DPD Prihatinkan Pariwisata Bali
Jakarta (Bali Post) -
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) prihatin dengan kondisi
kepariwisataan Bali pascabom Bali II. Keprihatinan
tersebut menyusul turunnya angka kunjungan wisatawan
asing terutama menjelang akhir tahun lalu. ''Kondisi
kepariwisataan di Bali bulan Desember dan Januari ini
ternyata masih amat memprihatinkan,'' kata juru bicara
DPD Bali Nyoman Rudana pada sidang paripurna DPD-RI di
Jakarta, Selasa (17/1) kemarin.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPD
Ginandjar Kartasasmita serta wakil ketua Irman Gusman,
Laode Ida. Hadir pula seluruh anggota DPD Bali, I Wayan
Sudirta, Ida Bagus Gede Agastia, dan Ida Ayu Agung Mas.
Rudana mencontohkan, kunjungan turis
asing untuk merayakan Natal dan Tahun Baru hanya sekitar
3.000 orang/hari. Padahal, sebelum ledakan bom,
kunjungan turis asing lebih dari 7.000 orang/hari.
Jika tidak ada langkah cepat dari pemerintah pusat untuk
memperbaiki kondisi tersebut, Rudana khawatir target
kunjungan wisatawan asing tahun ini tidak tercapai. ''Perlu
upaya maksimal dari pemerintah pusat untuk menghindari
lay off atau pemutusan hubungan kerja,'' paparnya.
Atas dasar itulah, Rudana mengingatkan,
perlunya meringaknan beban pajak hotel dan restoran
dengan menghilangkan jenis pajak tertentu agar biaya
operasional lebih ringan. Selain itu, perlu upaya khusus
seperti kampanye dan promosi kepariwisataan Bali.
Rudana mengharapkan pemerintah membenahi sistem kerja
keimigrasian guna memudahkan kedatangan wisatawan asing.
Pemerintah, kata dia, agar mengkaji ulang
keputusan tentang pemberlakuan Visa on Arrival dengan
mempertimbangkan masalah yang menimpa kepariwisataan
Indonesia. ''Berlakukan kembali bebas visa kunjungan
sementara bagi beberapa negara yang merupakan sumber
turis,'' katanya.
Terhadap masalah keamanan di lingkungan
Bandara Ngurah Rai, Rudana mengharapkan perlunya
penerapan keamanan standar internasional dengan
melengkapi peralatan elektronik berupa kamera CCTV. ''Dengan
keseriusan pemerintah menangani masalah terorisme ini,
diyakini wisatawan asing banyak yang akan kembali ke
Bali,'' katanya. Yang juga perlu diperhatikan, kata
Rudana, masalah ancaman lewat laut. Ia mengharapkan
pemerintah menambah anggaran bagi tersedianya fasilitas
pendukung bagi pengamanan perairan Bali. Seperti untuk
pengadaan kapal patroli. (010)
