Pilpimwan NTB Terancam Gagal........
Tatib Masih Dipersoalkan, F-PG Pecah 

Mataram (Suara NTB) -
Kendati perubahan peraturan tata tertib DPRD NTB sudah disepakati, namun masih saja terjadi perdebatan dalam pelaksanaannya. Masih ada pasal yakni pembentukan fraksi utuh yang bertentangan dengan PP 25. Ditambah lagi realita politik di tubuh Fraksi Partai Golkar (F-PG) yang memiliki anggota terbanyak, terjadi perpecahan soal calon Ketua DPRD NTB yang diusulkan partainya.

Informasi yang berkembang, Ketua Semnetara DPRD NTB H. Suhaili F.T. telah mengeluarkan undangan resmi rapat paripurna khusus dengan agenda pemilihan pimpinan DPRD (pilpimwan) NTB, Sabtu (19/2) pag ini. Namun didahului penetapan teknis dan tatacara pilpimwan DPRD NTB.

Sejumlah anggota Dewan Jumat (18/2) kemarin,  mengkhawatirkan pilpimwan mengalami deadlock (gagal).

Mengenai tatib, menurut Yakub, sebenarnya tak boleh keluar dari kesepakatan dan itu dilakukan untuk membangun kebersamaan, memahami realita politik dan mengakomodir aspirasi yang berkembang dinamis. Adapun hasilnya nanti menjadi kewenangan Mendagri. ''Itu otoritas Mendagri, tetapi apa yang disepakati sebagai kerja keras untuk menyelesaikan kebuntuan selama enam bulan ini,'' katanya.

Hal senada juga disampaikan Rizali Hadi, dari Fraksi PAN. Menurut dia, teman-temannya yang masih mempersoalkan tatib diharapkan bisa memahami kesepakatan yang dibuat melalui pembahasan sebuah panitia khusus. Dia mengakui ada anggota Dewan yang kasak kusuk mempersoalkan perubahan tatib, tetapi bagaimanapun persoalan ditubuh Dewan harus segera diakhiri. ''Kita lihat saja besok (Sabtu pagi ini-red),'' kata Rizali Hadi ditanya kemungkinan paripurna pilpimwan deadlock.

Suara mempersoalkan tatib yang telah dirubah terdengar antara lain dari beberapa anggota Dewan dari F-PG. H.M. Djamani misalnya melihat masih adanya pasal dalam tatib yang katanya dirubah yang bertentangan dengan PP 25. Hal ini tak bedanya dengan tatib lama yang konsekuensinya akan ditolak Mendagri.

 

Konflik F-PG

 

 

Persoalan internal F-PG maupun kelompok Sunardi Ayub dengan DPD Partai Golkar NTB menjadi hal sangat krusial yang membuat pilpimwan yang tak berjalan lancar. Indikasi ke arah itu sudah terlihat dari rapat F-PG yang digelar, Jumat kemarin, megalami deadlock. Terlihat Sunardi, cs. melakukan perlawanan terhadap keputusan partainya yang mengajukan Suhaili F.T sebagai calon ketua DPRD NTB.

Nampaknya dukungan terhadap Suhaili yang signifikan membuat Sunardi, dkk. ingin menjegalnya. Fraksi PKS dan PAN telah menunjukkan sinyal dukungannya ke Suhaili. Seperti dituturkan juru bicara PKS, Suryadi Jaya Purnama dan Rizali Hadi dari PAN, pihaknya memilih calon ketua yang tidak memiliki catatan korupsi di masa lalu, memiliki komitmen melakukan perubahan di Dewan, figur baru, dan energik. Bahkan Rizali terang-terangan menyebut orang dimaksud adalah Suhaili.

H. Syaiful Islam dari kelompok delapan ditemui terpisah, menyatakan pihaknya tetap merujuk pada keputusan bahwa yang menjadi calon ketua Dewan ada persetujuan dari DPP Partai Golkar. Namun setelah dicermati, keputusan DPD Partai Golkar NTB yang mengusulkan Suhaili belum ada persetujuan DPP berdasarkan surat DPP No. B.145/Golkar/6/2004 tanggal 2 Juni 2004.

Di samping itu, lanjut Syaiful,  surat DPP Partai Golkar No. B.260/Golkar/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004 yang menyetujui Drs. H. L. Sudjirman sebagai calon Ketua DPRD NTB belum dicabut atau belum dibatalkan. (046)