Sumpah Palupi
SEJARAH Bali penuh dengan tragedi juga ironi.
Masyarakat di pulau kecil mungil ini, bukan saja dirajam konflik
ke dalam yang tiada putus, saat menghadapi serangan dari luar pun
Bali dikalahkan dengan cara-cara yang terkadang tragis sekaligus
juga ironis. Malah sejarah mencatat, Bali kerap dijerat dengan
berlipat muslihat musuh yang datang dari luar.
("Berlipat Muslihat Menjerat Bali", Sujaya)
---------
"Sebenarnya, muslihat bukan hanya menerpa Bali, bahkan Indonesia.
Coba simak sejarah masuknya kolonialis Belanda ke Nusantara. Itu
diawali kedatangan Cornelis de Houtman di Jayakarta tahun 1595.
Dengan sikap seakan-akan bersahabat dengan Raja Mataram,
Amangkurat I, utusan Belanda itu mendapat izin mendirikan loji di
pantai Sunda Kelapa, yang kemudian menjadi kantor Vereenigde Oost
Indische Compagnie (VOC) tahun 1602. Sejak itulah sejarah
penjajahan dimulai di negeri ini selama tiga setengah abad," tutur
Rubag.
"Padahal pendiri Majapahit, Raden Wijaya, tiga abad sebelumnya
berhasil mengusir invasi pasukan Kubilai Khan yang terkenal
barbar, juga dengan muslihat kan? Raden Wijaya dengan pengikutnya
membabat habis serdadu Mongol saat mereka merayakan kemenangannya
dengan pesta pora. Pada tahun 1294-1478 Dinasti Majapahit berkuasa
di Nusantara yang wilayahnya konon lebih luas dari Republik
Indonesia sekarang," komentar Gading.
"Wah, bukankah itu berarti Raden Wijaya jauh lebih hebat dan lebih
berotak dibanding Amangkurat I? Untuk menyatukan Nusantara, konon
Majapahit menggunakan taktik dan strategi bujukan dan perang,
termasuk muslihat seperti yang dilakukan terhadap Bali. Bahkan
kalau tidak berhasil mempersatukan Nusantara, katanya, Patih Gajah
Mada bersumpah tidak akan makan rempah-rempah selama hidupnya. Itu
kemudian disebut Sumpah Palapa! Tidakkah ini berarti para pemimpin
Majapahit, di samping lebih berotak dan hebat, juga lebih
berprinsip, berintergritas dan nasionalis dibanding generasi
sekarang?" tanya Lonjong.
"Sulit berkomentar. Dulu ada Sumpah Palapa dengan semboyan
'persatukan Nusantara'. Sekarang yang ada Sumpah Palupi, dengan
semboyan 'apa yang kau cari?'. Makanya, sekarang banyak orang
bingung. Malah sesanti 'Bhineka Tunggal Ika' yang sering
dilontarkan para pemimpin saat berpidato, justru dimaknai
'Binasakan Tinggal Aku'," kilah Wijaya.
"Agaknya, kebanyakan dari kita enggan menggunakan waktu luang
untuk merenung sejenak, berkontemplasi atau berefleksi. Padahal,
dari sejarah masa lampau maupun sekarang yang kita ikut
merasakannya, banyak peristiwa yang bisa dipakai referensi. Namun
semua itu seperti berlalu tanpa makna, mungkin akibat dari 'Sumpah
Palupi' itu. Di tengah minimnya pemimpin yang bisa
disuriteladani, justru suasana rebutan pangkat dan rezeki
dipentaskan secara telanjang. Ini menyebabkan masa transisi dari
otoriter menuju demokrasi seperti jalan tanpa ujung. Akhirnya,
kita terperosok berkali-kali di lubang yang sama, padahal keledai
saja konon menghindari kejadian seperti itu," papar Gustra.
"Benar! Masa represif selama 32 tahun tiba-tiba diganti
liberalisme. Sebagai konsekuensinya, partai politik lahir bagai
laron di musim hujan yang rebutan mengitari neon. Namun sayang,
sebagian besar seperti tidak berideologi dan tidak memiliki
garis-garis besar haluan partai. Pendidikan politik bagi para
kadernya, cukup nguping pada acara dialog politik di belasan
saluran TV. Tujuan pendirian parpol seakan-akan cuma menunggu
pemilu atau pilkada yang diberi label pesta demokrasi. Layaknya
pesta, baju kaos, uang, nasi bungkus dan hiburan dari para
selebritis merupakan menu utama para konstituen yang buta
politik," kata Kasna.
"Khusus dalam Pilkada, ada elit parpol gurem yang memfungsikan
parpolnya seperti mobil sewaan yang boleh disopiri siapa saja asal
siap bayar sewa. Karena konstituennya tak seberapa, maka dilakukan
aliansi strategis dengan beberapa parpol serupa, meski aliran
politiknya tak sama. Sebab, untuk tampil sendiri-sendiri sebagai
kandidat, mereka mahfum dirinya tak layak jual. Karena tahu sistem
recall tidak berfungsi untuk kepala daerah, maka ongkos kendaraan
politik dipatok setinggi mungkin. Nah, dalam kondisi perpolitikan
seperti ini, lubang muslihat sesederhana apa pun mampu
memerosokkan bangsa ini berkali-kali di jebakan yang sama. Sebab,
untuk segala macam jabatan dibutuhkan uang, sedangkan kedudukan
dianggap sebagai mesin pencetak uang untuk mencapai break even
point sekaligus profit. Sumpah jabatan dianggap idem dito Sumpah
Palupi tadi, hahaha...," tambah Suwana terkekeh.
"Itulah risiko ketika uang dijadikan ideologi! Tanah warisan
leluhur dijual habis untuk dapatkan uang, lalu dipakai membeli
kedudukan, juga untuk mendapatkan uang. Para leluhur pemilik asli
tanah-tanah itu mungkin kini menangis sedih di alam sana. Bila
warisan yang ditinggalkan habis, mereka khawatir para keturunan
generasi berikutnya akan jadi gelandangan dan pengemis di tanah
leluhur mereka," imbuh Sumadi.
"Persis! Coba tengok, masih tersisa berapa persenkah tanah Bali
yang jadi milik para pendukung budaya yang konon bernafaskan Hindu
ini? Belakangan ini hampir setiap hari Bali Post mewartakan dan
memperlihatkan foto hektaran tanah yang dikuasai para investor
asing maupun domestik. Bukit, lereng gunung, sawah, ladang,
pantai, sempadan sungai dan kota yang dulunya milik pribadi
warisan leluhur bahkan ada laba pura, kini berubah status
kepemilikan. Di sebagian besar tanah itu tidak terlihat lagi
pelinggih penunggun karang. Itu artinya apa?" tanya Kisid.
"Itu artinya, tak ada lagi orang ambil pusing memikirkan hakikat
Perang Jagaraga, Puputan Badung, Puputan Klungkung dan Puputan
Margarana. Ribuan orang gugur mempertahankan tanah warisan leluhur
mereka dengan bersenjatakan tombak dan keris. Kalau saja I Gusti
Ngurah Rai mau berkompromi dengan Belanda, di samping jabatan dan
mungkin juga hadiah, barangkali beliau tidak akan gugur dalam usia
29 tahun. Tawaran kompromi ditolak, karena soal kompromi
baginya urusan pemerintah pusat di Jakarta, malah menantang bila
Belanda masih bercokol di Bali, Ngurah Rai dengan pasukannya Ciung
Wanara siap menjadikan Bali sebagai belanga pertumpahan darah,"
urai Kudil.
"Penjajah dulu datang membawa bedil dan meriam, penjajah sekarang
datang membawa uang dan surat sakti. Dulu dilawan dengan keris,
tombak dan senapan rampasan. Sekarang bukannya dilawan, malah
disambut mesra dengan kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan
nyaris tanpa sepengatahuan publik. Mereka tidak disebut penjajah,
tapi investor yang dicitrakan sebagai pembawa kemakmuran. Inilah
ekses dari Sumpah Palupi, membuat kita tidak tahu apa yang kita
cari. Coba renungkan, masihkah kita bisa bicara soal Ajeg Bali
bila suatu saat hanya tinggal 10 persen tanah Bali ini milik
pemeluk keyakinan Panca Sarada?" ujar Rubag seperti mengigau.
* aridus
