Warung Global
KPU harus Beri
Sanksi bagi Partai yang Melanggar
Tujuh partai dari 24
kontestan pemilu yang lolos verifikasi molor sampai tiga
hari menyetorkan rekening kampanye partai ke KPU.
Partai-partai itu dianggap partai yang tidak bonafid.
Mereka itu arogan, tidak memberi teladan yang baik,
berani-beraninya tidak mengindahkan aturan main KPU
sebagaimana ditetapkan. Hal yang sederhana saja sulit
dipenuhi, apalagi hal yang lebih krusial. Tokoh partai
model begitu itu tidak layak dan kapabel untuk bertugas
mengikis KKN. Demikian tanggapan para pengujung Warung
Global pada acara interaktif Radio Global Kini Jani 99,15
FM, dengan mengusung tema ''Tujuh Partai Abaikan Peraturan''.
Acara yang digelar Jumat (19/12) kemarin ini, juga direlai
Radio Genta Swara Sakti 106,15 FM dan Singaraja FM 107,2
FM. Berikut rangkumannya.
===========================================================
Ketujuh partai yang
belum menyetor rekening kampanye adalah yakni Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Patriot Pancasila,
Partai Merdeka, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai
Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Nasional Banteng
Kemerdekaan dan Partai Buruh Sosial Demokrat. Trik yang
dipakai parpol itu brundel dan bukan berimplikasi positif.
Malah citranya akan menurun dan dianggap sebagai parpol
yang tidak profesional dan tidak mengerti aturan main.
Kobra langsung
menyorot, partai seperti itu tidak memberikan keteladanan.
Dia tidak habis pikir dengan action kurang simpatik itu.
Mereka kok tidak menunjukkan solidaritas yang baik.
Mestinya jangan neko-neko, taati aturan yang dibuat dan
disepakati.
Kalau dana kampanye
pemilu itu sesuai pasal 78 harus disetor, diudit kemudian
dilaporkan ke KPU, kenapa mereka justru tidak menunjukkan
krediblitas sebagai partai yang profesional. ''Kalau hal
kecil itu saja diabaikan. Apakah mungkin mereka mampu
memegang amanat rakyat memberantas KKN,'' ujarnya.
Menurutnya, mencegah
partai berulah maca-macam, sudah semestinya harus berani
mendudukkan hukum sebagai panglima. Ketujuh partai itu
perlu diberikan ganjaran hukuman yang proporsional demi
kewibawaan hukum itu sendiri. ''Jangan lagi ada asas
prioritas, lebih-lebih ada indikasi memanfaatkan aji
mumpung di balik lemahnya hukum. Kalau sudah salah harus
diberikan sanksi sesuai aturan,'' tambahnya.
Prianus mengatakan,
peraturan itu dibuat untuk menegakkan hukum. Kalau begitu
kualitas partai, sudah pasti jadi pertanyaan besar di
kalangan masyarakat. Apakah partai itu sudah layak untuk
bertaruh. Wayan Wiranata menegaskan di tengah tidak ada
sanksi bagi yang molor, hal itu menjadi wajar-wajar saja.
Mestinya setiap aturan yang dibuat harus ada sanksi yang
mengikat, bukan sebatas sanksi moral saja.
Ngurah Kapah, di
Penatih, mengibaratkan permainan tujuh partai itu seperti
drama gong, penuh rekayasa. Sebagai masyarakat dia mengaku
tidak mendapat manfaat apa dari arena perpolitikan
sekarang. ''Daripada ribut, sikut sana-sini, mendingan
duduk hening,'' katanya.
Tak Usah
Dipilih
Putu Suwena, mengaku
miris memikirkan hal itu. Dia heran ketentuan sederhana
begitu tidak diindahkan. Omongannya saja berbuih-buih. Tak
ada apanya. Jadi apa yang dikatakan para politisi itu
semua omong kosong saja. Partai seperti itu tidak usah
dipilih,'' ajaknya.
Sinda mempertanyakan
peraturan pemilu itu dibikin oleh siapa. Menurutnya,
tokoh-tokoh dari ketujuh partai itu pasti sudah tahu
kelemahannya, karena itu mereka berani melakukan trik
dalam kaitan strategi dan promosinya. Pawangsa, menilai
permainan partai sekarang lebih kotor dari yang dulu.
Zaman kaliyuga, membuat politikus bermental buruk. ''Hal
sederhana saja sudah mbalelo, bagaima kalau mereka
menjabat. Karena itu, sedikit pelajaran perlu bagi mereka,''
tukasnya.
Pernyataan Putra di
Braban, Denpasar sederhana saja. Melawan suatu kesepakatan
sama artinya mereka itu melawan diri sendiri. ''Masyarakat
yang baik mau menghargai hukum, bukan malah pura-pura
tidak tahu,'' kritiknya. Sementara Dody di Singaraja
menjelaskan bagaimana pun partai itu harus patuh dan taat
pada aturan. Eka di Tabanan mengharapkan lebih baik diam
daripada banyak omong apalagi asal ngomong. ''Cobalah
berpikir arif, menilai segala sesuatu harus komprehensif
sehingga tidak salah interpretasi,'' sarannya.
Sukarsana, di
Meliling, menyatakan sangat susah menebak apa maunya
orang-orang politik. Politik itu penuh misteri. Apa yang
dilakukan ketujuh partai itu, justru akan mempersulit
dirinya sendiri. Memang, politik itu identik dengan
kekuasaan. Jadi, apa yang disampaikan Adi Sasono,
mengindikasikan beliau itu memahami betul bagaimana
percaturan politik di Indonesia. ''Menyelesaikan politik
dengan kerangka moral, sama juga bohong di Indonesia,''
ingatnya. (ram)
|
