|
Isu
Santet Merebak di Bima
Mataram
(Bali Post) -
Polda NTB telah menurunkan satu peleton personelnya ke
lapangan untuk mengantisipasi merebaknya isu santet di
Bima belakangan ini. Hal ini mendapat perhatian serius
aparat keamanan, karena dikhawatirkan dapat berdampak luas
terhadap situasi kamtibmas di wilayah NTB, khususnya Bima
menjelang pesta demokrasi yang tinggal beberapa saat lagi.
Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Sutomo Tjokro Atmojo
mengatakan hal itu dalam acara silaturahmi seluruh parpol
peserta pemilu dengan Gubernur NTB, Kapolda, Ketua KPU dan
Ketua Panwaslu, di Mapolda setempat, Jumat (23/1) kemarin.
Silaturahmi ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan
kesepakatan bersama antara Gubernur NTB, Kapolda, Ketua
KPU, Ketua Panwaslu dengan seluruh parpol dalam pengamanan
Pemilu 2004.
Namun
kesepakatan bersama itu batal ditandatangani, menyusul
adanya beberapa redaksi dalam kesepakatan yang dikritisi
sejumlah pimpinan parpol. Dalam dialog yang berlangsung
alot, beberapa redaksi dalam kesepakatan itu kemudian
diputuskan untuk diperbaiki. Atas kesepakatan seluruh
parpol, penandatanganan kesepakatan kemudian akan
dilakukan Senin (26/1) mendatang.
Perkelahian
Isu
santet ini perlu diwaspadai, karena dikhawatirkan pada
kondisi seperti ini bisa diarahkan menjadi isu politis.
Selain isu santet, kata Kapolda, ada beberapa gangguan
kamtibmas lainnya yang juga perlu diwaspadai dampaknya. Di
antaranya, perkelahian antarkampung. Gangguan kamtibmas
seperti ini, menurut Sutomo, ternyata tidak hanya terjadi
di NTB. Namun juga terjadi di beberapa daerah di
Indonesia, seperti Donggala dan daerah lainnya. "Ini
perlu kita waspadai bersama untuk menjamin kondusifnya
daerah ini," ujarnya.
Kapolda
juga menyinggung soal kehadiran tamu dari luar (wisatawan)
ke daerah ini. Kehadirannya juga perlu diwaspadai, untuk
mencegah kemungkinan dimanfaatkannya kesempatan ini untuk
kegiatan-kegiatan yang tidak benar. Gubernur NTB, Drs. HL
Serinata sependapat dengan Kapolda NTB, dalam upaya
menciptakan situasi kondusif di daerah ini. Gubernur
mengajak seluruh elemen khususnya pimpinan parpol yang ada
di NTB untuk bersama-sama menjaga keamanan daerah ini.
Melalui pertemuan ini, diharapkan adanya kesepakatan
sehingga nantinya kekhawatiran akan munculnya gangguan
saat pemilu, bisa dieleminir.
Sementara
itu, Ketua KPU NTB, TGH Mahaly Fikri mengatakan bahwa
dalam tahapan-tahapan pemilu diakuinya ada beberapa
kerawanan yang perlu diwaspadai, khususnya menyangkut
internal partai yang imbasnya juga berpengaruh ke KPU.
"Beberapa kader partai datang ke KPU belakangan ini
ngomel-ngomel soal nomor urut. Padahal yang menetapkan
nomor urut bukan kami, tetapi parpol," jelasnya,
seraya berharap agar hal ini juga diwaspadai aparat
keamanan. (049)
|
