DPDK
Disunat, Belasan Kades Protes
Banyuwangi
(Bali Post) -
Tercatat 16 kepala desa (kades) di Kecamatan Kabat,
Kabupaten Banyuwangi memprotes pemotongan dana pembangunan
desa/kelurahan (DPDK) tahun anggaran 2003 oleh Kasi
Pemerintahan Desa, M. Lutfi, S.Sos. Besar potongan
mencapai Rp 6,3 juta/desa. Oleh Lutfi, dana tersebut
digunakan untuk biaya pelatihan perangkat dan PKK desa,
pembelian hand phone (HP) kepala desa dan pinjaman camat.
"Tanpa
musyawarah, Lutfi langsung menyodorkan rincian biaya yang
harus dikeluarkan desa. Jelas kami keberatan. Apalagi
tertulis pinjaman camat Rp 500 ribu/desa dan pembelian HP
Rp 1,5 juta," ungkap Koordinator Forum Komunikasi
Kepala Desa (Fokus) Kecamatan Kabat, Machfud Ali, Jumat
(19/12) kemarin.
Menurutnya, DPDK
yang diterima desa/kelurahan di Kabupaten Banyuwangi tahun
ini Rp 15 juta/desa. Dana tersebut diproyeksikan untuk
membiayai kegiatan pembangunan fisik, pembelian alat tulis
kantor (ATK), pelatihan perangkat desa, kegiatan Badan
Perwakilan Desa (BPD), kegiatan karang taruna/kepemudaan,
olah raga dan PKK. Sedangkan pembelian HP tidak tertuang
dalam daftar alokasi DPDK tahun anggaran 2003. ''Kades dan
pengurus BPD nggak berani pinjam, camat justru mau pinjam.
Ini gimana. Lutfi saya tanya, katanya ini kesepakatan.
Kesepakatan siapa," lanjutnya.
Pemotongan itu,
membuat 16 kades di Kecamatan Kabat kesulitan menggelar
kegiatan desa, karena sisa DPDK hanya Rp 8,7 juta. Untuk
sementara dana tersebut disimpan Sekretaris Desa selaku
penanggung jawab operasional kegiatan, sambil menunggu
tanggapan BPD atas kasus tersebut. Machfud bersama 15
Kades lainnya akhirnya melaporkan kasus itu ke Badan
Pengawas Daerah (Banwasda). "Rincian yang
ditandatangani Lutfi sudah saya serahkan ke Banwasda,"
akunya. Ketua Banwasda Banyuwangi, Drs. H. Soewarno
mengaku sudah memanggil M. Lutfi, S.Sos. untuk dimintai
keterangan. Kata Soewarno, Lutfi membantah pemotongan DPDK
Kecamatan Kabat. Dia mengaku hanya menerima titipan biaya
pelatihan dari 16 kades. Untuk membuktikan pengakuan Lutfi,
Soewarno akan memanggil 16 kades untuk dipertemukan dengan
Lutfi. "Pemeriksaan terus dikembangkan sampai ada
titik terang, bagaimana sesungguhnya kasus itu. Sementara
ini, mereka kami panggil satu per satu. Nanti, mereka saya
panggil bareng (bersamaan-red)," katanya. Termasuk
Camat Kabat, Drs. Sugeng Siswanto? Soewarno mengatakan
bahwa pemeriksaan belum mengarah pada camat. Sementara
masih dikonsentrasikan pada lembar rincian biaya kegiatan
yang dikoordinasi M. Lutfi dari DPDK. Namun tidak menutup
kemungkinan, Camat Kabat juga akan diperiksa dalam kasus
tersebut. "Sementara Lutfi dan Kades dulu karena
mereka yang bersitegang. Ini pemeriksaan tahap pertama.
Setelah mereka, baru Pak Camat," jelasnya sembari
menambahkan bahwa hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada
Bupati Banyuwangi, Ir. H. Samsul Hadi, melalui Sekkab.
(gik)
|
