APBD
Lotim Diarahkan untuk Kesejahteraan PNS
Selong (Bali
Post) -
Panitia anggaran (panggar) legislatif akan melakukan
koreksi total terhadap RAPBD Lotim tahun 2004 yang segera
akan disampaikan eksekutif ke DPRD. Selaku pemegang hak
budget (anggaran), DPRD akan mengarahkan anggaran tersebut
untuk lebih memperhatikan kesejahteraan PNS dan guru
negeri.
Wakil Ketua DPRD
Lotim, H. Djumad Dachlan, kepada wartawan di Selong, Jumat
(23/1) kemarin, menyatakan keberpihakan anggaran kepada
PNS dan guru negeri itu harus ditujukan mulai tahun
anggaran 2004. ''PNS dan guru negeri selama ini
seolah-olah menjadi sapi perahan, dituntut loyalitas
tinggi, tetapi tak dibarengi dengan kesejahteraan yang
memadai,'' kata Djumad yang juga Ketua DPC PDI-P Lotim itu.
PNS dan guru negeri,
katanya, selalu menjadi sasaran empuk pemotongan gaji
untuk sumbangan-sumbangan atau iuran. ''Belakangan ini,
justru gaji mereka (PNS dan guru negeri) dipotong 1,5
persen setiap bulan untuk membayar zakat,'' katanya seraya
menambahkan sedangkan pemotongan tersebut masih menjadi
pro-kontra di kalangan PNS dan guru negeri sendiri. ''Untuk
perimbangan antara tugas dan tanggung jawab, juga antara
pengabdian dan kesejahteraan, pemotongan gaji harus
disiasati dengan perbaikan kesejahteraan,'' tambahnya.
Dijelaskan, pada
tahun anggaran 2003, tunjangan kesejahteraan PNS dan guru
negeri masing-masing Rp 50.000/bulan yang diterima setiap
tiga bulan. ''Setidaknya meningkat menjadi Rp 75.000/bulan.
Bahkan, kalau bisa Rp 100.000/bulan,'' katanya.
Namun, untuk
mengalokasikan anggaran tunjangan kesejahteraan dimaksud,
menurut Djumad yang juga Wakil Ketua Panggar Legislatif
tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk hal-hal yang
bersifat glamor atau pembiayaan rapat-rapat akan dipangkas.
Peningkatan
kesejahteraan untuk PNS dan guru negeri dianggap penting,
karena PNS dituntut harus lebih baik dari tahun sebelumnya.
''Kalau kita sepakat menginginkan kualitas SDM masyarakat
Lotim lebih meningkat, kita juga harus sependapat untuk
meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta perangkat
yang ada, termasuk kesejahteraan para guru,'' katanya.
Menurutnya, mengacu
kepada visi dan misi bupati, sebaiknya pembanguan selalu
dikaitkan kesejahteraan masyarakat. Djumad mencontohkan,
soal pembangunan Bendungan Pandanduri, Desa Suwangi. ''Kami
akan bicarakan bersama eksekutif agar mulai tahun anggaran
2004 berbagai persiapan dilakukan,'' katanya.
Salah satu di
antaranya, pengalokasian anggaran untuk pembebasan tanah
genangan dam raksasa itu. ''Kalau tidak dimulai dari
sekarang, lalu kapan lagi?'' kata Djumad. (038)
|
