Berdayakan
Pertanian, Tirulah Thailand
JIKA
ingin memberdayakan pertanian di Bali, tampaknya perlu
meniru Thailand. Di negara tersebut sinergi antara
pertanian dan pariwisata betul-betul terjadi. Pendapatan
dari sektor pariwisata digunakan betul untuk sektor
pertanian.
Hal itu terungkap
dalam acara bedah buku ''Pemikiran Baru Pembangunan Bali
yang Berkelanjutan dari Perspektif Budaya,'' di Hotel
Natour Bali, Minggu (24/11) kemarin.
Acara yang
dilaksanakan Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya
Unud tersebut membedah buku hasil pemikiran sejumlah pakar
yang disunting Prof. Ngurah Bagus.
Dr. Dewa Ngurah
Suprapta salah seorang pembedah buku tersebut mengatakan,
pelaku pariwisata di Thailand diwajibkan untuk
mempromosikan produk lokalnya mulai dari buah, makanan,
sayuran dll. Pendapatan dari sektor pariwisata betul-betul
digunakan untuk memberdayakan pertanian. Dari mana mereka
mulai?
Di negara itu, kata
Suprapta, ada istilah proyek raja--proyek yang dibiayai
dari gaji raja untuk membangun pertanian. Semuanya diawali
dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan kualitas
SDM dan peningkatan infrastruktur. Melalui proyek raja ini
selama 20 tahun, banyak perubahan yang telah dicapai.
Penelitian dilakukan
tak hanya pada aspek teknik produksi tetapi mulai dari
hulu (bibit, pupuk dan obat-obatan) sampai pada teknologi
pascapanen dan pengolahan serta pemasaran. ''Proyek ini
tak hanya memberikan teknologi kepada masyarakat, tetapi
juga memberikan insentif berupa kepastian harga dan pasar,''
kata dosen Pertanian Unud itu. Tetapi di Bali, kata dia,
secara konsepsi ingin membangun perekonomiannya melalui
tiga pilar--pertanian, pariwisata dan industri kecil.
Tetapi dalam tiga dekade di Bali memberikan ruang gerak
yang sangat besar kepada pariwisata. Sehingga sektor
lainnya, terutama pertanian sepertinya terpinggirkan. Hal
ini tercermin dari tingkat pendapatan masyarakat yang
bekerja di sektor pertanian jauh lebih rendah dibandingkan
sektor lainnya.
Masyarakat yang
bekerja di sektor pertanian masih banyak yang tergolong
miskin. Pada tahun 2000 diperkirakan masih ada sekitar 145
ribu jiwa yang miskin. Ironis memang, Bali yang dapat
meningkatkan PDRB dari Rp 8,6 trilyun pada tahun 1996
meningkat menjadi Rp 16,5 trilyun pada tahun 2000, tetapi
masih banyak penduduk yang miskin.
Sementara itu hasil
pertanian yang sehari-harinya untuk kegiatan upacara
seperti janur, kelapa, pisang, ayam kampung dan
buah-buahan, sekitar 60 persen datang dan bergantung dari
pasokan luar Bali. Buah pisang saja masih harus
didatangkan dari luar sekitar 100.000 ton per tahun dengan
nilai sekitar Rp 300-400 milyar. Untuk kebutuhan canang
sehari-hari saja nilainya tak kurang dari Rp 1,4 milyar.
Jika 60 persen bahan ini datang dari luar berarti sekitar
Rp 800 milyar uang mengalir ke luar Bali setiap tahunnya.
Jika segmen ini bisa digarap dari produk lokal akan
memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi
masyarakat Bali.
Prof. Ngurah Bagus
mengatakan, ada ketimpangan antarsektor pembangunan di
Bali. Ada penganaktirian sektor primer yakni sektor
pertanian. Yang mendorong munculnya permasalahan itu
karena ketiadaan politik kebudayaan yang sesuai dengan
tujuan sosial masyarakat Bali. Akibatnya, mata pencaharian
yang bisa beraneka ragam, tidak tersebar seluas-luasnya di
masyarakat.
Sementara itu
pembedah lainnya Nengah Dasi Astawa mengatakan mesti ada
terobosan baru dalam menata Bali ke depan. Mesti ada
sebuah kebijakan moratorium fisik pada sektor tertentu dan
pada wilayah tertentu.
Kegalauan yang
disampaikakn Prof. Bagus tentang ketimpangan antarsektor
di Bali, suatu realita tak terbantahkan. Menurunnya
kontribusi pertanian terhadap PDRB Bali di samping karena
terus menyempitnya lahan pertanian, juga dipengaruhi oleh
rusaknya infrastruktur pertanian (irigasi) akibat adanya
benturan antara peradaban jalan raya dan peradaban jalan
air.
Sementara itu Nyoman
Darma Putra sangat setuju dengan Prof. Bagus bahwa dalam
membangkitkan sektor pertanian yang menjadi kunci adalah
keputusan politik eksekutif dan legislatif. Pertolongan
kepada petani harus kongkret. Contoh di Australia, ketika
ladang pisang di daerah Queensland terserang hama,
pemerintahnya mengambil kebijakan penting. Menyetop impor
pisang dari luar negeri dan memberi ganti rugi kepada
petani. (lun)
|
