Tingkatkan Pembangunan Daerah --
Sejumlah Gubernur Tanda Tangani Deklarasi

Denpasar (Bali Post) -
Gubernur Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, Sabtu (1/12) kemarin di Sanur, menandatangani deklarasi dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah dan nasional. Penetapan deklarasi serangkaian Musyawarah Pembangunan Regional se-Jawa-Bali tahun 2007 tersebut disaksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Dirjen Bangda mewakili Mendagri serta Gubernur Dewa Beratha yang sekaligus menutup musrenbangreg tersebut.

Ada lima butir ketetapan dalam deklarasi tersebut. Pertama, Gubernur se-Jawa-Bali bersepakat mendukung dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang strategik dan mendesak, melalui peningkatan kinerja pemerintah daerah. Kedua, dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah daerah tersebut, disadari ada beberapa permasalahan yang perlu segera diselesaikan terlebih dahulu.

Ketiga, permasalahan-permasalahan strategik antara lain terlalu beragamnya metodologi, sumber dan mekanisme penyaluran dana penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sehingga fokus penanggulangan kemiskinan menjadi tidak efektif. Pengalokasian DAK sudah ditentukan pusat sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kondisi daerah. Sementara itu, dana dekonsentrasi (dekon) dan tugas pembantuan (TP) penetapannya belum sinergis dengan prioriotas daerah.

Hak budget DPRD dimaknai terlalu teknis hal ini berdampak pada sulitnya mekanisme pembahaan APBD dan pencapaian sasaran perencanaan yang sudah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana pembangunan terdapat ketidaksinkronan regulasi antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya utamanya pada aspek mekanisme perencanaan dan sistem penganggaran.

Keempat, dalam deklarasi itu diusulkan pemerintah segera mengagendakan optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang terpadu melalui one gate policy and programming. Penyempurnaan Permendagri 13 tahun 2006 khususnya memperjelas mekanisme pembahasan RAPBD oleh legislatif berkaitan dengan fungsi budget DPRD dalam hubungannya dengan efektivitas perencanaan pembangunan. Kelima, mengingat kondisi dan kualitas SDM di Jawa-Bali, mulai 2008 agar memprioritaskan peningkatan kualitas dan produktivitas SDM khususnya tenaga kerja untuk mencapai standar ASEAN. (031/*)