Pemilu Filipina, Enam Tewas 

Filipina -
Meski berbulan-bulan diwarnai kekerasan yang menyebabkan 120 orang tewas, Filipina akhirnya menggelar pemilu sela untuk memilih wakil lokal dan kongres, Senin (14/5) kemarin.

Pemilu ini berpengaruh sangat kecil atas kekuasaan Presiden Gloria Arroyo, yang sempat berjuang mengatasi dua kali impeachment atas tuduhan sudah bertindak curang dalam pemilu presiden tiga tahun silam.

Jutaan pemilih kemarin akan menentukan 275 anggota House of Representatives (DPR), setengah dari 24 kursi Senat dan 17.000 wakil-wakil daerah di negara yang tingkat kemiskinan serta korupsinya masih tinggi. Kasus penyogokan suara dilaporkan terjadi di mana-mana

Pemilu kemarin juga tidak lepas dari drama setelah 120 orang meregang nyawa akibat kekerasan dalam masa kampanye. Enam korban tewas ketika ingin memberikan suaranya. Beberapa TPS mendapat serangan di dua tempat berbeda dan polisi juga mengungkapkan beberapa kotak surat suara dicuri. 

Ketua komisi pemilu Benjamin Abalos mengatakan secara umum masyarakat yang menghadiri pemilu berjumlah antara 70 hingga 80 persen, dan kekerasan hanya terjadi di beberapa wilayah negara.

Polisi sebelumnya juga sudah memberikan peringatan terhadap para gerilyawan komunis, yang terus mengadakan pemberontakan selama hampir empat dekade, menyiapkan serangan besar untuk mengacaukan jalannya pemilu. Namun, semua kekhawatiran tersebut tidak terjadi, deputi direktur polisi Avelino menyimpulkan situasinya cukup bagus dan secara keseluruhan berjalan dengan damai.

Menanggapi jalannya pemilu, Presiden Arroyo menolak untuk memberikan komentar. Ia hanya menjabat tangan para pemilih dan mencium beberapa bayi saat ikut ''antre'' untuk mencoblos di wilayah Lubau Utara ibu kota Manila.

Setelah terungkap pernah mengadakan kontak dengan pejabat pemilu sebelum penghitungan surat suara pemilu presiden tahun 2004, Presiden Arroyo terus menghadapi waktu yang sulit.

Pihak internasional sebenarnya memberikan tanggapan serius atas semua gelombang kekerasan yang menyebabkan ratusan korban jatuh. PBB awal tahun ini mengatakan peran militer setempat tumpah tindih mengenai tugasnya dalam melihat kekacauan yang terjadi. (ton/afp)