Catatan Pariwisata Sepekan--------
Manajemen Krisis
dan Kualitas Pelayanan Publik
COBAAN
demi cobaan datang silih berganti. Belum tuntas penanganan
dampak lanjutan bom Bali, wabah SARS dan kolera yang
menimpa wisatawan Taiwan. Kini muncul lagi flu burung yang
dipastikan akan mengguncang perekonomian masyarakat.
Rentetan kejadian ini memang tidak hanya menimpa Bali.
Beberapa propinsi di Indonesia bahkan negara lain juga
mengalami. Namun, bagi Bali, berbagai kasus itu mempunyai
arti menciptakan krisis tersendiri. Karena itu, mestinya
perlu penyikapan tersendiri pula.
Mengapa? Bali
merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang telanjur
terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Sementara
diketahui, semua kasus di atas tadi selalu memberi dampak
langsung pada arus kunjungan wisatawan ke Bali. Tak aneh
kalau perekonomian Bali ikut rentan mengikuti liuk
fluktuasi pariwisata. Sayangnya, sejauh ini kenyataan di
atas belum sepenuhnya disadari oleh para pengambil
kebijakan di daerah ini.
Buktinya, penyikapan
terhadap berbagai krisis selalu sama; sikap pemerintah
gelagapan kalau sudah ramai diberitakan media massa. Lebih
fatal lagi sikap masa bodo, seolah tak terjadi apa-apa.
Dalam berbagai pengamatan selama ini diakui atau tidak,
pemerintah dan DPRD selalu lamban menyikapi persoalan yang
timbul di tengah masyarakat. Wakil rakyat "bergerak"
kalau permasalahan itu bisa meningkatkan reputasi
politiknya. Kalau tidak, mereka akan bersikap masa bodo
saja, seolah tak terjadi apa-apa.
Sementara di sisi
lain, publik ingin sekali melihat ada terobosan dari
pemerintah dan DPRD yang bersifat antisipatif serta
menyentuh kepentingan yang lebih luas. Agak ironis memang,
Bali yang selama ini dikenal sebagai daerah yang sangat
bergantung pada sektor pariwisata, namun tidak memiliki
perangkat kerja yang memadai untuk menunjang sektor ini.
Termasuk bagaimana mekanismenya, kalau situasi pariwisata
sedang dilanda krisis yang juga menyeret secara multiplier
effect sektor lainnya.
Contoh aktual
mengenai flu burung. Pemerintah memang telah mengumumkan
peta penyebarannya di Bali berikut berbagai upaya
penanggulangannya. Pejabat Pemprop Bali merasa perlu
melakukan "demo" makan daging ayam untuk meredam
kepanikan masyarakat. Langkah ini memang patut dihargai
sebagai satu langkah yang positif. Namun, tindakan
tersebut bukanlah segala-galanya. Masih banyak persoalan
lain menunggu uluran tangan. Kerugian para peternak di
sejumlah sentra unggas, misalnya, harus dipikirkan jalan
keluarnya. Sejauh ini, baru sebatas imbauan.
Untuk memaafkan
kelambanan ini, kita bisa menghibur diri dengan mengatakan
kinerja birokrasi memang didesain untuk situasi normal,
bukan situasi darurat. Namun, apakah kita terus-menerus
bergantung pada apologi dungu semacam itu. Dalam kondisi
krisis dan darurat sangat dituntut kesigapan, kecermatan
sekaligus ketenangan menghadapi persoalan. Aparat
pemerintah tak bisa lagi bertindak lamban, dan DPRD
bersikap bussines usual.
Dalam kondisi
darurat, semuanya harus mempunyai tingkat kepekaan yang
tinggi serta berupaya mencari solusi. Dalam kondisi
darurat pula, leadership seorang pemimpin publik baik di
birokrasi maupun kegislatif akan teruji. Pemimpin yang
cerdas akan cepat mengambil keputusan serta mampu
mengerahkan kemampuan teknis bawahannya untuk
menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi. Demikianlah
pengejawantahan manajemen krisis.
Ke depan perlu
ditanamkan dalam diri setiap calon pemimpin bahwa menjadi
memimpin itu sulit. Memimpin berarti melayani publik.
Karena itu, diperlukan suatu kesiapan matang yang teruji
melalui perjalanan karier dari bawah dan bukan jatuh dari
langit karena cantelan politis. Padanya dituntut memiliki
kapasitas intelektual, integritas pribadi yang mumpuni
serta religiusitas yang teguh. Tanpa itu, pemimpin akan
mudah terombang-ambing mengikuti kemauan gerombolan yang
dicekoki kepentingan sesaat.
Pemilu 2004
sesungguhnya merupakan satu tahapan awal untuk meraih
sesuatu yang lebih baik. Celakanya, sekarang orang begitu
haus menjadi pemimpin seperti yang diperlihatkan para
bakal calon legislatif yang berebutan kursi. Iming-iming
fasilitas sebagai anggota legislatif kelak, telah
membutakan mata dan hati mereka sehingga tak mampu lagi
memperlihatkan sikap tahu diri. Kebobrokan menjadi makin
paripurna, ketika formasi PNS di birokrasi selalu diwarnai
KKN. Dalam kondisi semacam ini, kita memang hanya bisa
pasrah! * gregorius
|
