Pemerintah
jangan Konyol lagi
PEMERINTAH
harus sering kali diingatkan agar tidak bertambah konyol
lagi dalam menjual aset negara. Keinginan untuk menjual (divestasi)
51 persen saham pemerintah di Bank Danamon harus ditolak.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Kwik Kian Gie, Senin (21/4) kemarin mengingatkan
agar tidak mengulangi kesalahan ketika menjual BCA. ''Selama
pemerintah masih memiliki obligasi, bank rekap pantang
untuk dijual. Pemerintah akan rugi besar jika penjualan
itu dipaksakan,'' ujarnya.
Kerugian yang
dialami pemerintah terhadap BCA, ia berharap tidak
terulang pada Danamon. Sebab, ketika penjulan BCA, negara
mengalami kerugian berlipat. Sebab, dari hasil penjualan
yang hanya Rp 5 trilyun, tetapi pemilik baru mendapat 51
persen saham. Selain itu mereka juga mempunyai hak tagih
Rp 30 trilyun pada pemerintah. Dalam satu tahun saja,
sambung Kwik, bunga yang harus diterima pemilik baru BCA
lebih dari Rp 5 trilyun.
Saat pemaparan
kinerja Bank Danamon triwulan I-2003, Dirut Bank Danamon
Arwin Rasyid justru mengatakan, divestasi Danamon kali ini
merupakan single transaksi terbesar selama tahun 2003.
Setidaknya, dari transaksi ini BPPN bisa mengantongi dana
lebih dari Rp 2,5 trilyun. Perhitungannya, dengan harga
buku saat ini -- untuk 100 persen saham nilainya mencapai
Rp 4,9 trilyun.
Meski demikian,
menurutnya, nilai buku tersebut pasti akan lebih tinggi
dari satu, karena bidder akan menilai kinerja dan bisnis
Bank Danamon. BPPN sendiri sebelumnya mematok harga Bank
Danamon minimal 1,1 dari nilai bukunya. Mengenai batalnya
divestasi 20 persen saham Bank Danamon lewat bursa, Arwin
mengatakan, hal itu tidak mempengaruhi kondisi Bank
Danamon. Pasalnya, saat ini manajemen akan berkonsentrasi
pada peningkatan kinerja perusahaan. Setidaknya, dari
perolehan laba sebelum pajak mengalami peningkatan 54
persen dari Rp 192 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 296
milyar di tahun 2003. Dengan rasio kecukupan modal 25,1
persen per Maret 2003. Dilihat dari komposisi pendapatan
bunganya, kontribusi pendapatan bunga dari obligasi
pemerintah mengalami penurunan dari 60 persen pada
triwulan I 2002 menjadi 32 persen di tahun 2003.
(kmb2)
|
