Dari Warung Global Interaktif Bali Post
Laporan BPS Soal Pertumbuhan Ekonomi 2004 ABS? 

Komisi XI DPR menuding perhitungan statistik yang selama ini disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) datanya sering tidak lengkap, akurasi yang dihasilkan juga sangat rendah. Salah satu yang dianggap menyesatkan adalah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia 2004 yang mencapai 5,13 persen, melampaui target dalam APBN 2004 sebesar 4,8 persen. Pasalnya, target 4,8 persen dan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya dihitung dengan menggunakan tahun dasar 1993, sedangkan pertumbuhan 2004 dihitung dengan tahun dasar 2000. Tahun dasar 2000 mencakup aktivitas usaha yang lebih banyak dari tahun dasar 1993. Sehingga, nilai nominal maupun real PDB akan lebih besar jika dibandingkan dengan nilai PDB nominal dan real yang dihitung berdasarkan tahun dasar 1993. Tudingan terhadap BPS ini jelas artinya keakuratan datanya disangsikan. Demikian antara lain disampaikan pengunjung Warung Global interaktif, Jumat (18/2) kemarin. Acara yang disiarkan langsung Radio Global 96.5 FM Kinjani ini juga dipancarluaskan Radio Genta Swara Sakti Bali dan Singaraja FM. Berikut rangkumannya.

Gusti di Renon mengatakan aneh kalau kita telusuri, mengapa untuk mendapatkan hasil tahun 2005 acuannya tahun 1993. Sederhananya, menurut dia, dalam rentang waktu itu banyak hal yang bisa terjadi. Untuk mendapatkan hasil yang akurat pemerintah tidak bisa menyalahkan saja, namun harus bersama-sama mencari jalan keluarnya.

Menurut Nang Tualen, harus ada standar yang jelas waktu yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tersebut. Tentunya BPS juga mungkin memakai rasio.

De Karo di Blahbatuh menambahkan, sepertinya agak susah juga untk mendapatkan data yang valid. Kita harus memahami juga bahwa BPS itu cukup banyak yang dikerjakan. Dalam pikiran De Karo, kalau rentang waktunya pendek mengadakan survai, berarti itu juga membutuhkan banyak dana.

Antonius di Tabanan mengajak kita melongok ke era pemerintahan Soeharto. Ketika itu BPS juga mendapatkan intervensi, sehingga kita bisa lihat bahwa laporan BPS pun bisa ABS (asal bapak senang). Bagi Antonius, tidak bisa dikatakan faktor SDM bisa memicu kurangnya kinerja BPS, karena sepengetahuannya, orang-orang BPS sudah mendapatkan pengarahan dan banyak mengenyam pendidikan tinggi, sehingga hasilnya juga tidak diragukan lagi. Sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah mengembalikan mentalitas mereka yang terbiasa mendapatkan intervensi. Kita juga sadar bahwa dalam melakukan pengolahan data ada banyak pihak yang terkait di dalamnya.

Kadek Kariana di Singaraja mengaku berpikir sederhana saja soal BPS yang disebut-sebut menyesatkan. Ia mengatakan, coba kita lihat siapa yang menggaji BPS itu, bukankah pemerintah juga? Menurutnya, susah juga kalau kita meminta BPS harus independen. Karena yang terjadi di lapangan, siapa yang membiayai pasti keberpihakannya pun kepada mereka yang membiayainya.

Prianus mengajak, yang pertama kita harus ketahui adalah apa yang dimaksud pertumbuhan ekonomi. Kita pun harus mengetahui indikator apa yang dipakai untuk melakukan survai. Kalau ingin menguji hasil survai, jalannya mungkin dengan menghitung ulang atau mencari solusi bagaimana caranya agar kesalahan tidak terulang kembali.

Sementara itu, Dewa Winaya mengatakan pemerintah pastilah berusaha juga mengatasi hasil yang tak sempurna itu.

Ditambahkan oleh Putu Suwena, warga asli Karangasem, biasanya memang petumbuhan ekonomi yang dikatakan naik, di lapangan tidak seperti itu.

Menurut Ledang Asmara, kebanyakan pengumpulan data di mana pun, selalu terjadi penggelembungan. Dia sendiri mengaku juga pernah terlibat di dalamnya, namun memprotes hasil yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk menyenangkan atasan. Bahkan, tidak sedikit juga mereka memiliki dua pembukuan.

Bagi De Jabrik di Gianyar, sebetulnya ia lebih berharap pemerintah tidak langsung mengatakan bahwa data pertumbuhan ekonomi Indonesia 2004 menyesatkan. Karena itu, dia berharap  anggota DPR mestinya mengetahui pencarian data secara  ilmiah.

(dev)