Terkait Protes ATVLI --
KPUD Bali jangan Meminggirkan Potensi Daerah

Denpasar (Bali Post) -
Protes ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia) dalam menyikapi sosialisasi debat visi-misi kandidat gubernur direspons positif Ketua Kajian Ajeg Bali Prof. Dr. Sutantra dan pengamat politik Dr. I Nyoman Subanda. Mereka menilai TV lokal telah mampu menjadi media penjaga kearifan tradisi lokal dalam bingkai NKRI.

Untuk itu, mereka meminta KPUD Bali cerdas dalam memberdayakan kekuatan lokal. KPUD juga diminta tidak latah memilih paket sosialisasi gratis namun efeknya tak signifikan untuk membangun kepekaan krama Bali.

Prof. Sutantra bahkan mendesak agar sosialisasi pilgub termasuk paparan visi-misi kandidat benar-benar bisa sampai kepada krama Bali, bukan sekadar jalan. ''Saya berharap KPUD Bali bisa menjadi pelaksana pilgub yang memahami potensi lokalnya. Debat visi-misi para kandidat gubernur sangat strategis bagi krama Bali untuk mengenali kandidatnya. Untuk memediasi kepentingan ini, KPUD mestinya memperhatikan kekuatan TV lokal termasuk media lainnya yang ada di daerah,'' tegasnya, Rabu (21/5) kemarin.

Prof. Sutantra mengatakan krama Bali selaku penyandang dana Pilgub Bali ini berhak tahu kualitas dan karakter calon pemimpinnya. Anggaran sosialisasi yang mencapai Rp 250 juta hendaknya digunakan secara efektif. ''Jangan sampai melakukan penghematan dengan memilih program gratis namun efeknya dalam membangun pemahaman publik tak jelas,'' tegasnya.

Di pihak lain, Pengurus Daerah Persatuan Wartawan Multimedia Indonesia (Perwami) Bali menyatakan kekecewaan dan protes keras atas rencana KPUD Bali memberikan hak siar kepada TV Jakarta dalam debat calon Gubernur Bali tahun 2008 ini. Surat protes yang ditandatangani Ketua Perwami Bali Nyoman Sunaya dan Wakil Sekretaris Ida Bagus Anom menyatakan, debat Cagub Bali sudah merupakan program KPUD, sebagai salah satu cara untuk mensosialisasikan visi dan misi cagub kepada masyarakat Bali. Perhelatan Cagub Bali adalah sebuah proses demokrasi yang dilakukan oleh, dari dan untuk rakyat Bali, sehingga rakyat dapat memilih yang benar dan tepat dalam pencoblosan Pilkada Bali, 9 Juli 2008. Karena itu, sangatlah naif dan tidak masuk akal jika KPUD Bali merencanakan mengutamakan TV-TV Jakarta untuk menyiarkan debat tersebut.

 

Tak Mau Rumit

Sementara itu, Ketua KPUD Bali Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurthi mengakui posisinya serba dilematis. Dari sisi anggaran, dia membenarkan ada anggaran untuk program debat publik cagub Rp 250 juta yang dituangkan dalam RKA debat cagub. Konsep awal, melibatkan seluruh media TV maupun cetak baik di daerah maupun nasional.

Namun realisasinya, posisi KPUD menjadi serba rumit berkaitan dengan pengalokasian anggaran. Di satu sisi untuk pemberdayaan media lokal masih memerlukan dukungan dana, sementara ada tawaran gratis dari TV di Jakarta. ''Posisi kami serba sulit,'' katanya. ''Karena dihadapkan pada kerumitan itu, kami akhirnya memilih pertanggungjawaban keuangan dikembalikan ke kas negara,'' katanya membela diri. Sebab, untuk penggunaan anggaran di atas Rp 150 juta harus melalui proses tender.

Ketua Pokja Pilkada Bali Lanang Perbawa mengatakan, dalam debat Cagub Bali mendatang mestinya semua media termasuk TV lokal ikut terlibat. Sebab, rakyat di daerah yang paling tahu dan berhak mengetahui arena debat antara pasangan cagub tersebut. Sementara Ketua Tim Sosialisasi KPUD Bali Ir. Luh Riniti Rahayu menyatakan sangat menghargai kekuatan TV lokal dalam membangun sosialisasi pilgub di daerah. (044/029/kmb)