Konflik Partai Diselesaikan secara Bermartabat

Jakarta (Bali Post) -
Konflik partai politik tampaknya tidak hanya milik PDI Perjuangan. Sebut saja Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Demokrat juga bermasalah dan memiliki dua pemimpin. Terhadap masalah ini Ketua MPR, Hidayat Nurwahid, menyatakan konflik internal partai sebaiknya diselesaikan secara bermartabat.

Penjelasan Hidayat ini diungkapkan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/4) kemarin. "Mestinya hal ini dipikirkan pimpinan partai politik dengan segala risiko yang terjadi. Kalau mereka membiarkan konflik berkepanjangan di partai, rakyat tentu mencatat hal itu," kata Hidayat yang melepaskan jabatan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera sesaat setelah terpilih sebagai Ketua MPR.

Menurut Hidayat, elite politik harus memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Dengan menyelesaikan konflik internal partai dengan cara elegan dan bermartabat, secara otomatis para elite partai telah memberikan pendidikan politik yang sangat baik kepada rakyat. "Pimpinan partai politik seharusnya menyadari hal ini. Sebab, masyarakat sudah semakin kritis dan semakin berdaulat," tegas Hidayat.

Pemilihan langsung telah memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk menentukan siapa pemimpin yang dikehendaki rakyat, baik di pentas nasional maupun di daerah. Partai tidak mendapatkan peran dominan dalam menentukan para penguasa. Kendati, sampai sekarang ini, partai masih menjadi kendaraan politik calon penguasa yang ingin bertarung.

Partai, katanya, harus bisa menjalankan politiknya dengan cara-cara demokratis. Termasuk dalam hal melakukan kongres, muktamar dan sebagainya. Jika tidak, Hidayat mengingatkan partai akan ditinggalkan konstituennya.

Secara berterus terang, Hidayat menyinggung rangkap jabatan. Kritik ini terkait trend pejabat publik, para menteri beramai-ramai mengajukan diri sebagai ketua umum partai. Di antaranya, Menteri Kehutanan MS Kaban di PBB, Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif menjadi calon Ketua Umum PBR, Menko Kesra Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf mengaku tetap sebagai Ketua Umum PKB dan Sekjen PKB, Meneg PAN Taufik Effendy, Mendagri M. Ma'ruf berebut menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, dan Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Saya hanya mengimbau sebab UU tidak mengatur pelarangan rangkap jabatan. Jadi, imbauan itu tidak mengikat," tegas Hidayat. (kmb4/kmb7)