Optimalkan APBD, Perlu Insentif dan Denda

Jakarta (Bali Post)-
Mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kunjtoro -Jakti mengusulkan kepada pemerintah agar menerapkan sistem insentif dan denda terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dengan begitu, optimalisasi pemanfaatan APBD dapat dilakukan guna mendorong akselerasi perekonomian di daerah.

''Hampir sepertiga dari APBN kita dikirim ke daerah lewat perimbangan keuangan pusat dan daerah dan itu sudah kita lihat, banyak uang itu kembali ke Jakarta untuk beli SBI (Sertifikat Bank Indonesia),'' kata mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti di sela-sela seminar otomotif di Jakarta, Senin (24/7) kemarin.

Akibatnya pergerakan ekonomi di daerah berjalan lamban yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, menurut Djatun begitu biasa disapa, saat ini Indonesia memasuki era dimana penggerak perekonomian bukan hanya pusat, tapi juga daerah, karena sepertiga anggaran ada di daerah. ''Saya rasa memang harus ada sistem insentif dan `finalty` (denda).Sampai sekarang tidak ada (sistem itu), kita serahkan saja,'' ujar Guru Besar FE UI ini.

Ia optimis apabila pemda sadar, belanja daerah harus cepat dioptimalkan pemakaiannya sama dengan yang dilakukan pemerintah pusat, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa didongkrak. ''Kalau disadarkan saja bahwa belanja daerah harus cepat, ya sama dengan pusat, barangkali laju pertumbuhan (ekonomi) kita bisa kembali,'' terangnya.

Menurut Djatun, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah potensi yang sesungguhnya dan bisa digerakkan lebih besar lagi dengan pengeluaran (budget) pemerintah, terutama untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan negara, propinsi, kabupaten, maupun desa.

Ia mencontohkan pada saat memimpin menteri-menteri ekonomi masa Presiden Megawati, ia bersama mantan Menkeu Boediono yang kini menjadi Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu, mengeluarkan dana sekitar Rp 500 milyar per tahun untuk pemeliharaan maupun perbaikan jalan yang rusak akibat banjir, sehingga bisa menggerakkan ekonomi rakyat.

''Kalau mau cepat perekonomian berkembang harus dengan APBN, kalau dengan (penurunan) bunga (BI rate) dicerna oleh bank itu ada cost of intermediation, biaya intermediasi bank kita mahal. Jadi saya yakin dari teori yang saya pelajari waktu mahasiswa, menurunkan bunga untuk menggerakkan ekonomi agak lama,'' tambahnya.

Mengenai kinerja industri ototomif, Djatun berharap dibentuknya konsorsium penjamin kredit otomotif. Selama ini, kalangan perbankan merasa keberatan apabila menjadi penanggungjawab tunggal kredit macet mobil dan motor.

Perbankan biasanya menuntut jaminan terhadap kredit motor maupun mobil. Sementara kalangan pengusaha menilai, jika memakai agunan terus menerus, maka industri tidak akan jalan.Konsorsium ini diharapkan  menjadi penjamin kredit otomotif di tengah lesunya sektor otomotif yang kini lesu. ''Gaikindo menganjurkan agar ada perhatian dari bank untuk corporate kredit. Tapi persoalannya yang saya dengar adalah bank-bank keberatan sekali kalau hanya menjadi penanggung satu-satunya kredit macet, baik sepeda motor maupun mobil,'' ungkapnya.(kmb1)