|
Kelangkaan Pupuk di Bali ----
Diduga Ulah
Oknum Pejabat Pusat
Denpasar
(Bali Post) -
Menipisnya persediaan pupuk Urea Pusri di Bali sudah
diprediksi sejak setahun lalu. Kondisi ini disebabkan
pemerintah pusat yang mengganti pupuk Pusri dengan pupuk
Kaltim. Akibatnya terjadi kelangkaan pupuk di pasaran.
Sementara pihak PT Pupuk Kaltim sendiri belum siap
mendistribusikan pupuknya ke Bali.
Ketua
Komisi B, Made Wirya dan anggotanya Adenan, S.E.
mengatakan hal itu, Jumat (23/1) kemarin di DPRD Bali.
Wirya mengemukakan, pihaknya akan berjuang ke pusat
bersama Pemprop Bali untuk mengkaji ulang kebijakan
tersebut. Sebab kebijakan itu sangat merugikan petani
Bali. ''Kami akan berjuang agar Pusri bisa kembali
mendistribusikan pupuk ke Bali,'' katanya.
 Pasalnya,
selain PT Pupuk Kaltim belum mampu menyiapkan pupuk, juga
petani Bali belum terbiasa dengan pupuk baru. Bila diganti
dengan pupuk Kaltim akan menyebabkan gudang-gudang pupuk
Pusri yang tersebar di seluruh Bali menjadi mubazir.
Menurutnya,
kebijakan pemerintah pusat mengganti pupuk Pusri dengan
pupuk Kaltim itu semata-mata agar produksi pupuk itu
meningkat. Namun kenyataannya Pupuk Kaltim tak mampu
memenuhi pasokan untuk petani di Jawa Timur, sebagian
Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Irian
Jaya. Setelah ditarik, pupuk Pusri hanya diperuntukkan
memenuhi kebutuhan pupuk di Sumatera. Sedangkan Jakarta,
Jawa Barat dan Jawa Tengah dilayani PT Petrokimia Gresik.
Dengan penarikan itu, otomatis jatah pupuk untuk Bali,
Jawa Timur dan NTB diekspor ke sejumlah negara ASEAN
seperti Thailand dan Vietnam. Bagi PT Pupuk Pusri sendiri,
hal ini jelas memberikan keuntungan yang lebih tinggi
ketimbang menyediakan pupuk kepada petani di Bali dan
sejumlah daerah lain yang mesti disubsidi.
Pejabat
Bermain
Atas
pertanyaan, Wirya membenarkan ada indikasi sejumlah
pejabat pusat yang mengatur masalah ini. Oknum itu bermain
dengan manajemen PT Pupuk Pusri demi mengejar keuntungan
lebih besar. Akibat kebijakan itu, justru petani Bali yang
dirugikan. ''Saya akui kebijakan pembagian wilayah
distribusi pupuk ini sangat merugikan Bali,'' tegasnya.
Komisi B sendiri sejak setahun lalu sudah menyampaikan
masalah ini kepada PT Pupuk Pusri langsung ke Palembang.
Namun kenyataannya keluhan Dewan itu tak digubris. ''Kebijakan
ini jelas sangat berdampak negatif kepada masyarakat
khususnya petani,'' ucapnya.
Dia
khawatir kebijakan ini akan berdampak pada partai pemenang
pemilu. ''Partai kan organisasi massa yang didukung banyak
orang termasuk di dalamnya petani yang perlu mendapat
pelayanan,'' ujarnya. Jika pelayanan kurang memuaskan,
otomatis ini akan berpengaruh pada citra partai.
Sebelumnya
Ketua Forum Distributor Pupuk Bali, Drs. Ketut Mardanta,
mengeluhkan kelangkaan pupuk tersebut. Petani di Bali
sudah menjerit sejak tiga minggu belakangan ini karena
minimnya pasokan pupuk dari PT Pusri ke Bali. Akibatnya
kebutuhan petani Bali tiap harinya 3.000 ton hanya mampu
terpenuhi 20 persen. (029)
|
