Permainan Politik
RENCANA perombakan Kabinet Indonesia Bersatu
jilid II agaknya tidak menarik perhatian masyarakat Bali. Sebab,
reshuffle itu bagi mereka tak ubahnya seperti "hilang bojog teka
lutung", sementara di Bali sendiri suasana politik kian
menghangat. Tungku politik mulai membara di Buleleng menjelang
Pilkada 2007. Rencana penyewaan 40 mobil Kijang Innova buat
anggota DPRD Badung juga menyulut keresahan publik. Masyarakat
Legian mengembalikan 1.222 SPPT ke KP PBB Badung, merupakan
pembangkangan publik akibat keputusan politik. Bahkan kasus proyek
Loloan Yeh Poh di Kuta Utara, yang sempat dihentikan karena
tuntutan masyarakat, ternyata belum tuntas karena diduga ada
permainan politik.
"Politik terbukti bersegi banyak. Politik, bukan hanya masalah
pendirian parpol dan pemilu, tapi lebih banyak terkait dengan
berbagai kebijakan setelah para pemimpin terpilih. Makanya ada
yang berpendapat bahwa politik adalah masalah hubungan antara yang
berkuasa dan yang dikuasai. Celakanya, kita terlelap tidur
selama 32 tahun karena dipaksa Orba minum pil tidur merek
'Politik, No!'. Saat sadar gelagapan, lalu tanpa berpikir panjang
menelan placebo cap 'Citra', sehingga ke mana-mana berteriak
'perubahan' tanpa paham konsepnya," ujar Rubag.
"Ya, di Buleleng ada cerita lucu ketika empat pasangan calon
Bupati-Wakil Bupati menerima nomor urut untuk Pilkada 2007.
Masing-masing memaknai angka yang mereka terima seperti dagang
obat kaki lima. Yang nomor 1 berasumsi, tidak rasional bila
nomor-nomor lain jadi juara, sebab dalam kompetisi pemenangnya
pasti nomor1! Selanjutnya nomor 2 bicara soal rwa bhineda dan
nomor 3 ngoceh masalah Tri Sakti. Tak mau kalah, nomor 4 menyuruh
orang membalik angka itu, seperti pemasang togel membolak-balik
kode. Angka 4, katanya, bila dibalik akan menyerupai kursi atau
singgasana. Mereka lupa kalau sebelum pembagian nomor urut itu,
Ketua KPUD Buleleng sempat ditengarai ngumpet, karena gelombang
demo menyerbu kantornya," tutur Cekig.
"Sayang, tidak ada kandidat nomor 16, yang berkilah 'kepala
nyut-nyut, gigi senut-senut, puyer 16-lah obatnya!' Padahal
sekarang perut orang sering lapar dan pekerjaan sulit didapat,
sehingga hawa panas dari perut yang kosong menyebabkan pusing dan
sakit gigi kerap kambuh. Lucu, cuma di negeri ini pemilu, pilkada
dan pilkades dianggap sebagai lapangan kerja, sehingga hajatan
politik seperti itu diharapkan berlangsung sesering mungkin. Bag,
apa itu placebo?" tanya Mangklung.
"Itu obat palsu, yang sebenarnya bukan obat! Terbuat dari tepung
atau bahan lain, dibentuk jadi tablet atau kapsul warna-warni dan
diberikan pada pasien yang karena pengaruh bujukan dan sugesti,
sangat percaya bahwa itu obat mujarab. Placebo politik mulai
marak menjelang Pemilu 2004, karena sejak itu sistem pemilihan
pejabat politik dilakukan secara langsung dan diatur sesuai
mekanisme pasar. Makanya iklan-iklan politik marak tertayang di
televisi, yang desain serta penyampaian pesannya tak beda dengan
iklan minuman botol, kecap, sabun hingga kondom. Soal kualitas
dagangan yang dijajakan, tidak dianggap penting, karena yang
ditonjolkan adalah penampilan glamour dan propaganda yang nyaris
tidak ada hubungannya dengan realitas. Dua kata yang masih melekat
di benak masyarakat hingga saat ini adalah 'perubahan dan
pembaruan'. Ternyata, sing ada apa De!" ulas Rubag.
"Jangan lupa, kalau cuma bujukan dan propaganda, tidak akan
diperoleh jumlah suara yang diharapkan. Sejak Pemilu 2004 istilah
'money politic' dan 'serangan fajar' yang juga berarti 'uang'
mulai mencuat di masyarakat. Logikanya, ketika suara mereka sudah
dijual di kotak-kotak suara, seharusnya para konstituen tidak
perlu mengeluh, bila suara mereka yang telah berubah jadi
kekuasaan diselewengkan. Pedagang kain pun tidak akan marah karena
kain yang mereka jual dijadikan baju, celana atau cawat oleh
pembelinya. Pembeli suara paham, kalau kondisi lapar dan bingung
masyarakat akibat krisis multidimensi, membuat mereka tidak peduli
urusan lain, kecuali uang," komentar Lonjong.
"Wah, pantas politik didefinisikan sebagai permainan kesempatan
yang bersifat problematis. Dunia politik hanya berkisar pada waktu
sekarang dan paling jauh pemilu atau pilkada berikutnya. Politisi
jarang menganggap janji dan komitmennya pada konstituen sebagai
hal yang sakral, karenanya lebih sering tidak ditepati. Malah pada
Tuhan pun dia sering tidak jujur. Cuma pada tim sukses yang
jumlahnya segelintir, dia lebih berhati-hati untuk berbohong
karena mereka diharapkan menjadi bemper kekuasaannya, baik saat
menjabat maupun ketika menargetkan jabatan yang lebih tinggi
kemudian. Tim sukses inilah yang menjadi agen propaganda, yang
tanpa ragu mengklaim loyang sebagai emas pada masyarakat pemilih.
Cuma, sulit menuntut kesetiaan apalagi ideologi pada agen-agen
propaganda ini, sebab mereka cuma setia pada uang dan ideologi
mereka pun duit. Makanya, ketika merasa kedudukan majikannya
goyang, mereka segera pindah Tuan atau Bos," komentar Lempod.
"Herannya, mengapa ya di zaman informasi yang dibanjiri televisi,
komputer, penerbitan koran dan buku ini, kok masih banyak orang
terpengaruh propaganda? Ironisnya lagi, ada yang bertitel akademik
mentereng ikut mengabdi jadi agen propaganda politik, memobilisasi
dukungan buat orang yang membayarnya. Padahal dalam politik
seorang intelektual dipaksa melonggarkan perspektif
intelektualnya. Dengan intelektual yang longgar, dia bebas
menggabungkan kebohongan, kemunafikan dan fantasi jadi skenario
propaganda. Mudah-mudahan para pembaca koran dan pemirsa televisi
bisa membedakan antara berita berdasarkan fakta dengan iklan
politik yang sering muncul akhir-akhir ini," harap Tentrem.
"Seharusnya para intelektual bertindak sebagai politisi massa,
yang memberikan pendidikan dan pencerahan politik pada masyarakat
secara jujur dan ikhlas. Bukannya mengabdi pada politisi yang haus
kekuasaan, lalu jadi manajer konflik, sehingga berita koran dan
televisi dipenuhi masalah demo dan kontrademo. Aku khawatir alergi
politik masyarakat akan kambuh," kilah Rubag.
"Ah, semoga tidak! Justru karena buta politiklah masyarakat jadi
korban permainan politik para elit penguasa yang berkonspirasi
dengan elit politik. Kasus pengembalian 1.222 SPPT oleh masyarakat
Legian adalah peristiwa politik akibat permainan politik. Itu
mungkin yang pertama dalam sejarah pembangkangan publik di
Indonesia. Bila pajak tanah meningkat sampai ratusan persen, itu
adalah pengusiran secara halus masyarakat dari tempat
kelahirannya, karena mereka tidak mampu membayar pajak dan
terpaksa harus menjual tanah mereka," tukas Jernat.
"Benar juga, ya? Tidak perlu lagi masyarakat diintimidasi untuk
jual tanah seperti zaman Orba, kini cukup dengan meningkatkan
pajak secara luar biasa," ujar Suja.
* aridus
