Wakil Menlu jangan Diparpolkan

Jakarta (Bali Post) -
Pengangkatan Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) yang terkesan mendadak dan mendekati Pemilu 2009 dicurigai banyak pihak. Jabatan ini jangan diparpolkan alias diisi oleh orang parpol karena ditengarai partai politik (parpol) ikut bermain di belakangnya.

Untuk mencegahnya, pengamat politik Arbi Sanit di Jakarta, Sabtu (22/3) kemarin, mengungkapkan sebaiknya posisi itu cukup diisi satu orang dan ditunjuk orang profesional atau dari kalangan internal alias diplomat. Wakil Menlu itu sendiri harus memiliki fungsi untuk mewakili posisi menlu pada saat berhalangan, menjalankan tugas ke luar negeri untuk misi kepentingan negara dan melakukan pekerjaan yang tidak bisa digantikan sekjen. Posisi itu memang sangat diperlukan, karena banyak agenda yang segera diselesaikan.

Menurut dia, selain diisi pejabat dari kalangan profesional, juga harus tokoh senior yang telah lama malang melintang di percaturan diplomasi internasional. Jika diisi orang luar, dikhawatirkan ada politisasi di kementerian itu. ''Pasalnya, sekarang apa saja bisa dipolitisasi. Nanti tujuan untuk mengefektifkan peran menteri luar negeri tidak tercapai,'' ujarnya.

 

Akses Kuat

Sementara itu, anggota Komisi I DPR, Mutammimul Ula, mengatakan Presiden SBY diminta jangan salah pilih orang untuk mendudukkan posisi penting itu. Orang yang ditunjuk harus memiliki kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas politik seluas-luasnya di dunia internasional. Selain itu, harus memiliki akses kuat dengan negara-negara dunia ketiga, mengingat Indonesia memiliki posisi strategis di lingkungan negara-negara tersebut.

Perpres tersebut sangat tepat, karena Menlu memiliki beban yang cukup berat dalam meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara. ''Baik secara bilateral maupun multilateral dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan serta teknologi,'' kata politisi PKS ini.

Dalam kesempatan terpisah, juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menjelaskan jabatan baru setingkat menteri ini diperlukan Presiden, karena banyaknya aktivitas yang harus diikuti. Di sisi lain, Menlu Hassan Wirajuda juga tengah sibuk mengikuti berbagai pertemuan internasional.

''Ini agenda yang sudah lama dan baru bisa direalisasikan saat ini. Calon yang menempati posisi itu belum ada, tetapi Presiden segera menujuknya,'' tambah Mallarangeng.

Lebih lanjut diungkapkan pengangkatan ini didasari pemikiran persoalan internasional makin kompleks dan masalah yang dihadapi Indonesia juga cukup banyak. Dalam pertemuan-pertemuan tertentu, diperlukan kehadiran orang setingkat menteri. Sementara pemerintah hanya memiliki seorang menlu.

Dalam satu tahun, Menlu Hassan Wirajuda bisa seratus kali memenuhi undangan ke luar negeri. Sementara di sisi lain, Presiden SBY juga perlu mendapatkan pertimbangan-pertimbangan Menlu. Meski bisa berkomunikasi dengan menggunakan kecanggihan teknologi, Presiden pada saat tertentu harus berbicara langsung dengan menlu. (kmb3/kmb5)