kembali ke halaman depan

 

 

 

 

Rabu Paing, 12 Maret 2003

 Politik


Soal Kader PDI-P yang Korup
Mega: Terbukti, Tangkap saja

Jakarta (Bali Post) -
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak akan melindungi kader-kader partainya di lembaga legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang terlibat kasus suap atau korupsi. Hal itu dikemukakan Megawati, Selasa (11/3) kemarin, dalam pengarahannya kepada anggota PDI-P yang duduk di legislatif dan eksektutif. Acara tersebut merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-6 PDI-P yang berlangsung 10-13 Maret. Salah satu Ketua DPP PDI-P Arifin Panigoro yang juga Ketua Fraksi PDI-P MPR mengatakan, Megawati sudah sangat kesal dengan keterlibatan anggota partainya dalam kasus KKN tersebut. ''Ibu Mega mengatakan kalau sudah terbukti dan jelas salahnya, tangkap saja,'' kata Arifin seusai acara di Hotel Shangri-La itu.

Arifin mengakui di antara kader PDI-P di legislatif dan eksekutif, ada yang tidak tahan dengan godaan materi. Dalam acara yang tertutup bagi pers itu, kata Arifin, Megawati cukup ''blak-blakan'' dalam menegur kader partainya di pemerintahan yang dinilai kurang kompak. ''Karena di sini kita sama-sama satu partai, jadi blak-blakan saja,'' kata Arifin. Ia mencontohkan koordinasi antara gubernur dan bupati yang kurang bagus. Di era otonomi daerah, sering kali bupati tidak memandang gubernur.

Cawapres

Soal keputusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden untuk Pemilu 2004 sesuai Kongres I tahun 2000 di Semarang, tak akan dipersoalkan lagi. Namun, persoalan ke depan adalah siapa calon yang akan diusulkan PDI-P untuk mendampingi Mega. Pada hari pertama Rakernas VI 2003 di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa kemarin, Megawati memberikan sambutan dalam rangka pembekalan kepada kader partai. Acara yang berlangsung tertutup itu tidak sempat diliput wartawan. Keterangan isi pidato Megawati pun hanya diperoleh berdasarkan keterangan dari sejumlah tokoh dan pengurus DPP yang ditemui.

Menjawab cawapres dari PDI-P tersebut, Wakil Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung Wibowo mengatakan, dalam pidato pembekalannya, Megawati mempersilakan masing-masing cabang PDI-P di daerah mengajukan kriteria calon wapres yang diinginkan. ''Mbak Mega mengatakan silakan masing-masing cabang melemparkan kriteria. Tetapi keputusan finalnya ada pada rapat DPP yang diketuai Mbak Mega,'' ujar Pramono Anung di sela-sela rakernas.

Ia menambahkan, secara realistis disadari bahwa PDI-P tidak mungkin akan bisa berjuang sendirian. PDI-P melihat bahwa kekuatan parpol berbasis keagamaan menjadi suatu kekuatan yang cukup besar pengaruhnya. Karena itu, persoalan yang bersifat ideologis menjadi bagian dari hal yang dipertimbangkan. ''Bagaimana pun PDI-P perlu dukungan dari basis kelompok religius, kelompok keagamaan. Itu menjadi pertimbangan kita,'' katanya.

Menurutnya, kriteria dari ideologi yang diminta kepada tiap daerah lebih bersifat umum antara lain harus memenuhi persyaratan kebangsaan, memahami NKRI, Pancasila dan ideologi untuk bisa berkoalisi (bergabung-red). ''Tentunya memiliki ideologi yang sama, tetapi tidak perlu punya paham yang sama. Sebab, realistisnya jangan sampai terjadi salah perhitungan,'' katanya lagi.

Siapa pun cawapres yang akan dipasangkan dengan Mega, diharapkan cawapres yang bersangkutan bisa menarik basis dukungan massa untuk meningkatkan perolehan suara. ''Itu kriteria yang diberikan DPP yang melakukan mandat untuk koalisi dalam mengambil keputusannya,'' katanya.

Sependapat dengan Pramono, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P Roeslan Abdulgani mengakui realitas yang ada, nantinya tidak akan ada parpol yang akan memperoleh suara terbanyak melebihi separo suara yang ada dalam pemilu. Itu artinya mesti ada koalisi. ''Kalau seperti itu, tergantung dari pembicaraan. Tetapi kalau partainya dari partai ini (PDI-P-red), wapresnya mesti dari partai lain,'' kata Cak Roes -- panggilan akrabnya.

Ditanya apakah sebaiknya cawapres yang diusulkan PDI-P dari kelompok religius atau nasionalis, ia mengatakan, memang sudah seharusnya jangan ada sikap underestimate (memandang rendah-red) gerakan partai Islam saat ini. Apalagi, gerakan Islam ini akan bersatu, ia pun mempersilakan bila ada niatan partai-partai Islam untuk bersatu. ''Silakan saja bersatu, sebab bagaimana pun negara ini negara Pancasila,'' katanya.

Ideologi Pancasila, jelas Cak Roes, adalah bertemunya dua aliran. Aliran nasionalisme yang religius dan aliran Islam yang nasionalis. ''Buat saya pribadi, mengusulkan agar calon presiden dan calon wakil presiden mewakili aliran nasionalis yang religius dan aliran Islam yang nasionalis,'' ungkapnya.

Berbeda dengan keduanya, Sekjen DPP PDI-P Sutjipto membantah adanya pembicaraan mengenai wapres dari PDI-P. ''Saya tidak mengomentari dulu. Partai belum membahasnya,'' kata Sutjipto singkat. (kmb4)

 

CUACA


ACARA TV & RADIO


Radio Global FM 99,15 (LIVE)