Dialog dengan Anggota DPD  --
Kesejahteraan Guru Dipertanyakan  

JANJI pemerintah untuk menaikkan gaji guru minimal Rp 2 juta, dipertanyakan kalangan pendidik. Demikian pula komitmen pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan lewat peningkatan anggaran 20 persen dari APBN, juga mengemuka dalam dialog antara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan kalangan pendidikan, di aula PR Saraswati, Kamis (6/1) kemarin. Apa lagi?

Anggota DPD dari Bali Drs. I.B. Agastia yang membidangi pendidikan dan agama, ''pulang kampung'' menyerap aspirasi seputar dunia pendidikan. Aspirasi itu akan dibawa ke Jakarta untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang. Sejumlah hal mengemuka pada dialog yang dihadiri Kadis Pendidikan Propinsi Bali, Rektor Unmas, pengurus PR Saraswati dan Dwijendra, guru-guru dan para dosen tersebut.

Beberapa di antaranya menyangkut anggaran pendidikan, kesejahteraan guru, diskriminasi kucuran dana pendidikan antara sekolah negeri dan swasta serta perlunya dibentuk dewan pendidikan. Kegiatan itu dipandu Kasubdin Dikmenum dan Dikmenjur Disdik Bali Drs. Ketut Wija.

I.B. Agastia mengatakan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN belum mampu direalisasikan pemerintah. Tetapi ada daerah yang mampu menganggarkan dana di atas itu yakni Propinsi Kutai. Propinsi di Kaltim itu memang kaya, karena memiliki tambang emas dan batubara. Bali sesungguhnya memiliki tambang ''emas'' berupa pariwisata. Tetapi Agastia tidak tahu seberapa besar tambang pariwisata itu memberikan kontribusi untuk dunia pendidikan.

Yang jelas, Pemprop Bali mesti memiliki komitmen untuk selalu meningkatkan anggaran pendidikan. ''Jika tidak menyulitkan, anggaran 20 persen dari APBD itu ke depan hendaknya bisa diwujudkan,'' katanya.

Harapan yang sama disampaikan dosen Unmas Pande Swastawa bahwa pemerintah hendaknya memiliki komitmen yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Kata Pande, Bali ke depan mestinya mampu menganggarkan 20 persen APBD-nya untuk pendidikan. Bahkan, harapan agar Bali bisa menjadi pelopor untuk menganggarkan 20 persen APBD-nya untuk pendidikan, sempat disampaikan Agastia kepada Gubernur beberapa waktu silam.

Untuk memajukan dunia pendidikan di Bali , Agastia berharap agar dewan pendidikan segera diwujudrealkan. Dewan pendidikan itu diharapkan menjadi tink tank untuk memikirkan konsep pendidikan ke depan. Kata Agastia, rancangan pendidikan yang dibuat Pusat memang mesti diperhatikan. Tetapi, Bali sebagai daerah yang memiliki kekhasan mesti ada rancangan pendidikan yang memperhatikan unsur logika, estetika dan etika. Dekan FKIP Unmas Wayan Maba juga memandang perlu adanya dewan pendidikan.

Menanggapi harapan Agastia agar Bali segera memiliki dewan pendidikan, Kadis Pendidikan Gusti Ngurah Oka mengatakan Disdik telah membidani berdirinya lembaga tersebut, namun belum lahir. Lembaga yang diharapkan ikut memikirkan pendidikan di Bali itu tampaknya tidak lama lagi akan hadir. Tetapi, kata Ngurah Oka, dewan pendidikan kota dan kabupaten di Bali sudah terbentuk serta telah menjalankan fungsinya.

Sementara Rektor Unmas Cok. Istri Ramaswati mempertanyakan realisasi janji pemerintah untuk meningkatkan gaji para guru minimal Rp 2 juta. Tak itu saja, Ramaswati juga menanyakan terjadinya diskriminasi sumbangan dana pemerintah untuk sekolah swasta dan negeri. Sumbangan kepada sekolah swasta dinilai jauh lebih kecil dibandingkan dengan sekolah negeri.

Terhadap janji peningkatan gaji guru, Agastia mengatakan jika pernah dijanjikan seperti itu hendaknya guru terus menyuarakannya. Pihaknya juga akan meneruskan aspirasi itu ke pusat.

Soal adanya diskriminasi, Ngurah Oka mengatakan dulu memang ada kesan seperti itu. Tetapi belakangan, sekolah swasta juga sudah mendapat perhatian. Terbukti, dana block grant atau proyek-proyek juga sudah mengucur ke sejumlah sekolah swasta. Ke depan, perhatian kepada sekolah swasta akan diupayakan terus meningkat. (lun)