KPK Selidiki Keterlibatan Menhut

Jakarta (Bali Post) -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan pandang bulu terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam dugaan penerimaan suap maupun gratifikasi dalam kasus alih lahan hutan lindung di Air Talang, Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api.

Terhadap Menteri Kehutanan MS Ka'ban yang sudah menyatakan siap untuk diperiksa dan digeledah ruang kerjanya, KPK menyambut baik tawaran tersebut. Jika dari hasil penyidikan KPK ditemukan bukti-bukti keterlibatan MS Ka'ban, KPK tidak akan segan-segan memeriksa MS Ka'ban.

"Bagus dong. Berarti sudah membuka diri. Mudah-mudahan ada keterbukaan dari beliau," tegas Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, Haryono Umar, kepada Persda Network di Jakarta, Sabtu (3/5) kemarin.

Menurut Haryono, KPK tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Termasuk, jika dari hasil penyidikan nanti, KPK harus memeriksa MS Ka'ban. "Kita akan pelajari, apa bukti-buktinya memadai atau tidak. Kalau ada kaitan dengan Menhut MS Ka'ban di situ, ya nanti kami akan periksa," tambah Haryono.

Secara terpisah, juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan bahwa sampai hari ini, KPK belum menjadwalkan untuk memeriksa MS Ka'ban. "Dalam kasus Tanjung Api-api ini, KPK mengusut adanya dugaan korupsi yakni penyelenggara negara menerima uang. Apakah dalam kaitan itu, Ka'ban diminta keterangan atau tidak, tergantung penyidikan KPK. Tetapi KPK sampai saat ini belum menjadwalkan pemeriksaan MS Ka'ban. Tetapi ke depannya, tergantung hasil penyidikan," tegas Johan.

MS Ka'ban di Pondok Pesantren Modern Gontor, Jawa Timur, Jumat (2/5) lalu, mengatakan semua perizinan alih fungsi hutan di Banyuasin dan Bintan telah sesuai prosedur. Kaban juga mengaku bertanggung jawab atas izin-izin yang telah ia keluarkan. Oleh karena itu, ia mempersilakan KPK apabila hendak memeriksa dirinya dan melakukan pengeledahan Departemen Kehutanan.

Menanggapi pernyataan Ka'ban tersebut, Haryono menegaskan bahwa penyidikan yang dilakukan KPK bukan soal alih fungsi hutan apakah sesuai prosedur atau tidak. Menurutnya, dalam kasus ini, yang diusut KPK adalah dugaan adanya penerimaan uang yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Johan Budi SP juga menambahkan hal serupa. "KPK menggunakan pasal 12a dan 12e serta pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Pasal tersebut mengatur soal gratifikasi dan dugaan suap. Jadi yang diusut bukan alih fungsi hutannya," tambah Johan.

 

Didukung ICW

Sementara itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Kehutanan (Menhut) MS Ka'ban. Dasarnya, dari dua kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap dengan tersangka anggota DPR-RI Al Amin Nur Nasution dan Sarjan Tahir, semuanya terkait dengan pengalihan fungsi hutan lindung menjadi kawasan komersial yang telah disetujui MS Ka'ban.

"MS Ka'ban secara terang-terangan mengatakan dua pengalihan fungsi hutan di Banyuasin dan Bintan telah sesuai prosedur dan siap mempertanggungjawabkan izin-izin yang ia keluarkan. Itu artinya, Ka'ban juga harus bertanggung jawab terhadap pengalihan fungsi hutan ini yang ternyata di baliknya terdapat suap dan gratifikasi. Oleh karena itu, KPK harus memeriksa MS Ka'ban," tegas koordinator Peradilan dan Monitoring Hukum ICW, Emerson Yuntho, di Jakarta, Sabtu kemarin.

Dijelaskan Emerson, dengan terungkapnya kasus suap dan gratifikasi pada pengalihan hutan di Banyuasin dan Bintan, hal tersebut membuktikan ada ketidakberesan dalam proses pengalihan fungsi hutan tersebut. "Kalau ada suap, berarti ada yang tidak beres. Kalau Ka'ban bijak, seharusnya dia meninjau ulang alih fungsi tersebut," tambah Emerson.

Jika tidak ada suap-menyuap, Emerson berkeyakinan pengalihan fungsi hutan di Banyuasin dan Bintan tidak akan terjadi. "Ini yang mengherankan. Sudah tahu ada suap, kok tidak melakukan evaluasi. Itu artinya, dia mendukung pengalihan fungsi hutan ini. Makanya, KPK harus mengusut keterlibatan MS Ka'ban," tegas Emerson.

Selain harus diusut KPK, ICW menyarankan agar Presiden SBY mengevaluasi kinerja MS Ka'ban. Soalnya, Ka'ban terang-terangan membela kebijakan pengalihan fungsi hutan yang ternyata terbukti ada unsur suap dan gratifikasinya. "Presiden harus evaluasi Ka'ban, benar atau tidak pengalihan fungsi hutan tersebut," imbuh Emerson. (net)