Kebiasaan Mencatut
SEBENTAR lagi Bali akan bertambah julukan
sebagai "Pulau 1001 Malam". Pasalnya, sebuah diskusi di gedung
Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (30/10) lalu, menurut
berita sebuah koran, menyetujui lokalisasi PSK di Bali. Rembug
yang diprakarsai Wagub Bali, Alit Kusuma Kelakan, itu tidak saja
diikuti para tokoh dan pakar, juga anggota DPRD beberapa
kabupaten, Majelis Desa Pekraman (MDP), Sabha Walaka PHDI dan
spiritualis Ashram Gandhi.
"Aku tidak tahu, ini kekaguman atau sinisme? Wacana lokalisasi PSK
mendapat sokongan dari banyak elemen! Luar biasa, wacana
lokalisasi seakan-akan sudah menjadi etos perjuangan yang
melahirkan seorang pahlawan. Lazimnya perjuangan, apakah mereka
yang menyokong disebut para patriot dan yang menentang disebut
musuh atau pengkhianat?" ujar Rubag.
"Ternyata benar, kita telah melewati masa modern, kini sedang
melangkah ke postmodernisme. Undang-undang, hukum, peraturan,
norma dan etika agama yang mapan diterabas pragmatisme dengan
dalih kesetaraan, kebebasan, demokrasi dan antikemunafikan. Dengan
argumen bahwa sesuatu yang tidak terelakkan sebaiknya dibiarkan
terjadi, meski harus melupakan sejarah dan tradisi. Bahkan kaum
postmodernis radikal menganggap diri mereka tidak punya sejarah
maupun tradisi, malah sedang membikin sejarah dan tradisinya
sendiri. Masa lalu dan masa depan, bagi mereka, tidak ada, yang
ada justru masa sekarang yang abadi," ujar Kudil.
"Wah, pantas di antara penyokong lokalisasi ada yang berkomentar,
Bali jangan seperti kapal Titanic yang dianggap kokoh, tapi
nyatanya tenggelam dengan mudah dan tinggal kenangan. Analogi itu
dikaitkan dengan paparan seorang akademisi bergelar profesor yang
juga pakar HIV-AIDS, bahwa ada 4.000 orang yang positif terjangkit
AIDS di Bali. Di antara 7.500 PSK yang menjajakan kenikmatan
seksual di pulau ini, 20 persen mengidap positif penyakit yang
belum ada obatnya itu. Kondisi real ini, bagi mereka yang
berdiskusi di Wiswa Sabha, dianggap tidak bisa dihindarkan, lalu
opsi lokalisasi disetujui sebagai pamungkas. Gampang benar!"
"Kondisi real di zaman dulu yakni penjajahan Belanda dan Jepang,
kenapa kok bisa dilawan para pendahulu kita, ya? Senapan otomatis,
tank dan pesawat tempur dihadapi bambu runcing, ternyata bisa
merdeka. Begitu tutur para orangtua dan dibuktikan film-film
dokumenter yang dulu sering diputar di bioskop-bioskop sebagai
film ekstra sebelum film utama diputar, namun kini jarang
disuguhkan kembali. Mungkin karena pengaruh postmo seperti
dituturkan Kudil. Sejarah lampau dilupakan, mereka bikin sejarah
dan tradisi sendiri dipandu hedonisme dan konsumerisme.
Bahkan kini, ketika kemiskinan dan pengangguran beranak-pinak,
prostitusi diprioritaskan," papar Lonjong.
"Mungkin itu hikmah sebuah sebutan! Ketika masih disebut lonte,
sundal, pelacur, wanita nakal hingga Wanita Tuna Susila (WTS),
para pelaku promiskuitas atau hubungan seksual tanpa ikatan ini,
masih diuber 'sial' karena sering diburu petugas. Nah, terakhir
saat disebut Penjaja Seks Komersial (PSK), yang kedengaran
mirip-mirip wiraswasta, gagasan lokalisasi justru terlontar di
Bali. Umpama telor, yang ketika bernama telor goreng atau telor
rebus masih dianggap makanan buruh, namun saat disebut omellete
dan disajikan di hotel-hotel berbintang, jadi makanan borju.
Padahal, disebut apa pun, telor tetap telor!" sahut Kacong.
"Itulah pencitraan yang jadi ciri khas postmo! Permukaan lebih
dipentingkan daripada kedalaman, bentuk lebih diutamakan dibanding
isi. Kini orang tak perlu memikirkan masa lalu, apalagi memahami
masa depan, karena hasil nyata untuk masa sekarang jauh lebih
penting. Seperti pernah didendangkan Gito Rollies, 'hari ini untuk
hari ini, hari esok, itu soal nanti...' Pragmatisme menerabas
seluruh sektor kehidupan, sehingga salah satu penyakit sosial yang
bernama prostitusi direduksi hingga pemaparan bahaya HIV-AIDS dan
dianggap bisa diatasi dengan lokalisasi. Soal efek moralitas yang
diakibatkan lokalisasi terhadap lingkungan masyarakatnya, dianggap
terlalu ribet untuk dipikirkan," komentar Kudil.
"Dengan lokalisasi, kegiatan para penjaja lendir, kata Alit
Kelakan, tak seperti sekarang, dimana keberadaan PSK tidak diakui,
namun banyak 'pegawai berbaju dinas' minta uang. Tidak dijelaskan,
apakah yang dimaksud pegawai berbaju dinas itu, oknum petugas yang
sering mengompas para PSK, sehingga sulit diberantas? Kita semua
paham, apa pun yang dilarang, pelanggarnya bukan makin berkurang,
justru tambah banyak. Makanya kini tidak aneh lagi kalau peredaran
narkoba, kita dengar, dikendalikan dari balik dinding penjara,"
tutur Rubag.
"Ya, kira-kira semua penyakit sosial yang sulit dipecahkan
masalahnya, akan menunggu antrean untuk direduksi seperti
lokalisasi dalam prostitusi. Misalnya, judi dilarang, tapi
kenyataannya tetap ada dan malah marak. Kasino diusulkan, seperti
terlontar beberapa tahun silam, akan dicarikan jalan keluar dengan
alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Daripada mereka
sembunyi-sembunyi, dalihnya, lebih baik diizinkan saja agar agar
PAD menggelembung. Atau kalau mereka berjudi ke Makao, Genting
Highland dan Las Vegas, akan menguras devisa, sebaiknya dibuka
saja kasino di Bali. Pun striptease, sex orgy, bahkan kampung
nudis. Tidak tertutup kemungkinan, Beirut yang pernah kesohor
disebut Kota 1001 Malam, namun kini dilanda perang saudara, akan
pindah nuansanya ke Bali. Mungkin ada pula yang tidak keberatan
bila nama Bali diganti dengan Balirut," tambah Kacong.
"Kalau khayalanmu yang ekstrem itu jadi kenyataan, analogi kapal
Titanic justru tidak relevan. Dia justru tenggelam sebelum sempat
berlayar, karena para ABK-nya melubangi dek-dek dasar kapal dengan
prostitusi, kasino, narkoba, HIV- AIDS, korupsi, dll, yang kau
sebut 'jalan keluar' itu. Jika usul tentang lokalisasi yang
diklaim sebagai aspirasi banyak elemen itu benar-benar dibawa ke
DPRD Bali dan lolos, aku khawatir akan terjadi goncangan sosial.
Mungkin lebih hebat dari Bom Bali 1 dan 2. Berapa sih jumlah
mereka yang berkumpul di Wiswa Sabha itu? Apakah mereka berhak
mengatasnamakan aspirasi mayoritas rakyat Bali?" tanya Lonjong.
"Ah, Dewa Ngurah Swastha yang anggota MDP Bali saja seperti marah
besar ketika kukirimi SMS tentang persetujuan atas lokalisasi PSK
itu. Dia yang mengaku berada di Jakarta saat rembug di Wiswa Sabha
dilaksanakan, berkomentar, 'Mereka yang setuju itu pasti bukan
berdarah Bali. MDP sebagai lembaga jelas tidak setuju, mungkin ada
oknum congek yang setuju. Harus dilawan, apa pun pertimbangannya!"
Malah rekannya di lembaga yang sama, A.A. Ngurah Arnawa,
mengatakan tak tahu menahu masalah lokalisasi itu. Inilah
kebiasaan mencatut yang sudah mendarah daging, bukan hanya uang,
nama rakyat pun dicatut. Capeekkk deh!" sela Rubag.*
aridus
