Agung
Surati
Presiden--
SBY Siap
Konsultasi
dengan
DPR
Jakarta (Bali Post) -
Ketua
DPR Agung
Laksono
mengajak Presiden
Susilo
Bambang Yudhoyono
(SBY) untuk
membicarakan
rencana
kenaikan harga BBM
yang kemungkinan
dilakukan
akhir
Mei 2008.
''Surat
mengenai
rapat
konsultasi itu
sudah
dikirim oleh
Sekjen DPR
Nining
Indra Saleh,
kemarin (Kamis,
15/5 - red),'' kata
Agung,
Jumat (16/5) kemarin.
Agung
mengatakan
rapat
konsultasi itu
diharapkan
dilakukan
secepatnya
sebelum
pemerintah memutuskan
kenaikan
harga BBM.
Dalam
rapat konsultasi
itu,
Agung
akan menyertakan
pimpinan DPR
lainnya,
serta
para pimpinan
fraksi
dan pimpinan
komisi
terkait.
Menurut
Agung, DPR
tidak
akan
membicarakan
persoalan
kenaikan
harga BBM
dengan
Presiden di
luar
rapat konsultasi
tersebut.
''Tidak
mungkin
Presiden hadir
dalam
rapat paripurna DPR
untuk
menyampaikan hal
ini,
karena tidak
ada
ketentuan Tata
Tertib (Tatib)
DPR yang mengaturnya,''
katanya.
Sementara
itu,
pemerintah menyatakan
siap
melangsungkan konsultasi
dengan DPR
terkait
rencana kenaikan
harga
bahan bakar
minyak (BBM)
bersubsidi.
Menteri
Sekretaris Negara
Hatta
Radjasa mengatakan,
pelaksanaan
rapat
konsultasi antara
pemerintah
dan DPR
merupakan hal yang
biasa
dilakukan dan
dapat
dilaksanakan di
Istana
atau di
gedung
parlemen.
''Tidak
ada masalah (untuk
melaksanakan - red),
tentunya
ada hal
penting yang
akan
didiskusikan,
itu
bisa dilakukan
di
Istana atau
di
gedung DPR,'' katanya.
Meski
demikian, perihal
undangan
untuk
mengadakan rapat
konsultasi
dalam
waktu dekat,
hingga
Jumat (16/5) siang,
Hatta
mengatakan pihaknya
belum
menerima
surat
resmi
dari DPR. ''Surat
belum
dilayangkan, saya
baru
mendapat informasi
oleh Pak
Agung
bahwa ada
hasil
rapat Bamus
untuk
hal itu.
Informasi
pada
saya baru
tadi (Kamis
15/5) malam,''
kata
Mensekneg.
Ketika
disinggung
apakah
rapat konsultasi
itu
salah satu
agendanya
membahas
tentang
rencana kenaikan BBM,
Hatta
mengatakan belum
mendapat detail agenda yang
akan
dibicarakan.
''Tetapi
untuk
masalah itu (kenaikan
harga
minyak dunia - red)
secara detail
sudah
dibahas oleh
Menteri
Keuangan dengan
mitranya
di DPR.
Itu
sudah detail yang kemudian
menghasilkan APBN
Perubahan. Kita
tunggu
saja agendanya
apa
nanti,''
katanya.
(kmb4/kmb5)