Warung Global
Kebijakan
Pemerintah semestinya Berpihak pada Petani
Ledakan bom di Jalan
Legian, Kuta yang berimbas langsung kepada sektor
pariwisata, membuat masyarakat Bali sadar bahwa pariwisata
sangatlah rentan. Karena itu, pertanian sebagai salah satu
sektor yang paling banyak menghidupi masyarakat Bali harus
dikedepankan. Namun sayang, dalam perjalanannya sering
kali menjadi dilematis. Apa yang diinginkan dari pertanian,
kerap menjadi sebuah wacana belaka. Sebab, realitasnya
lahan produktif banyak yang tergerus sektor lain, termasuk
digerus pariwisata, kebijakan pemerintah belum banyak
memproteksi sektor ini, dan lainnya. Demikian opini publik
yang terungkap pada acara Warung Global Interaktif Bali
Post yang disiarkan Radio Global FM 99,15 Kini Jani, Sabtu
(23/11) lalu. Pada acara yang juga direlai Radio Singaraja
FM 107,2 dan Radio Genta Swara Sakti Bali FM 106,15 ini
masyarakat berharap agar pemerintah membela kepentingan
petani. Berikut rangkuman selengkapnya.
Panji mengatakan,
sektor pertanian paling dilematis. Naik atau turunnya
anggaran pemerintah pada pos pertanian, tak pernah
digubris petani. Sebab, petani tak pernah merasakan secara
kongkret anggaran yang diberikan pemerintah. Karena itulah,
kata dia, anggaran untuk pertanian sebaiknya dalam bentuk
bantuan nyata seperti traktor untuk membajak sawah, sapi,
penggilingan padi dan sejenisnya. Tak hanya itu,
kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus membela
kepentingan petani. ''Pajak yang selama ini dikenakan
kepada petani hendaknya dibebaskan,'' katanya seraya
mengkhawatirkan besarnya anggaran yang diturunkan untuk
pertanian ini hanya life service belaka.
Sinda mengatakan,
pemerintah tampaknya belum memiliki visi bagaimana
membangun sektor pertanian. ''Visinya sangat tidak jelas,''
katanya. Karena itu, pertanian di negeri ini masih jalan
di tempat. Hasil dari produk pertanian belum ada yang go
internasional. Bahkan, belum ada yang bangga dengan produk
pertanian kita. ''Mestinmya sudah ada produk pertanian
made in Indonesia. Nyatanya sampai sekarang belum ada,''
katanya.
Semua itu, kata dia,
karena SDM petani di Indonesia masih relatif rendah. ''Dekat
pemilu baru didekati dan diimingi-imingi, itulah realita
di lapangan,'' katanya. Kena puso dan penyakit lainnya,
mana ada pejabat atau partai politik yang mau tahu? Dia
mengatakan, kapan SDM petani bagus dan memberdayakan
dirinya, saat itulah mereka akan bisa menikmati hasil
produksinya. Selama mereka tak bisa memberdayakan dirinya
sendiri, petani tak akan dapat menikmati hasil-hasilnya.
Petani di Indonesia tak mungkin kaya, kata Kak Kubu dari
Bangli. Sebab, kepemilikan lahannya sangat sedikit.
Rata-rata kepemilikan lahan di Bali hanya mencapai
setengah hektar. ''Coba bayangkan, bagaimana bisa hidup
dengan lahan pertanian seluas itu. Petani di Bali tak
mungkin kaya,'' katanya.
Dia menambahkan,
kepemilikan lahan terbatas, perhatian pemerintah terhadap
sektor yang bergelut dengan lumpur ini juga sangat kecil.
''Karena itu, pilihlah partai yang membela petani,''
sarannya. Tak berbeda dengan Kak Kubu, Wak Ada juga
mengatakan bahwa lahan pertanian yang menjadi milik
petaninya relatif sedikit. ''Rata-rata 30 are,'' katanya.
Hasilnya, kata dia tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
Petani
Berkurang
Sebenarnya kata
Jeri, turunnya anggaran pemerintah untuk sektor pertanian
karena petani sudah mulai berkurang. ''Kalau anggarannya
menurun saya kira wajar, sebab sawah-sawah dan petaninya
juga makin terbatas,'' ujarnya. Ia lantas menyebut Bali
selatan, seperti Renon, Sidakarya, Gatot Subroto, Imam
Bonjol, daerah-daerah land consolidation (LC) dan beberapa
daerah lainnya di Denpasar yang sudah tak lagi berfungsi
sebagai sawah. ''Lantas ke mana petaninya,'' katanya.
Dengan situasi seperti itu, di Bali selatan sesungguhnya
sudah tidak bisa ngomong pertanian. Pertanian dalam arti
yang sempit hanya bisa digalakkan di Tabanan dan beberapa
tempat di Gianyar, sementara Karangasem dan Buleleng lebih
banyak perkebunan.
Gede Ageng
mengatakan, pertanian merupakan satu alternatif yang bisa
dikembangkan sambil menunggu pulihnya sektor pariwisata
akibat bom. Namun, Pemda harus mendukung dan harus
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan petani.
Misalnya dengan memberi pupuk murah kepada petani, membuat
kerja sama dengan berbagai negara seperti Jepang dan
lainnya.
Nyoman Kerta
menambahkan, turunnya anggaran pemerintah terhadap sektor
pertanian tak bisa disalahkan. ''Kondisi itu sah-sah saja,''
kata Karsika. Namun, banyaknya lahan tidur yang dimiliki
investor selayaknya bisa dikembalikan kepada petani untuk
digarap. Hal ini dapat menyerap tenaga kerja di sektor
pariwisata yang nganggur akibatnya terpuruknya pariwisata.
Nang Diot mengatakan
lahan yang dijadikan LC, toko-toko dan sebagainya membuat
lahan pertanian semakin sempit. Menurutnya perlu upaya
yang efisien dan intensif untuk meningkatkan sektor ini.
Arta Jaya Astawa menambahkan, perlu validitas data
mengenai lahan-lahan pertanian ini.
Nang Anton
mengatakan perlakuan yang semena-mena terhadap para petani
akibat petani tak pernah unjuk rasa. ''Apa yang menjadi
haknya tak pernah diperjuangkan secara sungguh-sungguh,''
katanya. Sedangkan Waras mengatakan, walaupun ada anggaran
namun petani tak ada, apa gunanya? (yad)
|
