Jangan Coba Serang Kafilah!
BEGITU lamanya Bali sebagai tujuan
pariwisata, tapi masyarakatnya tetap miskin. Ke mana larinya
pungutan Visa on Arrival (VoA)? Apakah pemerintahan Bali akan
selama-lamanya begini? Pengusaha luar makin bebas menanamkan modal
tanpa memperhatikan ciri khas budaya Bali. Penduduk asli kian
terjepit, tak lama lagi akan tersingkirkan.
(I Made Yadnya, Karangasem)
--------------
"Keluhan Yadnya dari Karangasem yang tertulis di rubrik 'Nurani'
Denpost itu boleh dikatakan mewakili aspirasi sebagian masyarakat
Bali. Memang keluhan serupa sebelumnya sudah sering dilontarkan
banyak orang, namun keluhan Yadnya sedikit berbeda karena
diselipkan pertanyaan, apakah pemerintahan Bali akan
selama-lamanya begini? Biasanya suasana 'saling gigit' terjadi
antara komponen masyarakat, kini gigi diarahkan ke pemerintah
Bali. Eh, tanya kenapa?" pancing Rubag ketika kawan-kawannya
berbincang tentang dana recovery yang diributkan.
"Sebelum kujawab 'kenapa'-nya, sebaiknya aku komentari soal 'gigi'
itu. Jangan kata cuma barisan gigi seseorang, gigi ratusan bahkan
ribuan orang yang disertai pukulan dan tendangan pun tak akan
menggoyahkan sang kafilah. Sebab, onta yang ditungganginya terlalu
perkasa untuk diserang, karena cukup terlatih sebelum dijadikan
kendaraan gurun. Jangan-jangan gigi penyerangnya akan rontok
di-kajet kaki-kaki onta itu," sahut Kudil sembari nyengir.
"Oke, itu metafora, tapi apa hubungannya dengan pemerintahan Bali
yang dikritik Yadnya? Mengapa dia mengaitkan pemerintahan dengan
kemiskinan, VoA, investor dan rakyat Bali yang kian terjepit dan
tersingkir? Nggak usah pakai kias-kiasan, to the point saja!"
"Wah, yang disebut pemerintah juga abstrak, yakni satu kesatuan
terdiri dari bagian-bagian yang dipimpin seorang kepala
pemerintahan. Mirip seperti kafilah dengan ontanya yang aku
analogikan tadi. Apa Yadnya mau mengkritisi pemerintah Bali secara
keseluruhan atau hanya bagian yang bertanggung jawab atas
pariwisata? Tapi, aparat ini akan mudah berkelit kalau dibebani
tanggung jawab atas tetap miskinnya rakyat Bali meski puluhan
tahun jadi tujuan pariwisata. Sebab dia hanya ngurus masalah
pariwisata, bukan soal kemiskinan. Dia juga akan gampang mengelak
bila dituntut soal VoA, karena pungutan dilakukan instansi lain di
bandara. Apalagi ditanya tentang kian terjepit dan tersingkirnya
penduduk asli, mungkin serta merta dia akan menjawab, emangnya gue
pikirin!" kilah Kudil.
"Ya, kalau urusan tanggung jawab, biasanya terjadi saling tuding.
Tapi kalau bagi rezeki, baru serempak bernyani, one for me, one
for you. Bagiku, semua permasalahan timbul akibat kebijakan publik
yang diimplementasikan secara kurang beres. Setiap kebijakan
publik, baik yang berlaku nasional maupun lokal, ditandatangani
kepala pemerintahan secara hirarkhial. Di pusat presiden, di
daerah gubernur, bupati atau walikota. Semua kebijakan publik bila
dibaca sekilas, tampak sesuai dengan idealismenya yakni mengatur
ruang dan aktivitas publik demi kemaslahatan bersama. Tapi ingat,
yang membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang disebut
peraturan dan perundang-undangan itu adalah manusia. Maka,
praktiknya seperti syair lagu dangdut, 'kau yang memulai, kau yang
mengakhiri', sehingga yang diatur lebih sering dirugikan oleh yang
mengatur," komentar Suja.
"Setahuku, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pariwisata
secara umum di Bali, belum pernah ada. Komponen-komponen
pariwisata kian banyak, seiring makin kompletnya fasilitas
kepariwisataan. Hotel berbagai kelas dan bintang, restoran,
transportasi, rekreasi dan permainan, pramuwisata, biro
perjalanan, spa dan panti pijat, artshop, tumbuh menjamur melebihi
jumlah wisatawan yang datang ke Bali," ujar Gus Eka.
"Akibat supply melampaui demand sejak dua dekade lalu, terjadi
persaingan tidak sehat yang melahirkan istilah-istilah 'pay for a
week, stay for two weeks' juga 'time share' di bidang akomodasi
dan 'jual beli kepala' di kancah biro perjalanan dan guide.
Persaingan yang cendrung merusak citra pariwisata itu kian
menjadi-jadi karena menurunnya jumlah kedatangan wisatawan akibat
bom teroris meledak dua kali di Bali. Birokrat dan otoritas
pariwisata seakan-akan menutup mata, telinga dan mulut untuk
hal-hal yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya. Bahkan ketika
terjadi ribut-ribut mengenai dana recovery pariwisata Bali, perang
tuding kambuh kembali," tambah Sumadi.
"Tapi untuk urusan dana pemulihan yang seakan-akan menguap itu,
beberapa anggota DPRD Bali sempat mencak-mencak. Terkait
sinyalemen tentang belum adanya Perda untuk pariwisata Bali,
memang fanomena aneh. Sudah 38 tahun pariwisata Bali menggeliat
dan banyak problem muncul akibat persaingan yang nyaris tak
terselesaikan, namun penguasa pariwisata Bali tenang-tenang saja.
Soal time share, jual beli kepala, banting-bantingan harga sudah
sering masuk koran, malah disertai debat dan demo ke DPRD dan
Gubernur Bali. Sayang, itu tidak dianggap problem, sehingga
dirasa tidak dibutuhkan produk hukum untuk mengaturnya," keluh
Kasna.
"Tunggu dulu! Beberapa tahun lalu, aku sempat baca di koran ada
ribut-ribut tentang Perda Nomor 10 Tahun 1989. Apa itu bukan Perda
Pariwisata?" sela Minggik.
"Bukan! Itu Perda yang khusus mengatur pramuwisata atau guide!
Pahami, pramuwisata hanya salah satu dari banyak komponen
pariwisata. Tapi, mengapa guide saja yang diatur, sedangkan yang
lain seakan-akan bebas melakukan apa saja, sehingga semua problem
yang ditimbulkan hanya dianggap angin lalu? Aku khawatir, kalau
pramuwisata dianggap satu-satunya trouble maker dalam pariwisata.
Sebab motivasi penyusunan Perda, menurut teori kebijakan publik,
senantiasa dikaitkan dengan keadaan sosial yang tidak menyenangkan
yang disebut problem, sehingga dibutuhkan tindakan sosial untuk
mengaturnya," papar Sumadi.
"Bukan karena dianggap trouble maker, tapi karena komponen ini
paling mudah diatur, apalagi dalam keadaan tidak bersatu. Inilah
risiko sebagai organisasi individu-individu yang jumlahnya ribuan
orang, merupakan makanan empuk bagi manajer konflik. Beda dengan
komponen lainnya yang merupakan asosiasi perusahaan, yang sulit
diintervensi karena bermodal besar. Apalagi pabrik guide terus
berproduksi, atas nama lapangan kerja, tanpa mempertimbangkan
supply dan demand. Faktanya, yang terjadi tambahan jumlah
pengangguran, mengingat pariwisata belum pulih dan mengalami
stagnasi," kilah Lonjong.
"Sebentar lagi, konon, akan lahir Perda baru untuk mengganti Perda
pramuwisata yang lama. Karena desakan global, aku khawatir
pendekatan elitis dan parameter internasional akan digunakan
menyusun Perda baru itu. Bila demikian, maka pendapat Yadnya bahwa
penduduk asli Bali kian terjepit dan tak lama lagi akan
tersingkir, tidak meleset. Tapi jangan coba-coba menyerang kafilah
selagi dia berada di punggung onta, kalau tidak mau gigi rontok,"
imbau Kudil.
* aridus
