Pemerintah Cuek dengan Manajemen Air

Jakarta (Bali Post) -
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DKI Jakarta Sarwono Kusumaatmadja mengatakan bencana alam di Indonesia disebabkan manajeman air masih buruk. Pemerintah sama sekali tidak peduli alias cuek dengan masalah yang sangat penting ini.

Manajemen perairan di negara ini masih buruk. Setelah banjir akan muncul masalah baru, seperti kekeringan. Sekarang ini sudah mulai ada keluhan dari perusahaan air minum soal itu. ''Pemerintah jangan berdiam diri,'' katanya Sabtu (10/2) kemarin. 

Ditambahkan, sudah waktunya manajemen perairan diperbaiki dan diintegrasikan dengan kebijakan lain. Sistem penanganan bencana juga perlu dibentuk secara khusus. Tidak seperti sekarang ini yang ada hanya ad hoc. Lembaga itu tidak bekerja hanya ketika terjadi bencana. Tetapi saat kondisi aman, mereka dapat melakukan penelitian, observasi dan survai yang berkaitan untuk mencegah dan penanggulangan bencana, jelas mantan Meneg LH ini.

Sementara itu, Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana menjelaskan korban tewas akibat banjir di tiga propinsi yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat mencapai 80 orang. Ratusan orang dirawat dan ratusan ribu warga lainnya masih berada di pengungsian.

Deputi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Bakornas, Thabrani, di Jakarta Sabtu (10/2) kemarin, mengatakan rincian korban meninggal akibat banjir itu adalah, DKI Jakarta 48 orang, Banten 13 orang, Jawa Barat 19 orang. Sedangkan untuk jumlah pengungsi di DKI Jakarta mencapai 210.257 orang, Banten 37.511 orang, dan Jawa Barat 240.813 orang.

Mengenai jumlah tersebut, sebelumnya memang ada perbedaan data. Tetapi hal itu telah diatasi dengan melakukan verifikasi kepada instansi terkait yakni Depkes dan pemprop setempat. Setelah itu barulah dipublikasikan.

Thabrani juga menyampaikan gagasannya, agar lembaga penanganan bencana tidak dibentuk secara ad hoc. Lembaga khusus untuk menangani bencana memang Bakornas, kemudian di bawahnya ada Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak). Tetapi terkadang stafnya banyak mengurusi pekerjaan lain. Akhirnya Bakornas dan Satkorlak yang perkerjaannya untuk menangani bencana menjadi kerja sampingan.

Sudah waktunya pemerintah dan masyarakat juga harus mulai mengakrabi bencana sehingga dapat dilakukan antisipasi kalau bencana datang. ''Kami juga berharap kepada DPR segera membuat RUU Bencana Alam. Terutama soal fungsi dan wewenang masing-masing kepada daerah, termasuk masalah sanksi bagi yang lalai,'' ujar Thabrani. (kmb3)