kembali ke halaman depan

 

 

 

 

Jumat Pon, 17 Desember 2004

 Bali


Dari Diskusi Jalan Tol di Bali (2-Habis)

Adakah Solusi Selain Jalan Tol?

Jalan tol, bukan satu-satunya alternatif untuk mengatasi kemacetan di Bali. Bahkan, diyakini pembangunan jalan tol akan menambah deretan permasalahan yang dihadapi Bali. Apa saja alternatif lainnnya?

KADIS Pekerjaan Umum Propinsi Bali Nyoman Sudiana menyatakan jangan pernah berpikir bahwa gagasan jalan tol merupakan pemaksaan dari pusat. Sesuai dengan UU tentang jalan dan draf peraturan pemerintah yang saat ini sedang disusun, terbuka kemungkian keterlibatan daerah, khususnya propinsi. Jembatan Jawa-Bali sudah ditolak secara resmi oleh Gubernur Bali. Sedangkan mengenai kemungkinan pembangunan jalan tol memang perlu dikaji lebih mendalam.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Rai Ridartha. Bagaimana pun secara teknis pembangunan jalan tol punya resistensi sosial budaya yang cukup kental. ''Untuk membangun jembatan penyeberangan saja, sampai hari ini masih ada kontroversi di tengah masyarakat,'' ujarnya.

Rudartha mengakui transportasi di Bali memang masih timpang. Ia berharap jalur pantura Bali yang menghubungkan Seririt Singaraja - Kubu - Karangasem perlu diberdayakan. Saat ini kurang dari 20% kendaraan yang melalui rute ini, selebihnya melewati Denpasar. Kalau jalannya bagus, semua angkutan barang mungkin bisa dialihkan ke sana. ''Kita tidak mungkin bangun sesuatu jalan yang kemudian tidak dilalui kendaraan,'' sergah Ridiartha.

Masih dalam konteks yang sama, Ketua Asita Bali Bagus Sudibya menyeret peserta diskusi untuk memanfaatkan momentum kontroversi jalan tol ini sebagai ajang refleksi. Terutama, agar perencanaan pembangunan kita yang cenderung jangka pendek, pragmatis dan parsial segera ditinggalkan. ''Mengapa kita tidak berpikir merumuskan master plan Bali untuk jangka waktu 100 tahun? Kita harus berani memulai dengan konsep dan perencanaan yang jelas,'' tantang Managing Derector Bagus Group ini.

Daripada merencanakan jalan tol, Sudibya menyarankan apakah tidak lebih baik merencanakan pembangunan jalur angkutan bawah tanah (subway). Biayanya memang mahal, tetapi ada sejumlah keuntungan sosial dan ekonomi yang bisa diraup. Pertama, masalah lahan tak lagi jadi persoalan karena dibangun di bawah tanah. Kedua, pada saat bersamaan bisa dimanfaatkan untuk penyatuan saluran instalasi, apakah untuk air minum, listrik, telepon mau jaringan lainnya. Di sejumlah negara seperi Jepang dan Jerman sudah terbukti multiguna subway.

Mengingat dana yang terbatas, pembangunannya bisa dilaksanakan secara bertahap. Misalnya, satu tahun cukup tiga sampai lima kilometer Asalkan dengan perencanaan yang baik dan berkelanjutan, suatu saat subway akan menjadi alternatif angkutan umum. Untuk sementara dikonsentrasikan di jalur penghubung Sanur - Kuta - Nusa Dua. Kalau puluhan tahun kemudian ingin dikembangkan, bisa menjangkau Tabanan dan Gianyar.

Gagasan Sudibya yang visioner ini sempat dikritisi pakar Sosrobahu Tjok. Sukawati. Disebutkannya, subway hanya diperuntukkan bagi angkutan penumpang. Padahal, persoalan pokok transportasi di Bali termasuk juga angkutan barang. Selain itu, biaya pembangunan subway sangat mahal. Diperkirakan biaya pembangunan 1 km subway sebanding 10 km jalan tol. ''Di subway kita tidak hanya memikirkan jalannya, tetapi seluruh sistem yang holistik,'' ujar Tjok. Sukawati. Namun, sebagai agenda jangka panjang gagasan tersebut perlu ditanggapi. Untuk sementara, kalau memang jalan tol masih perlu dikaji lebih jauh dan realisasinya mungkin lima sampai sepuluh tahun lagi, yang mendesak bagaimana membenahi permasalahan transportasi di daerah Bali. Peserta diskusi merekomendasikan sejumlah hal. Antara lain membatasi kepemilikan kendaraan, sehingga rasio jalan seimbang dengan kendaraan berimbang.

Langkah ini seyogianya dibarengi peningkatan kualitas layanan angkutan umum agar lebih layak, nyaman dan praktis serta murah. Secara terus terang Kadis Perhubungan Propinsi Bali Putu Ardhana mengakui persoalan ini memang sangat pelik. Dalam berbagai kasus memperlihatkan upaya penertiban selalu berhadapan dengan kepentingan kelompok tertentu yang berkepentingan. Di sinilah dibutuhkan penegakan hukum yang konsisten dengan aparat yang berwibawa. Perlu juga ditekankan di sini, pembangunan jalan yang lebih luas di pantura Bali seyogianya diikuti pengalihan sebagian ''beban transportasi'' di jalur selatan yang melewati Denpasar. Selain menjawab permasalahan transportasi, kantong-kantong kegiatan ekonomi baru itu nantinya diharapkan tercipta di sepanjang jalur pantura. Dalam jangka panjang hal ini tentu bisa mengurangi arus urbanisasi ke Bali bagian selatan. Dan, yang lebih penting, bagaimana agar infrastruktur yang ada saat ini bisa dipelihara. (gre)

 

CUACA


ACARA TV & RADIO


Radio Global FM 99,15 (LIVE)