Bali Post

TAMU kita kali ini adalah Dr. Daniel Sparringa, dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Wawancara kita kali ini seputar demokrasi di Indonesia. Daniel Sparringa berpendapat, setelah sembilan tahun reformasi, Indonesia mampu melewati masa-masa sulit dan terus melakukan demokratisasi. Namun hingga kini, katanya, ada kesenjangan definisi konstruksi sosial tentang demokrasi di kalangan elit politik dan masyarakat. Berikut petikan wawancaranya.

--------------

SETELAH sembilan tahun reformasi di Indonesia berjalan, menurut Anda apakah kita punya suatu pematangan atau proses pembelajaran dari demokrasi atau reformasi yang kita lalui bersama?

Dalam memotret Indonesia dalam konteks itu memang akan sangat dipengaruhi oleh perspektif yang kita gunakan. Bahkan mungkin juga keyakinan yang kita miliki. Orang-orang di luar negeri, tidak hanya di Barat tapi juga di Asia, sebenarnya sangat takjub melihat apa yang telah dicapai dan dimiliki Indonesia selama delapan tahun ini.

Apakah yang dicapai dan dimiliki Indonesia itu?

Mereka merasa, negeri berpenduduk sangat besar dan tidak bisa disebut sebagai negara kaya atau miskin ini mampu melampaui masa-masa sulit dan selalu secara terus-menerus mengalami perubahan yang hasilnya dapat dilihat. Perspektif itu sangat menonjol di dunia luar. Intinya, mereka sangat dibesarkan hatinya. Tapi, sementara itu publik di negeri ini dengan berbagai variasi cenderung melihat, "aduh kenapa Indonesia begini, tidak begitu". Bahkan sebagian orang dengan niatan serius mungkin juga tidak atau hanya sekadar bercanda memimpikan kembali ke masa lalu.

Menurut ukuran-ukuran umum tentang demokrasi, sebenarnya kita cukup lumayan untuk menggelindingkan itu. Hanya saja persoalan di dalam negeri justru tidak berkata seperti itu, betulkah?

Mungkin juga karena psikologi politiknya berbeda. Mereka melihat, menonton. Sedangkan kita mengalami dan mungkin juga menjadi bagian dari proses yang kadang agak menyakitkan itu. Tapi saya pribadi di tengah-tengah berbagai kekurangan itu melihat ini bangsa yang luar biasa dalam arah yang tepat dan yang kita pilih itu ada janji pada akhirnya. Sesuatu yang membuat anak cucu kita hidup lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Tapi sekadar untuk melihat beberapa indikator umum, hak-hak dasar dalam sebuah negara untuk dapat disebut demokratis itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita, yang kalau pun dulu itu tidak begitu besar kita menuntutnya tetapi tidak kita miliki.

Lembaga-lembaga negara juga mengalami proses reformasi yang cepat. Terjadi pembagian dan pemisahan kekuasan di antara ketiga cabang lembaga negara, serta pada saat yang sama antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi sebenarnya sesuatu sedang terjadi melalui proses negosiasi yang kadang alot antara negara dan masyarakat. Tapi secara umum saya termasuk orang yang sangat dibesarkan hatinya di tengah-tengah kesedihan

Dari penjelasan Anda terlihat kita optimis dengan proses perjalanan reformasi ini. Tapi di satu sisi ternyata kita juga berhadapan dengan persoalan-persoalan, antara lain yang seperti kita sekarang banyak mengeluh tentang banyak hal di dalam negeri. Apa yang menyebabkan itu dan bagaimana Anda melihat kondisi ini?

Salah satu problem itu antara lain datang dari mereka yang mendapatkan mandat besar melalui proses terbuka dan seringkali juga jujur yaitu Pemilu. Mereka duduk sebagai wakil kita di parlemen di tingkat daerah maupun pusat. Dari proses yang sama juga dipilih beberapa pejabat publik di tingkat pusat hingga daerah. Mereka semua dipersepsi dan dilihat publik sebagai kurang bertanggung jawab menjalankan amanah itu. Ini suatu problem, tetapi problem itu terjadi terutama karena beroperasinya satu definisi yang agak ganjil di kalangan elit dan massa sekaligus.

Di kalangan elit, definisi konstruksi demokrasi adalah mekanisme prosedur protokol untuk mendapatkan kekuasaan secara legitimate di antara pemilu. Namun setelah itu, mereka tidak melihat problem-problem lain selain mendapatkan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu digunakan menjadi problem yang sering kali tidak dihiraukan dan itu menjadi perkara. Sebaliknya, masyarakat mengoperasikan definisi yang juga agak ganjil yaitu melihat demokrasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan dan kemakmuran yang hendak diselesaikan oleh pemimpin mereka. Perkara yang sangat serius adalah absennya konsep partisipasi dan ini juga perkara.

Apa maksud ada dua kesenjangan antara definisi demokrasi yang menurut Anda ganjil itu?

Ganjil itu terletak pada kenyataan bahwa dua definisi konstruksi sosial tentang demokrasi itu menghilangkan elemen-elemen lain yang juga penting. Misalnya, pada tingkat elit khususnya dominan elit, mereka yang secara riil memiliki kekuasaan di parlemen dan seringkali juga di pemerintahan mengira demokrasi hanya berkenaan dengan mekanisme, cara untuk memperoleh kekuasaan secara legitimate yaitu Pemilu. Mereka membayangkan seakan-akan setelah pemilu dan mendapatkan mandat maka kekuasaan dengan sendiri melekat tanpa dapat dipisahkan bahkan dengan pribadi-pribadi yang memiliki kekuasaan itu. Ini menakutkan. Mandat itu tidak berarti sebuah cek kosong karena mereka tidak hanya harus transparan, accountable, tetapi juga terikat satu kepercayaan bahwa kekuasaan itu harus dipakai untuk kemajuan hidup bersama yang lebih baik secara berpolitik dan sebagainya.

Di kalangan rakyat biasa, kehendak untuk membayangkan dan mengoperasikan definisi demokrasi semata-mata cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan dan kemiskinan itu diselesaikan oleh pemimpin. Jadi menghilangkan satu elemen yang tadi sudah saya sebut yaitu partisipasi.Dengan menyebut demokrasi adalah urusan pemimpin yang menyelesaikan soal kemakmuran dan keadilan, pemimpin dibiarkan tanpa kontrol.

Kalau sekarang kita melihat justru partisipasi seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan sebagainya juga ikut terlibat dalam usulan-usulan kebijakan. Apakah itu bukan disebut sebagai bentuk partisipasi?

Itu salah satu bentuk partisipasi, tapi sayang sekali itu bukan suatu bentuk yang kurang produktif karena muncul secara reaktif sebagai akibat daripada sebab. Orang turun ke jalan, misalnya kalau masih terjadi, itu karena pasar atau gerobaknya digusur. Orang turun ke jalan karena ada masalah ini dan itu. Dengan kata lain, orang yang turun ke jalan itu adalah segerombolan, sekelompok orang yang sedang marah dan tidak terjadi proses dialog yang konstruktif diantara wakil rakyat atau pemimpin kita dengan publik yang sebetulnya punya masalah. Yang saya sebut the quantity of participation itu menjadi lebih efektif kalau dalam berbagai bentuk dan ragamnya terjadi dialog, pertukaran informasi, terjadi suatu kualitas dimana ada consensus building, ada proses-proses negosiasi. Yang terjadi adalah segerombolan orang marah menghadapi pemimpin yang seringkali kurang mendengar dan hanya ada ketegangan daripada dialog.

***

PADA tahun 2004 Anda pernah mengulas perihal demokrasi kita, bagaimana kita menjalani demokrasi ini, dan segala macam. Sekarang Anda agak sedikit optimis. Apa kira-kira yang perlu kita dorong lebih jauh lagi?

Pada 2004, saya memang pernah mencoba membuat metaforsa bahwa demokrasi Indonesia seperti zombie. Itu untuk menggambarkan bahwa ada badan tapi tidak ada roh, ada struktur yaitu kita memiliki DPR, eksekutif, perangkat-perangkat kelembagaan tetapi nilai-nilai demokrasi tidak menjadi bagian penting dalam prakteknya. Saya sebenarnya agak sedikit menyesal menggunakan istilah itu.

Mengapa?

Walaupun itu bisa menggambarkan keadaan setempat tetapi tidak saya maksudkan untuk membuat kita menjadi hilang harapan apalagi menjadi pesimis. Tetapi penggambaran agak kurang menyenangkan itu membuat kita memiliki undangan agar struktur lembaga diisi juga dengan nilai dan roh supaya zombie itu menjadi manusia yang hidup.

Menurut Anda, kita harus mengusung nilai-nilai atau norma-norma etika dan memasukkannya dalam demokrasi yang kita pilih. Apa kira-kira nilai yang Anda tawarkan?

Dalam banyak perkara lain, sebenarnya ada tiga hal yang sering juga disebut segitiga dan sebetulnya tidak bisa dipisahkan, yaitu tujuan, cara mencapai tujuan, dan satu lagi prinsip atau nilai dalam hal bagaimana cara itu hendak dipakai. Saya ambil contoh kecil yaitu tujuan menjadi kaya. Caranya bekerja keras. Tapi seringkali yang membuat itu berbeda adalah seseorang bekerja keras untuk mencapai kaya, ada perbedaan-perbedaan prinsip dan nilai-nilai yang digunakan misalnya melakukan tindakan kolusi, korupsi, atau bahkan melanggar hukum, menyingkirkan musuh bisnisnya, dan seterusnya.

Apa yang saya coba katakan dengan demokrasi itu, saya ingin mendorong agar orang tidak pernah memisahkan antara demokrasi sebagai institusi menawarkan cara untuk mencapai tujuan, tujuan itu sendiri, dan prinsip yang tidak bisa dipisahkan. Dengan menyebut itu semua tujuan demokrasi jelas mencapai keadilan dan kemakmuran. Caranya antara lain kekuasaan itu hanya bisa dimiliki sebagai sebuah mandat melalui proses, misalnya Pemilu. Sedangkan prinsip-prinsipnya seperti pluralisme, toleransi, multikulturalisme, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Itu tidak hanya dalam bentuk pengakuan terhadap hak sipil dan politik tetapi hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan masih banyak yang lain. Persamaan di depan hukum, supremasi hukum, itu semua adalah nilai-nilai atau prinsip yang harus dijunjung.

Demokrasi hanya bisa mencapai tujuannya dengan benar dan dapat dibenarkan kalau kita tidak saja mementingkan cara tetapi juga prinsip-prinsip ini. Perkara yang ada di negeri ini, dan ini seringkali dipotret, kita sudah mempunyai Pemilu, Parpol, anggota parlemen tetapi mengapa ada masalah. (*)

PERSPEKTIF BARU dimuat sebagai sindikasi 12 koran se-Indonesia, berupa transkrip wawancara radio yang disiarkan sindikasi ratusan stasion radio melalui Jaringan Radio KBR 68 H dan Global FM Bali, Prima FM Banda Aceh, Maya Pesona FM Mataram, Andika FM Kediri, DPFM Palembang, Pahla Budi Sakti Serang, Gita Lestari Bitung, Poliyama FM Gorontalo, Mustika FM Banjarmasin, Bravo FM Palangkaraya, Gemaya FM Balikpapan, Lesitta FM Bengkulu, Zoo FM Batam, Star Radio Tangerang, BQ FM Balikpapan, Gema Mahasiswa FM Purwokerto, Andalas FM Lampung, DiNo FM Samarinda, Strata FM Pare-Pare, Radiorama Cirebon.

PERSPEKTIF BARU ONLINE : http://www.perspektifbaru.com

E-mail : yayasan@perspektifbaru.com

Hak cipta pada Yayasan Perspektif Baru, faks. (021) 722-9994, telp. (021) 727-90028 (hunting)

--------------------------------------------

LIVE RADIO GLOBAL

CUACA