Pakai
Data 2005, Pembagian BLT
Rawan
Ricuh
Semarapura
(Bali Post) -
Pelaksanaan
pencairan
Bantuan
Langsung Tunai (BLT)
di
Kabupaten Klungkung
dikhawatirkan
diwarnai
kericuhan.
Pemicunya,
data penerima BLT yang
dipakai
merupakan data BPS (Badan
Pusat
Statistik) tahun
2005.
Itu
artinya,
selama
tiga tahun data
penerima BLT
tidak
dievaluasi.
Padahal,
dalam
kurun waktu
tiga
tahun terakhir,
sangat
memungkinkan terjadi
penambahan
jumlah RTM (Rumah
Tangga
Miskin) di
Kabupaten
Klungkung.
Kalau
begitu, jelas RTM
pendatang
baru
itu tercecer
dalam data
penerima BLT kali
ini.
Sebaliknya,
penerima yang
terdata
tahun 2005, memungkinkan
taraf
ekonominya sudah
meningkat,
atau
malah ada yang
sudah
meninggal.
Tetapi
tetap
mendapat bagian
kartu
pencairan bantuan
masing-masing
Rp 100
ribu per bulan
itu.
Mantan
Kepala
Kantor Kesejahteraan
Bangsa
dan Pemberdayaan
Masyarakat (Kakesbangdamas)
Klungkung, IGN
Bagus
Putra, Jumat (23/5)
kemarin,
mengakui data yang
dipakai
untuk pelaksanaan BLT
kali ini, data BPS
tahun 2005.
Di
mana,
di
Klungkung terdapat
8.460 RTM.
Terkait
evaluasi data RTM,
Putra
mengatakan BPS baru
melakukan September 2008
untuk
mengakomodir RTM yang belum
terdata.
Hasil
evaluasi (penambahan/pengurangan
RTM) itu
bisa
dipakai untuk
tahun 2009.
Sekda
Klungkung, Ketut
Janapria,
mengusulkan agar
pemprop
mengkoordinasikan seluruh
pimpinan
daerah
di Bali membicarakan
masalah BLT.
Di
Jembrana
Sementara
itu,
penerima BLT di
Jembrana
perlu
dievaluasi lewat
pemutakhiran data
sebelum
pendistribusian dilakukan.
Pasalnya,
data penerima
masih
menggunakan data 2005.
Hal ini
disampaikan anggota
DPRD Jembrana
Putu
Budi Wihantara
Jumat
kemarin.
Menurutnya,
data penerima BLT
apabila
belum dievaluasi
akan
memicu
adanya konflik.
Kata
dia,
angka kemiskinan
di
Jembrana sudah
menurun
dalam kurun
waktu
tiga tahun
terakhir
ini.
Selain
itu,
pihaknya juga
mengharapkan agar
ada
sosialisasi kepada
perangkat
desa
dari yang terendah
seperti
Ketua Rukun
Tetangga (RT)
untuk
mendata penerima BLT.
Anggota
lain,
Iskandar Alfan
dan
Wahyu Eko
Widianto,
mengatakan BLT
harus
tepat sasaran.
Mereka
khawatir penyaluran
akan
tidak
tepat sasaran
seperti
tahun sebelumnya.
Namun,
mereka
menyatakan setuju
dengan BLT
kepada
rakyat miskin
apalagi
apabila rencana
kenaikan
harga BBM
benar
terjadi.
Sementara
itu,
Kepala Badan
Pusat
Statistik (BPS) Jembrana,
I Ketut
Gama, mengatakan data
penerima BLT
di
Jembrana masih
menggunakan data
tahun 2005.
Jumlah
penerima BLT
tahun 2005
sebanyak 6.998 KK
sedangkan KK
miskin
di Jembrana
sekarang
ini 5.386 KK.
Menurutnya,
belum
ada pemutakhiran data
penerima BLT
di
Jembrana.
Sekda
Jembrana, I
Ketut
Wiryatmika, mengatakan
pihaknya
masih
melakukan koordinasi
dengan
pihak Propinsi
Bali
terkait
masalah pendistribusian
BLT.
(kmb20/sur)