kembali ke halaman depan

 

 

 

 

Jumat Wage, 14 Nopember 2003

 Artikel


Menjelang ajang ''pesta'' demokrasi pada Pemilu 2004 nanti, ruang-ruang politik saat ini sudah diramaikan dengan aneka bentuk partisipasi politik dari yang konvensional sampai yang nonkonvensional. Di samping kapabilitas regulatif pemerintah, pemahaman dan penerapan etika politik bagi konstituen parpol sudah saatnya dikedepankan. Bentrok massa dan kekerasan politik yang terjadi belakangan ini, sesungguhnya justru merupakan tindakan yang tidak demokratis.

------------------------------

Kapabilitas Regulatif dan Etika Politik
Oleh I Wayan Gede Suacana

PARTISIPASI politik sering dianggap sebagai salah satu indikator terpenting berlangsungnya proses pembangunan politik dan demokrasi suatu negara. Secara dikotomis, Gabriel Almond menyebut dua macam bentuk partisipasi politik. Pertama, partisipasi politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang ''normal'' dalam demokrasi modern, seperti pemberian suara (voting), diskusi politik, kampanye, bergabung dengan interest group, serta komunikasi dengan elite politik. Kedua, partisipasi politik nonkonvensional adalah bentuk partisipasi politik yang tidak ''normal'', termasuk di antaranya ada yang legal, nonlegal, keras dan revolusioner, seperti, pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, aksi mogok, kekerasan politik dan revolusi.

-------------------------------------------

Bentuk Partisipasi

Menjelang ajang ''pesta'' demokrasi pada Pemilu 2004 nanti, ruang-ruang politik saat ini sudah diramaikan dengan aneka bentuk partisipasi politik dari yang konvensional sampai yang nonkonvensional. Mulai dari pemasangan atribut parpol, konvensi parpol, peringatan HUT parpol yang mengerahkan ribuan massa -- yang sangat rentan, dan sudah terbukti menimbulkan gesekan, bentrok dan kekerasan politik -- hingga berbagai bentuk simulakra politik, yakni teknik ''pemasaran politik'' dengan mengemas ''citra'' tentang diri dan partainya lewat semacam politik pencitraan. Eskalasi politik terasa makin meningkat, apalagi dalam mencapai tujuan-tujuannya parpol masih tetap mengedepankan cara pengerahan massa ketimbang melakukan sosialisasi dan pendidikan politik.

Sementara KPU, walau telah diberikan wewenang oleh UU No. 12/2003 untuk mengatur tata cara kampanye, karena belum dibuat kode etiknya, dan kepesertaan parpol belum ditetapkan secara resmi hingga 2 Desember nanti, maka kita masih belum bisa berharap banyak terhadap lembaga ini. Kenyataan yang tidak bisa dibantah kini, adalah adanya 50 parpol yang sudah sah sebagai badan hukum yang otomatis berhak melakukan pendidikan politik kepada konstituennya. Untuk itu diperlukan kapabilitas regulatif pemerintah untuk mengatur bagaimana sistem politik semestinya menyelenggarakan pengawasan terhadap perilaku individu dan kelompok serta institusi lain yang berada di dalamnya.

Hal ini akan sangat menentukan, tidak hanya pada macam dan bentuk partisipasi politik, tetapi juga pada tingkat partisipasi politik rakyat.

Kapabilitas Regulatif

Kapabilitas regulatif pemerintah selama masa Orde Baru ditunjukkan dengan pembentukan aparat/lembaga yang bertugas menjaga stabilitas seperti Bakin, Kopkamtib, Opsus dan Dirjensospol.

Selain itu, juga dikeluarkan kebijakan depolitisasi, pengebirian dan restrukturisasi partai-partai politik sehingga tercipta the hegemonic party system. Secara material penyaluran tuntutan lebih banyak dikendalikan oleh koalisi besar ABRI, Birokrasi dan Golkar (ABG) yang pada hakikatnya berintikan teknokrat dan perwira-perwira yang telah mengenal teknologi modern. Penyaluran tuntutan/input sebagai bagian dari partisipasi politik dilakukan dengan gaya pragmatis dengan menggunakan kemampuan perlindungan militer. Partisipasi politik hanya terbatas pada peristiwa-peristiwa politik tertentu, seperti pemilu. Hal ini karena diberlakukannya konsep massa mengambang. Partisipasi politik rakyat dalam keanggotaan kekuatan sosial politik pada periode ini lebih diarahkan ke pembentukan kelompok-kelompok profesional.

Hal sebaliknya terjadi pasca reformasi politik hingga saat sekarang ini. Lahirnya UU No. 22/ 1999 yang mengandung semangat desentralisasi telah memindahkan lokus politik dari tataran nasional ke tataran lokal. Seiring dengan itu peluncuran UU No. 12/ 2003 tentang Pemilu telah membuat ekstasi politik di kalangan masyarakat semakin meningkat, yang diekspresikan dengan kehadiran 200-an lebih parpol yang merespon liberalisasi politik. Partai politik dan pemilu diyakini menjadi agen dan mekanisme yang paling tepat bagi kompetisi politik yang demokratis. Begitu pula, terjadi penguatan secara signifikan dalam partisipasi politik, baik yang konvensional maupun non konvensional -yang sayangnya masih belum diimbangi dengan kapabilitas regulatif yang responsif. Meskipun kontrol yang ketat dari pusat terhadap aparat daerah telah berkurang dengan dikeluarkannya kedua UU tersebut, tingkat kapabilitas regulatif pemerintah masih jauh dari harapan.

Setidaknya, ada dua persoalan pokok yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas regulatif pemerintah saat sekarang ini. Pertama, segera membentuk 'aturan main' yang dapat memberikan ketegasan pada batas-batas partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh rakyat dalam mengekspresikan aspirasi politiknya. Yang penting bagaimana aturan itu bisa menjangkau dan berpengaruh terhadap aktivitas politik rakyat.

Kedua, pemerintah dapat melakukan tindakan prepentif dan intervensi untuk mengantisipasi terjadinya ekses 'ledakan' partisipasi politik yang semakin meningkat belakangan ini. Hanya intensitas dan bobot intervensi perlu tetap dijaga agar partisipasi politik berjalan 'normal', dan proses transisi ke arah struktur serta tata pemerintahan yang demokratis tidak kembali ke sistem otoriter.

Etika Politik

Di samping kapabilitas regulatif pemerintah, pemahaman dan penerapan etika politik bagi konstituen parpol sudah saatnya dikedepankan. Bentrok massa dan kekerasan politik yang terjadi belakangan ini, sesungguhnya justru merupakan tindakan yang tidak demokratis.

Henry B. Mayo dan Robert A. Dahl, menyatakan bahwa nilai demokrasi yang utama adalah mengurangi penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan segala sesuatu. Bahkan Leo Tolstoy mengungkapkan sebagian besar kejahatan yang menimpa umat manusia adalah karena kepercayaan yang keliru bahwa kehidupan dapat dibuat aman dengan jalan kekerasan. Hal itu berarti adalah tidak benar memperjuangkan segala bentuk idealisme, apakah itu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, atau kedamaian dengan cara kekerasan.

Tokoh perjuangan rakyat India, Mahatma Gandhi, juga telah melakukan berbagai eksprimen tentang kebenaran dalam hidupnya, seperti ahimsa, satyagraha dan swadeshi untuk mengangkat moral rakyatnya.

Pax Hominibus Bonae Voluntatis, kata ungkapan bijak, yakni penegakkan kedamaian di muka bumi semestinya dengan kehendak yang baik. Melalui ahimsa Gandhi juga mengajarkan, bahwa penyelesaian dengan kekerasan justru akan mengundang kekerasan baru. Kekerasan bukannya membebaskan manusia dari beban mentalnya tetapi justru membelenggu dia, dan mengungkapkannya dalam kesempitan cinta kasih. Sebaliknya, dengan ahimsa dapat dikembangkan rasa dan kemampuan insani sehingga dapat menemukan jati diri dan keyakinan, all man are brothers dalam bahasa Gandhi atau konsientisasi dalam istilah Faulo Freire. Keduanya menghendaki perubahan struktur dalam masyarakat dari opresif ke arah yang lebih manusiawi, dimana hak-hak rakyat dihormati dan dihargai sehingga terciptalah kondisi yang memungkinkan individu masing-masing merealisasikan dirinya.

Pemikiran yang dikandung adalah bahwa keterlibatan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aktivitas politik, tidak berarti mengabaikan etika dan moralitas. Dalam bahasa PR. Sarkar dikatakan, bahwa in the political sphere, the should be the rule of moralist people, for immoralist cannot lead society, they cannot inspire the people into the path of rightousness.

Elite politik harus berpijak atas dasar penghindaran terhadap segala bentuk kekerasan serta penghormatan terhadap sesama yang menjadi ciri khas etika politik. Bukannya pengingkaran maupun pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia seperti tercermin dari serangkaian tindak kekerasan politik yang terjadi di berbagai daerah akhir-akhir ini.

Penulis, peneliti LKPS dan pengajar Fisipol Unwar

 

CUACA


ACARA TV & RADIO


Radio Global FM 99,15 (LIVE)