Sidang Paripurna Panas--
F-PDIP dan F-Golkar Tuding Proyek Winasa Gagal 

Negara (Bali Post) -
Rapat paripurna di DPRD Jembrana dengan agenda membahas tanggapan atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana Winasa Senin (5/5) kemarin berlangsung panas.

Serangan eksekutif dengan membongkar dugaan penyimpangan anggaran DPRD Jembrana tahun 2007 terkait dana reses, bintek dan kunker, dibalas Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar. Mereka balas menyerang eksekutif dengan menuding banyak ketidakberesan dari berbagai kebijakan dan proyek-proyek yang dibangun tahun 2007 yang terindikasi melanggar hukum.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD I Made Kembang Hartawan dan Ketua Fraksi PDIP I Nyoman Suheng Kusumayasa, diungkapkan dari hasil penelusuran F-PDIP banyak ditemukan kegiatan yang dilakukan unit-unit di eksekutif maupun proyek-proyek yang menggunakan dana APBD yang besar belum terlaksana sesuai perencanaan dan belum tertib hukum.

Ketua Fraksi Golkar, Ketut Subadi juga mengatakan proyek-proyek yang dibuat Bupati Winasa dengan dana puluhan milyar rupiah dari APBD, seperti kapal Jimbarsegara, Galangan Kapal, comreyor, pabrik pakan ternak, pabrik cokelat, pabrik pupuk organik, prosesing daging, Jimbarwana Transport, pasar hewan sampai twin tower, adalah proyek yang gagal. Sumber kegagalannya akibat lemahnya perencanaan dan sumber daya pengelolanya sehingga tidak bermanfaat untuk masyarakat.

Menurut Subadi semua proyek yang gagal tersebut terkesan dipaksakan untuk mendongkrak popularitas politik. Subadi juga mengatakan Fraksi Golkar menyarankan agar dihentikan untuk mengurangi beban APBD dan lembaga pengelolanya diproses secara hukum.

Sementara Ketua Komisi C I Ketut Wirata Winaya juga menambahkan kebijakan owner etimate (OE) yang diterapkan eksekutif dalam pelaksanaan proyek terindikasi terjadi pelanggaran hukum pidana. Di mana dalam pelaksanaanya melahirkan korupsi gaya baru lantaran ditengarai pelaksanaannya bernuansa KKN.

Tidak semua fraksi memojokkan eksekutif. Ketua Fraksi Nasional Demokrat Bangsa (FNDB) Ketut Subanda kemarin tampak membela eksekutif. Subanda menyampaikan kebijakan dan program atau proyek yang belum berjalan dengan baik agar disempurnakan. Demikian juga sumber daya manusianya perlu ditingkatkan sehingga pengelolaannya bisa berjalan sesuai dengan harapan. (kmb)