ATVLI Protes---
KPUD tak Hargai Kekuatan TV Lokal

Denpasar (Bali Post) -
Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) protes keras karena masih ada lembaga-lembaga di daerah, seperti KPUD, tidak menghargai kekuatan media lokal terkait penayangan proses Pilkada. Ini terjadi di Propinsi Jawa Barat, Sumatera Utara dan juga terindikasi di Bali. Pengurus ATVLI meminta kepada KPU maupun KPUD untuk memanfaatkan sebesar-besarnya media lokal khususnya televisi lokal dalam proses Pilkada dan momen-momen lokal lainnya.

Hal itu termuat dalam sebuah rekomendasi ATVLI yang dihasilkan dalam rapat pengurus ATVLI membahas usulan revisi AD/ART, Senin (19/5). Rapat juga dihadiri Bambang Santoso dari CTV Banten, Hamim Poli Gorontalo TV, Sani Aziz Husain Makassar TV yang Wakil Sekjen ATVLI, dan Direktur Eksekutif ATVLI Jimmy S.

Dalam rekomendasi itu disebutkan, kehadiran televisi lokal sesungguhnya memberi hak kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan seluas-luasnya ranah publik demi kepentingan masyarakat lokal. Di samping itu, memberikan sebesar-besarnya hak informasi dan komunikasi kepada masyarakat yang berbasis lokal demi kepentingan masyarakat lokal. Karena itu, segala hal yang berkaitan dengan kepentingan lokal seperti Pilkada, semestinya bersinergi dengan media lokal khususnya televisi lokal.

Indikasi tidak melibatkan televisi lokal, tampaknya akan terjadi pula di Bali. KPUD Bali awalnya berencana menggunakan televisi lokal dalam debat cagub, tetapi belakangan memilih TV dari Jakarta.

 Sekjen ATVLI dari JTV Surabaya Imawan Mashuri mengatakan, kebijakan itu tidak menghargai keberadaan TV lokal. Untuk itu, ATVLI sebagai wadah TV lokal akan melayangkan surat resmi kepada KPU yang ditembuskan kepada KPUD dan KPI terkait hal itu.

''Apa alasan KPU tidak menggunakan TV lokal? Jika daya pancar atau daya jangkau sampai ke rumah-rumah orang dijadikan alasan, itu jelas tidak benar. Di Bali misalnya, siapa bilang Bali TV tidak baik. Tanyakan kepada seluruh masyarakat Bali, siapa yang tidak kenal Bali TV. Lalu, dalam debat Cagub, kenapa KPUD justru akan menggunakan TV dari Jakarta,'' tanya Imawan.

Wakil Ketua ATVLI Made Nariana mengatakan, awalnya sudah ada pembicaraan untuk menggunakan televisi lokal dalam penayangan debat cagub, di antaranya Bali TV dan TVRI Bali. Namun entah kenapa, akhirnya KPU malah memberikan hak penayangan kepada TV Jakarta. ''Jika hal itu benar, ini artinya lembaga-lembaga lokal Bali yang harusnya mengangkat kekuatan-kekuatan lokal, KPUD lebih cenderung atau masih berorientasi pada Jakarta. Kita harus bangga dengan KPUD Gorontalo dan KPUD Makassar yang menggunakan televisi lokal--Gorontalo TV dan Makassar TV dalam proses Pilkada,'' kata Nariana yang juga Direktur Marketing Bali TV.

Menurut Imawan Mashuri, penggunaan TV dari Jakarta dalam penayangan Pilkada (debat cagub) merupakan bentuk pemborosan. Sebab, daerah lain tidak begitu memiliki kepentingan dalam pelaksanaan Pilkada di suatu daerah. "Apa orang dari Papua dan Jakarta, misalnya, akan ikut nyoblos dalam Pilkada Bali? Dalam debat cagub Bali sangat strategis menggunakan televisi lokal. Dengan demikian, masyarakat Bali tahu persis visi dan misi cagub, sehingga tidak memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung," tegasnya.  (08)