Warung
Global-------
Penghapusan
Honor Proyek agar
tak
Turunkan
Kualitas
Kerja
Untuk
efisiensi
dana
dan
upaya menciptakan
pemerintahan
bebas KKN,
Pemkot
Denpasar membuat
sebuah
terobosan, salah
satunya
akan menghapus honor
proyek.
Kalau memang honor
proyek
benar-benar
akan
dihapuskan,
ini
merupakan langkah
positif yang
dilakukan
oleh
Pemkot. Tetapi
dengan
dihapuskannya honor ini
diharapkan
tidak
akan
mengurangi
kualitas
sebuah
proyek.
Penghapusan
ini
barangkali untuk
efisiensi.
Sebuah
lembaga
pemerintahan memang
seharusnya
seperti
itu. Pos-pos
anggaran yang
tidak
perlu seharusnya
ditiadakan.
Demikian
terungkap
dalam
acara Warung Global
yang disiarkan
secara
langsung oleh Radio
Global 96,5 FM,
Sabtu (12/8).
Acara
ini
juga dipancarluaskan
ole Radio Genta
Swara
Sakti Bali dan Radio
Singaraja FM.
Berikut
rangkuman selengkapnya.
==========================================================
Pande
di
Pandak Gede
berpendapat,
barangkali
untuk
efisiensi Pemkot
Denpasar
menghapus honor
proyek.
Sebuah
lembaga
pemerintahan memang
seharusnya
seperti
itu. Pos-pos
anggaran yang
tidak
perlu seharusnya
ditiadakan,
karena
itu merupakan
bentuk
pemborosan.
Sesungguhnya, banyak
sektor lain yang
membutuhkan
dana
yang tidak
sedikit.
Dalam
menjalankan
roda
pembangunan semua
sektor
harus bergerak
dan
berkembang untuk
mencapai target-target
tertentu.
Seperti
bidang
ekonomi, keamanan,
hukum,
politik, dll.
Jadi
disini
bukan hanya
proyek PU
saja.
Dikatakan,
birokrasi
penyelenggaraan
pemerintahan
wilayah
adalah pejabat
pada
tataran konsep
dan
kewenangannya membuat
rancangan
atau
draf yang kemudian
diaplikasikan
pada
tataran teknis
oleh
para pegawainya yang
memang
direkrut untuk
tugas-tugas
rutin
seperti itu.
Sehingga
antara
pejabat dan
pegawainya
tidak
ada sekat
lagi
sebagai mediasi yang
biasa
diisi oleh
pegawai
tertentu dan
untuk
proyek tertentu pula.
Ini
sudah pasti
mendapat
kompensasi
atau honor yang
disebut honor
proyek.
Barangkali
inilah,
katanya, yang perlu
dikoreksi
oleh KPK
untuk
dikembalikan kepada
sistem
awal, yang memang
sudah
ada payung
hukumnya.
Sehingga honor
proyek
dihilangkan atau
dihapuskan
saja
demi efisiensi
dan
terwujudnya pendayagunaan
aparatur
daerah
ataupun negara.
Joni di
Denpasar mempertanyakan
bagaimana
caranya
menghapus honor-honor proyek
yang sudah
biasa
diterima pegawai?
Untuk honor
proyek
kalau memang
ada
aturannya dan
jika
ada ketentuan-ketentuan
yang mengatur
permasalahan
proyek
itu, seharusnya
dijalankan
sesuai
aturan.
Kesan yang
berkembang
di
masyarakat jika
ada
proyek berarti
mendapat
lahan
basah seharusnya
mulai
dihapuskan sedikit
demi
sedikit.
Dikatakan,
kalau
Pemkot Denpasar
akan
melakukan
penghapusan honor
proyek, honor yang
dimaksud
itu honor yang
bagaimana.
Ini
semua
harus jelas.
Sehingga
dengan
penghapusan itu,
pegawai yang
mengerjakan
suatu
proyek tidak
merasa
ketiban sial,
karena
tidak lagi
menerima honor.
Dan,
sebelumnya
hal ini
harus
diluruskan agar tidak
menjadi
suatu konflik
di internal.
Jujur
di
Sanglah mempertanyakan
kenapa
hal itu
baru
sekarang dilakukan?
Sebagai
masyarakat
kalau
memang di
seluruh
dunia seperti
ini,
apalagi di
Indonesia,
sungguh
sesuatu yang positif,
walau
terkesan sangat
terlambat.
Yang identik
dengan
proyek adalah
kualitas,
dan
mutu proyek
disesuaikan
dengan
anggaran.
Tetapi
ternyata yang
namanya
proyek selalu
menjadi
objek penderita,
dan
ujung-ujungnya adalah
pemborong.
Ditambahkan,
kalau
memang sebuah
proyek
sesuai dengan
peraturan,
maka
tidak ada
proyek yang
jelek.
Pemotongan-pemotongan
yang mereka
lakukan
itu identik
dengan honor.
Biasanya
semakin
banyak proyek
maka
mereka semakin
basah.
Mudah-mudahan
dihapuskannya honor
proyek
ini, apa
pun bentuknya,
harapan
untuk meminimalkan
KKN bisa
terwujud.
Sementara
itu, Made
Lonto
di Batubulan,
Adnyana
di Denpasar
dan
Wayan Sudira
di
Batuan Sukawati
berpendapat
kalau
memang honor-honor proyek
akan
benar-benar dihapuskan,
ini
merupakan langkah
positif yang
dilakukan
oleh
Pemkot Denpasar.
Tetapi
dengan dihapuskannya
honor ini,
diharapkan
tidak
akan
mengurangi
kualitas
dan
tidak menjadikan
suatu
alasan untuk
tidak
bekerja dengan
baik.
Mudah-mudahan
langkah
ini mendapat
dukungan
dari
semua pihak.
*
wati