Catatan Pariwisata Sepekan.......
Perlu Kajian Komprehensif Terhadap Masa Depan Bali 

BERBAGAI wacana belakangan ini bermunculan berkaitan dengan masa depan pembangunan Bali. Termasuk di antaranya wacana membangun jalan tol sampai rencana pengaturan zoning yang memungkinkan ketinggian bangunan di atas 15 meter. Harus diakui kedua isu ini cukup strategis karena cukup luas implikasinya terhadap wajah Bali ke depan, baik dari segi fisik, sosial budaya dan ekonomi. Bagaimana kita menyikapi wacana-wacana tadi?

Sejauh ini media massa terutama Bali Post cukup memberi ruang bagi publik khususnya tokoh masyarakat untuk mengedapankan pandangan-pandangannya. Sebagaimana sudah dipaparkan di harian ini, ada pandangan yang terkesan pendek, namun ada pula yang futuristik, jauh ke depan. Ada pendapat yang sumir, tetapi banyak pula yang komprehensif. Harus diakui, pandangan atau pendapat yang muncul lebih banyak mewakili kepentingan masing-masing pihak. Hal ini tidak salah, hanya dibutuhkan suatu lembaga yang bisa mengakomodasinya.

Di sinilah dibutuhkan suatu kajian yang independen di mana mereka yang dipilih diketahui mempunyai integritas serta kapabilitas yang teruji. Pertimbangannya bukan saja ilmiah murni, melainkan juga menenggang kearifan-kearifan lokal. Pandangan para tokoh tradisional harus didengar karena masukan mereka terkadang lebih jernih dan belum dirasuki pamrih. Sudah saatnya penelitian ini dilakukan agar masyarakat tidak terombang-ambing oleh wacana yang tidak menentu bahkan sesat.

Pertanyaan kita, siapakah yang memulai? Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, porsi terbesar tanggung-jawab ada di pundak pemerintah dan jajaranya serta DPRD. (Mohon maaf, mereka memang digaji untuk memecahkan masalah-masalah publik). Jangan dibalik, masyarakat yang disuruh memikirkan dan mencari solusi masalah-masalah publik. Masyarakat boleh saja berpartisipasi, namun pemegang kendali tetap di tangan pemerintah. Kita tidak tahu, lembaga apa di pemerintah yang bisa diharapkan untuk melakukan kajian seperti ini.

Selagi birokrasi masih mempertahankan tradisi "minta petunjuk" serta "asal bapak senang", memang sulit diharapkan muncul inisiatif dan inovasi. Padahal sejatinya, kedua hal inilah yang menandai adanya dinamika sosial yang bisa merangsang masyarakat untuk berpartisipasi. Tanpa itu, birokrasi tak pernah berhasil mengikuti irama masyarakat yang dilayaninya. Kegelisahan masyarakat dalam merespons wacana jalan tol atau revisi ketinggian bangunan mestinya segera dijawab dengan lebih pasti dan tegas. Tentu saja melalui penelitian tadi.

Kehadiran hasil penelitian diharapkan mereduksi pendapat atau pandangan yang mewakili kepentingan individu dan kelompok. Namun, hasil penelitian tak bisa muncul begitu saja. Riset tentu saja membutuhkan dana. Pertanyaannya, berapa PAD kita yang disisihkan untuk biaya penelitian? Pemikiran bahwa penelitian adalah tugas Perguruan Tinggi termasuk pembiayaannya sudah saatnya ditinggalkan. Beberapa waktu lalu, sempat ribut soal PTS yang dibantu Pemda Bali. Tidak pernah diributkan untuk apa dana yang diterima dari Pemda.

Daripada dana seperti itu dibagi-bagikan begitu saja, apakah tidak lebih baik pemerintah membuat semacam "tender penelitian". Misalnya, Bali punya persoalan dengan lahan, bagaimana jalan keluarnya? Demikian pula masalah transporasi, apa yang direkomendasikan para peneliti? Yang sanggup melakukan penelitian ini, secara lembaga atau orang perorangan, dipersilahkan. Tentu saja dengan biaya pemerintah. Hasilnya lantas diseminarkan untuk menguji hasil penelitian oleh para pembanding.

Persoalannya tradisi intelektual kita belum tumbuh dengan baik. Masyarakat cenderung lebih percaya pada argumentasi yang membuai, padahal belum tentu rasional. Publik mengekor pendapat si A, karena dia seorang tokoh, padahal belum tentu benar. Bali yang telanjur terbuka pada dunia internasional tak bisa lagi berpaling. Jangan sampai kita semua menjadi bahan tertawaan para turis karena sibuk membahas sesuatu tanpa pernah muncul solusi yang jitu. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru.

Gregorius