Menurun,
Kualitas Pendidikan di Jembrana
Buntut
Kebijakan Bebas SPP ---
Negara (Bali
Post) -
Kebijakan bebas biaya pendidikan atau SPP yang diterapkan
oleh Pemkab Jembrana ternyata berdampak kurang baik bagi
mutu pendidikan. Masalahnya, saat ini ada kecenderungan
mutu pendidikan di daerah ini menurun. Hal ini dapat
dilihat dari perolehan juara dalam mengikuti beberapa
lomba antarkabupaten.
Hal ini terungkap
dalam dialog terbuka yang berlangsung di Dauh Waru, Negara,
Jumat (19/12) kemarin. Dialog terbuka ini diselenggaran
oleh Forum Garda Republik (FGR) yang diikuti oleh berbagai
komponen masyarakat. Sayangnya, dialog terbuka tersebut
tanpa dihadiri oleh pihak eksekutif maupun legislatif.
Ketua PGRI Jembrana,
Drs. I Gede Laut Mertajaya, M.Si., yang ikut sebagai
peserta dalam dialog kemarin mengungkapkan kebijakan bebas
SPP sesungguhnya sangat merugikan mutu pendidikan anak
sekolah. "Sekolah di Jembrana sekarang ini sudah
tidak mampu lagi bersaing dengan sekolah lain di luar
Jembrana. Belum lama ini kita mengikuti lomba MIPA,
kualitas kita kalah jauh. Kualitas sekolah kita sudah
tertinggal jauh bila dibandingkan dengan Denpasar dan
Badung," ujar guru SMUN 1 Negara ini.
Meski diakui
kebijakan bebas SPP sesungguhnya merupakan ide yang sangat
bagus, sayangnya kebutuhan sekolah akan biaya operasional
dirasakan masih sangat kurang. Betapa tidak, niat untuk
meningkatkan kualitas anak didik, terbentur dengan tidak
tersedianya anggaran yang memadai.
Ia mencontohkan,
bila sekolah ingin melakukan peningkatan mutu siswa
melalui kegiatan ekstra, memerlukan biaya tambahan. Biaya
ini baru bisa keluar setelah mengajukan proposal kepada
pemkab. Belum lagi, prosesnya sangat lama atau kemungkinan
ditolak. "Nah kalau seperti ini, bagaimana kami bisa
meningkatkan kualitas siswa," tanyanya. Kelemahan
yang ditimbulkan oleh kebijakan itu harus diatasi pemkab.
Kalau berlangsung lama, dikhawatirkan sejumlah calon siswa
akan banyak yang memilih sekolah di luar Jembrana. "Kini
sudah banyak anak-anak tamanan SLTP yang memilih sekolah
di Denpasar. Terutama yang memikirkan masalah kualitas,"
ujarnya.
Di sisi lain,
sejumlah kelemahan pendidikan di Jembrana juga sempat
dilontarkan mantan Kepala SLTPN 2 Negara ini. Salah
satunya yakni adanya ketimpangan dalam memberikan
fasilitas kepada sekolah. Ia melihat tidak semua sekolah
mendapat perlakuan yang sama.
Dalam dialog kemarin,
selain masalah pendidikan, juga beberapa kebijakan yang
telah diambil Pemkab Jembrana dikupas. Sedikitnya ada lima
persoalan yang menjadi topik dialog, yakni masalah HUT
ke-108 Kota Negara, restrukturisasi, proyek Air Megumi,
bantuan ke desa-desa, serta dana purnabakti. "Hasil
dialog ini akan kami sampaikan kepada instansi terkait
untuk dikaji lebih lanjut," ujar Sekretaris Panitia
Ir. Ketut Widastra. (kmb12)
|
