RSU Sering Jadi ''Sapi Perahan'' Daerah
Mataram (Suara NTB)-
Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengungkapkan,
keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), belakangan
ini sering dijadikan ''sapi perahan'' oleh pemerintah
propinsi, kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara, pemerintah
daerah bersangkutan dalam mengganggarkan sektor
kesehatan dalam APBD, termasuk biaya operasional rumah
sakit di setiap tahun anggaran di daerah masing-masing
sangat minim.
Kenyataannya, kata Menteri, daerah
bersangkutan menjadikan RSUD yang berlokasi di daerahnya
sebagai sumber PAD. ''Itu sebuah realita yang kita lihat
di lapangan. Seluruh pemerintah daerah di Indonesia
menjadikan RSUD sebagai sumber pendapatan bagi daerah.
Namun, pada kenyataannya, anggaran bagi kesehatan
termasuk operasional rumah sakit hanya 3-4 persen.
Sementara, minimal anggaran untuk kesehatan dalam APBD
adalah 15 persen,'' ujarnya, ketika memberikan
pengarahan pada Rapat Kerja dengan Muspida NTB dan
jajaran kesehatan se NTB, di Mataram, Sabtu (12/8) malam.
Semestinya, menurut dia, pemerintah
daerah menjadikan RSUD bukan sebagai tempat mencari
sumber pendapatan bagi daerah, tetapi bagaimana lebih
optimal memanfaatkan RSUD sebagai tempat melayani
kesehatan. Termasuk, memberikan pelayanan kesehatan
optimal kepada masyarakat miskin.
Diakuinya, semenjak RSUD ditangani daerah
atau di zaman otonomi daerah, pemerintah pusat dalam hal
ini, Departemen Kesehatan tetap menyalurkan bantuan
kapada rumah sakit di daerah, termasuk biaya pengobatan.
Namun, praktiknya di lapangan, justru sebaliknya. Dana
peruntukan kesehatan tersebut oleh beberapa pemerintah
daerah justru dialihkan pada sektor lainnya, seperti
pembangunan stadion.
Banyaknya pengalihan dana kesehatan dari
pusat, lanjutnya, membuktikan pihak daerah tidak serius
memperhatikan kesehatan di daerah. Untuk itu, tegasnya,
Departemen Kesehatan tidak lagi akan mengucurkan bantuan
kesehatan bagi daerah yang menyalahgunakan bantuan untuk
keperluan lain.
Tak salah kemudian, lanjut Menteri, di
masa datang, keberadaan RSUD di seluruh Indonesia
kemungkinan besar, statusnya akan dirubah menjadi Badan
Layanan Umum (BLU). Dalam arti, peranan RSUD di masa
datang lebih terfokus untuk melayani kesehatan
masyarakat daripada mencari pendapatan tambahan PAD dari
RSUD. ''Menjadikan RSUD sebagai BLU, sedang disusun PP (Peraturan
Pemerintah-red). Kalau RSUD sudah menjadi BLU, baik RSUD
maupun puskesmas tidak lagi setor untuk PAD,'' tegasnya.
Menkes Kecewa
Di NTB, semenjak mencuatnya kasus busung
lapar tahun lalu, ungkapnya, perhatian pemerintah daerah
bagi kesehatan pada APBD masih belum optimal. Termasuk,
pemerintah propinsi yang menganggarkan 9 persen untuk
dana kesehatan dari semestinya 15 persen, sementara
kabupaten/kota di NTB baru berkisar 5 hingga 7 persen.
Sebelum mencuat kasus busung lapar, rata-rata pemerintah
propinsi hingga kabupaten di NTB, anggaran kesehatan di
tiap tahun anggaran hanya 3-4 persen. Kondisi tersebut,
tentu saja membuat Menkes kecewa.
Kekecewaan Menkes semakin bertambah
setelah melihat bupati/wali kota se-NTB tak hadir pada
acara pengarahan tersebut. Padahal, ujarnya, bupati/wali
kota bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan
uneg-unegnya tentang persoalan kesehatan di daerah. ''Seharusnya,
bupati/wali kota hadir di sini. Mereka bisa menyampaikan
aspirasinya tentang persoalan kesehatan di daerah mereka,''
ujarnya dengan nada kecewa.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Drs. H.
BonyoThamrin Rayes, dalam kesempatan tersebut
mengungkapkan, permasalahan kesehatan di NTB merupakan
permasalahan yang membutuhkan tindakan serius dari
pemerintah daerah maupun pusat. Wagub tidak menampik,
jika masalah kesehatan di NTB berpengaruh terhadap
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang masih berada
di urutan 33 dari 33 propinsi. ''Terus terang, Bu
Menteri, NTB masih seperti dulu. Dalam arti, IPMnya
masih kalah jauh dengan Papua yang masih memakai koteka
dan Maluku,'' selorohnya di luar konteks sambutan yang
dipersiapkan. (ham)
