Redam Konflik Adat di Gianyar 

Sebagai warga negara dan sebagai orang Bali, terketuk hati saya untuk sedikit memberi urun rembug menyangkut maraknya kasus adat yang terjadi di Gianyar. Tidak dapat dimungkiri bahwa mencuatnya konflik adat selama ini di Gianyar sebagai akibat dari adanya pergeseran tatanan nilai dresta di tengah masyarakat.

Dampak globalisasi, arus informasi, aktivitas pembangunan, serta tingkat pertumbuhan masyarakat khususnya di sektor ekonomi, cukup memberi kontribusi terjadinya pergeseran tatanan nilai dresta dalam kehidupan masyarakat.

Mengacu kepada Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang menyatakan bahwa desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali sangat besar peranannya dalam bidang agama dan sosial budaya sehingga perlu diayomi, dilestarikan, dan diberdayakan. Dari aspek ekonomi hal ini menandakan bahwa desa pakraman adalah merupakan aset yang tak ternilai harganya, dan harus dijaga eksistensinya. Sebab selama ini tidak ada lagi sumber pendapatan lain yang memiliki nilai jual tinggi guna menunjang APBD, selain pariwisata budaya yang bersumber dari nilai-nilai budaya yang bersinergi dengan ajaran agama Hindu dalam komunitas kehidupan di desa pakraman.

Menyikapi hal tersebut, kerja keras pihak pemerintah khususnya Pemkab Gianyar dan jajarannya, lembaga adat (MMDP) serta elemen terkait, sangat diperlukan. Jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat, setelah terjadi bentrokan baru mengambil tindakan. Pemerintah harus bersikap proaktif dan tegakkan hukum serta undang-undang yang berlaku. Tindak tegas oknum-oknum yang memicu terjadinya kasus adat.

Alangkah bagusnya Bapak Bupati dan jajarannya terjun langsung ke kampung-kampung guna memantau keadaan dan sedini mungkin membuat langkah-langkah preventif sebelum terjadi bentrokan.

Ida Bagus Putu Gede Suastika
Jl. Batu Intan VI No. 6, Br. Kapal
Batubulan, Gianyar