Angka Kemiskinan Rentan Dimanipulasi Kepentingan Kekuasaan

Jakarta (Bali Post) -
Angka kemiskinan di Tanah Air rentan dimanipulasi oleh kepentingan kekuasaan. Diyakini, angka kemiskinan yang real tidak terwakili dalam angka-angka statistik pemerintah. ''Seiring perubahan aturan statistik, kita khawatir terdapat beberapa variabel pengukuran kemiskinan dimanipulasi pemerintah bagi kepentingannya,'' ujar Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (15/5) kemarin.

Pernyataan Yustika ini terkait rencana pemerintah menerapkan bantuan langsung tunai (BLT) plus seperti raskin, minyak goreng serta Askeskin yang dianggarkan Rp 14,1 trilyun sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, pemerintah masih menggunakan data jumlah orang miskin 19,1 juta KK (2005) yang dibayarkan setiap bulannya Rp 100 ribu/KK selama tujuh bulan. Bappenas sendiri justru menilai angka kemiskinan akan turun di kisaran 14,2-16 persen tahun ini.

Menurut Erani, pemerintah cenderung menggunakan beberapa variabel statistik tertentu seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan realisasi investasi dijadikan tolok ukur keberhasilan kinerja ekonomi pemerintah. ''Sementara variabel lain seperti ukuran daya beli orang miskin di kota Rp 175 ribu dan desa Rp 150 ribu diabaikan, padahal dengan nilai sebesar itu, apa yang bisa mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhannya,'' ujar Erani.

Erani menuturkan, pihaknya menyangsikan apabila angka kemiskinan hitungan pemerintah pada 2008 bakal lebih berkurang dibanding tahun sebelumnya. Sebab, indikator pengurangan dalam bentuk penyerapan jumlah pengangguran masih belum menunjukkan peningkatan berarti. ''Di sisi lain, program-program pengentasan kemiskinan pemerintah juga masih sebatas yang sifatnya instan. Di mana begitu ada survai, kemiskinan berkurang karena program itu, namun satu-dua minggu mereka miskin lagi,'' lanjutnya.

Peneliti ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, pemerintah cenderung menyederhanakan dalam mendefinisikan angka kemiskinan. Pemerintah/Biro Pusat Statistik (BPS) tidak memisahkan antara dampak kenaikan langsung masyarakat miskin atas kenaikan harga BBM dengan ekspetasi pasar yang memberi kontribusi kenaikan harga barang BBM. Padahal, kedua hal tersebut tidak hanya akan menimpa kelompok miskin, tetapi juga hampir miskin.

Angka kemiskinan tidak menggambarkan bagaimana ekspektasi para pedagang atau pelaku bisnis yang sudah lebih dulu menaikkan harga barang setelah mengetahui rencana pemerintah menaikkan harga barang. ''Padahal keputusannya baru dinaikkan dua pekan mendatang,'' kata Pri.

Padahal, realitasnya masyarakat akan menerima pukulan akibat kenaikan harga BBM lebih dari satu kali. Sementara bagi masyarakat miskin di perkotaan, biaya transportasi memegang  porsi 30-40 persen total biaya pengeluaran, praktis semakin besar beban yang diterima apabila harga BBM naik. Begitu pula halnya, biaya pendidikan dan sosial lainnya.

Ini artinya, kelompok yang tadinya berada di atas dan hampir berada di garis kemiskinan, masuk kategori di bawah kemiskinan. ''Karenanya, kita justru memperkirakan ada peningkatan angka kemiskinan 8,55 persen. Bukannya malah turun,'' pungkasnya. (kmb1)