Penanganan BLBI Tarik-Ulur
Kejakgung harus Tegas

Jakarta (Bali Post) -
Kasus-kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terkesan tarik-ulur dan menjadi komoditi politik. Perlu tindakan kongkret oleh pemerintah termasuk Kejaksaan Agung harus lebih tegas dalam menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Tidak ada waktu memainkan kasus ini untuk menarik simpati masyarakat.

Demikian kata anggota DPR Drajat Wibowo dalam acara diskusi di Hotel Cemara, Jakarta, Sabtu (1/12) kemarin. Menurutnya, fokus pemeriksaan Kejakgung harus lebih mengarah kepada potensi pelanggaran yang terjadi pada perjanjian penyelesaian kewajiban para pemegang saham. Alasannya, kunci kasus tersebut memang ada pada masalah tersebut. Kalau dibawa ke masalah kebijakan, pasti agak sulit untuk mengadilinya. Lihat saja, beberapa perkara yang menyangkut masalah tersebut selalu kandas di pengadilan, kata anggota FPAN DPR ini.

Ditambahkan, untuk mengusut soal kebijakan sebaiknya diarahkan kepada pembuat kebijakan yang menilai sejumlah obligor layak mendapat surat keterangan lunas. Tetapi penyerahan asetnya tidak sesuai dengan nilai utang yang harus dibayarkan kepada negara. Pengusutan lainnya, lanjut Drajat, terhadap kemungkinan aset-aset BPPN itu dibeli kembali oleh pemilik lama dengan harga murah. Ini seperti yang terjadi dalam temuan KPK atas pembelian aset PT Timor Putra Nasional (TPN) yang dilakukan Humpuss Group dengan menggunakan perusahaan lain sebagai perpanjangan tangannya. Temuan itu bisa dijadikan pintu masuk untuk mengusut dan meminta PPATK menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari obligor-obligor kepada perusahaan khusus untuk membeli aset BPPN. ''Kalau KPK bisa menemukan, kalau Kejakgung serius pasti juga bisa menemukan bukti lainnya,'' ujarnya.

Direktur Blora Center Yusuf Rizal meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhati-hati dalam membuat pernyataan soal korupsi. Hal ini terkait dengan cuci piring yang disampaikannya beberapa har lalu. Pasalnya, semua itu bisa menjadi senjata makan tuan. Alih-alih untuk simpati, masyarakat bisa berbalik menilainya gagal dalam menuntaskan kasus korupsi BLBI. Kalimat itu sensitif. Masyarakat justru akan melihat komitmen SBY dalam pemberantasan korupsi, yang ternyata jauh dari kenyataan. ''Nantinya masyarakat bakal menagih janji SBY dalam upaya pemberantasan korupsi yang banyak terhenti di tengah jalan,'' jelasnya. (kmb3)