Berdayakan PKL secara Persuasif
DIAKUI
atau tidak,
keberadaan PKL selama
ini sangat
dilematis. Di
satu sisi,
PKL membantu meningkatkan
kualitas perekonomian
rakyat -- melalui
sektor Usaha
Kecil Menengah
(UKM) -- dan menjadi
salah satu
sumber efektif
dalam menambah
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) seperti
melalui pajak
retribusinya.
Namun di
sisi lain, PKL sering
dipandang setengah
hati oleh
Pemkot karena
aktivitas usahanya
dianggap sebagai
penyakit
kota
(mengganggu kebersihan,
keindahan, ketertiban
dan kelancaran
lalu lintas
kota
).
Demikian
halnya ketika
dalam menjalankan
aktivitas usahanya,
PKL seringkali dianggap
tidak menjalankan
tata cara
berwirausaha sesuai
aturan Pemkot
(berjualan di
kawasan terlarang
seperti trotoar
dan bahu
jalan, mengakibatkan
daerah semakin
kumuh sampai
kepada ''tuduhan''
menurunkan omset
toko-toko besar).
PKL lantas
masuk dalam
stereotip sebagai
komunitas yang sangat
minim pengetahuan dan
wawasan berwirausaha.
Berangkat
dari cara
pandang di
atas, upaya
Pemkot dalam
menertibkan PKL seringkali
justru menghasilkan
kemunduran ekonomi
bagi PKL. Praktik-praktik
sterilisasi kawasan
kota
dari PKL melalui
berbagai bentuk
seperti penataan,
penertiban ataupun
relokasi, semakin
menjauhkan PKL dari
kesejahteraan. Padahal
secara umum,
majunya ekonomi
PKL tidak luput
dari beberapa
wilayah strategis
kota
seperti di
bahu-bahu jalan,
trotoar, taman-taman
dan emperan
toko.
Maka,
praktik penataan
atau penertiban
yang selama ini
dijalankan, lebih
identik dengan
praktik penggusuran
dan penggarukan
secara paksa.
Akibat pola
yang terkesan represif,
tidak sedikit
usaha PKL yang kandas,
bahkan cenderung
gagal sama
sekali. Atau
mereka harus
memilih nekat
berjualan di
wilayah strategis,
namun konskuensinya
harus bermain
kucing-kucingan dengan
petugas yang tentunya
kurang menguntungkan
bagi kenyamanan
dan pengembangan
kegiatan usahanya.
Dari
beberapa persoalan
ini saja,
sudah mampu
ditunjukkan betapa
lengkapnya derita
dan perjuangan
yang mereka lakukan.
Maka tidak
berlebihan jika
dikatakan, PKL selama
ini menjadi
masyarakat ekonomi
kota
yang dipinggirkan.
Dilihat
aspek keadilan
ekonomi, kecilnya
modal usaha PKL terkait
dengan tidak
berimbangnya antara
pertumbuhan kesempatan
kerja dan
pertumbuhan lapangan
kerja. Ketimpangan
ini kian
terlihat menganga
ketika dalam
proses pembangunan
perkotaan eksistensi
PKL kian terpojokkan
oleh dominasi
para pengusaha
bermodal besar
(mall, swalayan,
supermarket) yang memiliki
lisensi dan
fasilitas lebih
dan mudah.
Sejalan
dengan pertumbuhan
ekonomi nasional
yang sampai saat
ini cenderung
belum memperlihatkan
tingkat kemajuan
berarti di
mata rakyat
kecil, sebenarnya
terdapat kewajiban
Pemkot dalam
upaya memperbaiki
tingkat pertumbuhan
tersebut. Kewajiban
itu tidak
lain adalah
memacu pertumbuhan
ekonomi di
tingkat lokal
sehingga terdapat
pemerataan yang lebih
membasis. Dengan
demikian, masyarakat
yang pertumbuhan ekonominya
kecil -- karena
kecilnya skala
usaha mereka
-- juga akan
terangkat dan
terlihat perannya
dalam pembangunan.
Berangkat dari
cara pandang
di atas,
PKL perlu ditangani
secara persuasif
agar mereka tidak
selalu merasa
dikejar-kejar, digusur,
digaruk, hingga
akhirnya mengalami
kegagalan usaha.
Upaya penanganan
terhadap PKL lebih
mampu mengedepankan
pola pendekatan
persuasif atas
dasar kesepakatan
bersama dan
saling menghormati.
Karena permasalahan
pokok dalam
upaya penertiban
PKL salah satunya
terletak pada
cara penanganan
dan penataannya.
Konsekuensi
dari hal
itu, peranan
Pemkot dalam
kemitraannya dengan
PKL dapat diarahkan
pada tindakan
meningkatkan pembinaan
keterampilan wirausahanya.
Tindakan itu
bukan sekadar
penyaluran bantuan
dana atau
penyediaan fasilitas
baru, namun
lebih menyangkut
praktik pemberdayaan
yang berdimensi keadilan,
sehingga PKL tidak
selalu merasa
disingkirkan dan
menjadi tumbal
pembangunan.
Miftachul
Chusna
Denpasar
