Politisi harus ''Mengamankan'' Bali
AAG Angga Diputra, S.T. 

BERGULIRNYA reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan politisi-politisi baru. Namun di saat bersamaan reformasi juga banyak ''mengeliminasi'' politisi-politisi kondang di masa itu. Banyak politisi yang terlahir karena daulat rakyat, namun ada juga yang terlahir oleh ilmu aji mumpung.

Lahirnya politisi-politisi lokal Bali dewasa ini yang dibarengi dengan meningkatnya pengetahuan, kecerdasan dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik sehat menimbulkan suatu sikap kritis masyarakat terhadap politisi-politisi Bali yang ada. Sikap kritis masyarakat ini harusnya dapat menjadi cerminan sekaligus inspirasi bagi para politisi untuk lebih peduli dan merakyat. Terlebih semakin kaburnya keberpihakan dan perhatian eksekutif dan legislatif dalam membela dan mengayomi rakyatnya. Hal ini dipertegas dengan konflik antara legislatif dan eksekutif tentang dana rapelan tunjangan yang tertuang pada PP No. 37 di saat bersamaan rakyat menghadapi penderitaan akibat bencana alam dan  terhimpit oleh mahalnya harga-harga.

Di tengah perseteruan mereka, apa mereka tidak pernah ada yang terketuk hatinya dan tergerak untuk lebih memikirkan rakyatnya daripada memperjuangkan tunjangan?

Kemadirian politisi di Bali dapat dinilai masih kurang, mulai dari kurang sensitif, kurang peduli, kurang perhatian, tetapi sebenarnya sama sekali tidak kurang dari segi gaji dan tunjangan yang mereka terima. Kurangnya kemandirian politisi Bali juga dapat dilihat dengan berbagai sikap dan tingkah laku yang cenderung diam yang sepertinya takut pada pusat atau takut pada partai. Mungkin lebih tepat dikatakan cari aman daripada di-recall lebih baik jadi ''boneka'' yang siap melaksanakan perintah.

Anehnya, mengapa sepertinya mereka selalu mengisyaratkan kalau mereka masih selalu ''kekurangan''? Kurang dari segi finansial maksudnya. Kalau dipikir-pikir dan disadari, seorang politisi yang menjabat sebagai anggota dewan atau kepala daerah bukanlah sebagai suatu profesi, tetapi lebih tepatnya sebagai abdi negara yang siap ngayah kepada kepercayaan masyarakat yang diwakili dan dipimpin. Jika jabatan sebagai anggota dewan dan kepala daerah ini dianggap sebagai suatu profesi maka tidak aneh kalau mereka cerdas dalam menghitung break event point (BEP), pay back bahkan profit taking bagi dirinya sendiri. Mengelola kepercayaan dan mengelola organisasi pemerintahan layaknya seperti mengelola ''perusahaan'' sendiri. Tentu tidak semua politisi Bali seperti itu. Banyak juga yang memang berorientasi dan berpihak pada masyarakat umum.

Dewasa ini jarang ada upaya nyata yang dilakukan politisi Bali untuk ''mengamankan'' Bali. Contoh yang dapat dengan mudah dilihat dalam kehidupan sehari-hari; tidak mampunya politisi dan pemegang kebijakan dalam melestarikan arsitektur tradisional Bali yang kian mencarut-marutkan wajah Bali dengan bangunan-bangunan bergaya modern serta ruko dan vila yang mencaplok jalur hijau. Tenaga kerja Bali dan SDM Bali kian tersisih oleh pendatang yang bersedia dibayar sangat murah membanjiri Bali, juga sebagai akibat kemandulan politisi Bali dalam membendung pendatang liar.

Politisi Bali yang menjabat sebagai anggota dewan maupun  kepala daerah yang notabene adalah para pemimpin Bali harusnya mampu menerapkan pola kepemimpinan Hindu yang bersifat nasionalis. Penjabaran serta pelaksanaan ajaran Asta Brata (delapan kewajiban yang dipegang teguh oleh seorang pemimpin) dari kitab Manawa Dharmasastra sudah selayaknya diresapi dan diamalkan setulusnya oleh politisi Bali dalam menjalankan kepercayaan masyarakat dan roda pemerintahan. Politisi juga harus mampu menjadi panutan,  yang kata-katanya menyatu dengan tindakannya (satya wacana), panutan mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, barulah beranjak ke banjar, panutan di lingkungan desa, lingkungan organisasi lalu panutan di pemerintahan yang kesemuanya dipersenjatai oleh iman, konsistensi, integritas tinggi dan memiliki wawasan luas.

Penulis, alumni Teknik Mesin Unud, mahasiswa Program MM FE Unud