Korban Lumpur Blokir Jalan dan Rel KA

Sidoarjo (Bali Post)
Untuk kesekian kalinya, Jalan Raya Porong dan Rel Kereta Api di KM 33+800 diblokir ratusan warga korban lumpur Senin (12/3) kemarin. Akibatnya, polisi terpaksa melewatkan mobil, sepeda motor dan kendaraan kecil lainnya melalui jalan tikus. Sedangkan kendaraan besar dari arah Surabaya - Porong terpaksa harus dibelokkan dan harus melewati Krian - Mojosari - Gempol. Begitu pula sebaliknya. Akibatnya, jalur Surabaya - Malang lumpuh total.

Tidak hanya itu, ratusan warga dari Perum TAS I yang kini menghuni pengungsian di Pasar Baru Porong/PBP berbuat nekat. Mereka menutup rel kereta api/KA di KM 33+800 kawasan Porong dengan tumpukan glangsing yang diisi sirtu atau karung pasir dan bongkahan batu besar sekitar pukul 14.20 WIB. Akibatnya, perjalanan KA jurusan Surabaya - Malang dan Surabaya - Banyuwangi juga lumpuh.

Kasi Jalan Rel Resort 85 Malang, Sudarsono, mengatakan, ada delapan kereta api mengangkut penumpang, barang dan BBM dipastikan tidak bisa berangkat. ''Bagaimana mau berangkat, rel KA di KM 33+800 ditutup warga dengan batu dan glangsing,'' katanya.

Selain menutup rel KA dengan glangsing dan bongkahan batu besar, kata Sudarsono, puluhan warga korban lumpur juga menggelar aksi duduk di rel. Akibatnya, jalur KA yang melintasi Porong tidak bisa lewat. Sedangkan jalan Raya Porong (dua jalur-red) yang menghubungkan Surabaya - Malang (PP) dipenuhi pengunjukrasa. Bahkan, mereka bergiliran menggelar orasi ditengah jalan Porong sekitar 5 meter dari tanggul Lumpur Lapindo yang berbatasan langsung dengan rel KA dan jalan Raya Porong itu.

Jubir pengunjukrasa, Pujiono, mengatakan, aksi blokade Raya Porong akan berlangsung seterusnya sampai tuntutan dipenuhi Timnas dan Lapindo. ''Warga sudah susah karena jadi korban lumpur. Kenapa pemerintah dalam hal ini Timnas dan Lapindo masih menawar dengan memberi relokasi plus-plus. Apapun bentuknya, selain cash and carry akan kami tolak,'' kata Pujiono, dengan nada tinggi.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudoyono, pekan lalu, pemerintah tidak menggubris tuntutan cash and carry. Tetapi masih menawar dengan pola memberikan ganti rugi berbentuk relokasi plus-plus. Dan Bupati Sidoarjo, Wien Hendarso, diberi tugas untuk mendekati korban lumpur sekaligus mensosialisasikan keputusan relokasi plus-plus. Namun, keputusan itu ditolak mentah-mentah oleh warga. (059)