Pascakekalahan pada Pilkada...

Musdalub Mengancam Golkar Jembrana
 

Partai Golkar yang selama ini dikenal sebagai partai yang solid ternyata tak mampu menahan predikatnya itu. Riak-riak di akar rumput mulai muncul pascakekalahan kadernya pada Pilkada Jembrana. Hal ini membuahkan kekecewaan di kalangan kader pimpinan kecamatan dan pimpinan desa. Kekecewaan itu dilontarkan para ketua pimpinan kecamatan (PK). Mereka berkeinginan Kketua DPD II Partai Golkar Jembrana Drs. I Dewa Made Dana Wiguna dilengserkan. Apakah motif di balik usulan musdalub untuk ''menumbangkan'' Dana Wiguna? 

Tiga pucuk pimpinan PK se-Jembrana berkumpul di Renon, Jumat (20/1) lalu. Mereka adalah Ketua PK Melaya Komang Kardiawan, Ketua PK Negara Gede Suaba dan Ketua PK Mendoyo Gede Kutara. Hanya Ketua PK Pekutatan yang tak hadir pada pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, unek-unek pun dikeluarkan. Intinya, Dana Wiguna diminta segera mengundurkan diri. Para ketua PK ini mengklaim hampir 90 persen pimpinan desa (PD) dan pimpinan kecamatan (PK) se-Jembrana meminta segera diadakan musyawarah daerah luar biasa (musdalub). Agenda musdalub adalah mengganti Dana Wiguna.

Sebelumnya, Kardiawan dan kawan-kawannya telah menemui Tim Sembilan DPD Partai Golkar Bali. Mereka diterima Ketua Tim Sembilan Dewa Rai Budiasa. Saat itu mayoritas ketua PK menyampaikan tuntutan agar di Jembrana digelar musdalub bagi struktur partai yang memiliki masalah di semua tingkatan.

Gede Suaba menegaskan pihaknya tak ingin memberikan toleransi lebih lama lagi terhadap struktur kepengurusan Golkar Jembrana di bawah Dana Wiguna saat ini. Mereka hanya ingin musdalub dengan mengganti Dana Wiguna atau bubar sama sekali. Ancaman lainnya, jika musdalub tak segera digelar, mereka siap mengerahkan massa untuk menduduki DPD II Partai Golkar Jembrana.

Suaba menambahkan, kondisi Partai Golkar Jembrana pascapilkada sudah sangat memprihatinkan. Kondisi ini tak terlepas dari gaya kepemimpinan Dana Wiguna yang dinilainya otoriter. Selain itu diindikasikan pula kualitas kepemimpinannya tak mencerminkan kualitas kader sesungguhnya. Tak pelak kondisi itu dipandang sebagai salah satu penyebab merosotnya suara Partai Golkar pada Pilkada Jembrana beberapa waktu lalu.

Terpilihnya paket I Nyoman Naya Sujana-Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati sebagai pemenang konvensi pun menuai kritikan. Paket ini dinilai sarat kepentingan pribadi Dana Wiguna. Pasalnya, Sri Wigunawati adalah anak kandung Dana Wiguna. Kardiawan dan kawan-kawan merasa masuknya Sri Wigunawati sangat dipaksakan. Hasilnya memang sangat mengecewakan. Paket ini hanya bisa meraup 8.974 suara. Jauh dibandingkan paket PDI Perjuangan I Gede Winasa-I Putu Artha yang meraih 133.479 suara. Paket Naya Sujana-Sri Wigunawati hanya unggul tipis dari paket I Komang Dekritasa-Erfan Effendi yang diusung Forpapp. Paket ini mendapat 8.272 suara.

Jika dipersentasekan, perolehan suara paket Partai Golkar saat pilkada itu hanya sekitar 5%. Hasil ini dinilai sangat jauh merosot dibandingkan saat Pemilu 2004. Ketika itu, partai berlambang beringin ini mampu meraup 15%.

 

Beras Politik

Ternyata merosotnya suara partai berlambang beringin di bumi makepung ada kaitannya dengan masalah beras. Lho kenapa begitu? Ternyata setelah ditelisik masalah beras ternyata inilah yang memicu kekecewaan kader-kader tersebut. Mereka menengarai beras 1 ton yang harusnya diberikan kepada warga miskin malah diberikan beberapa pengurus partai. ''Beras itu dimanfaatkan untuk mencari dukungan pengurus. Padahal yang lebih berhak mendapatkannya adalah warga miskin. Walaupun mereka bukan kader. Ini kan salah satu cara mencari simpati warga. Kami punya catatan siapa saja yang mendapatkan beras msikin tersebut,'' tandas Suaba yang dibenarkan Kardiawan.

 

Intrik Politik

Sementara itu, Dana Wiguna menanggapi biasa-biasa saja tuntutan para ketua PK itu. Mantan anggota DPRD Jembrana ini balik mengatakan ada intrik politik pribadi dalam masalah ini. Dia menegaskan target musdalub ini adalah dirinya pribadi. Teror pun kerap dia terima agar bersedia mengundurkan diri. Dia juga mengaku sudah mengantongi nama aktor yang ada di balik tuntutan musdalub itu. 

Untuk menyikapi tuntutan tersebut, DPD II Partai Golkar Jembrana mengadakan rapat pleno Senin (23/1) lalu. Dari rapat tersebut, terkuak adanya tiga hal yang menyebabkan PK ingin musdalub. Pertama, masalah musda yang dianggap tidak sah. Kedua, konvensi yang juga dianggap tidak sah, dan ketiga, hasil pilkada yang mengecewakan.

Semua persoalan ini pun sudah diserahkan ke DPD I untuk ditindaklanjuti. Sekarang Dana Wiguna dan kroninya tinggal menunggu hasil dari Ketua DPD Golkar Bali karena apa yang dia lakukan sudah sesuai ketentuan dan diketahui DPD I.

 

Konsumsi Publik

Menanggapi desakan musdalub dari pimpinan kecamatan dan desa itu, mantan Kepala Desa Yeh Embang menegaskan, semua harus mengacu pada AD/ART. Dia juga mengklaim tugasnya sebagai ketua DPD II merupakan amanat partai.

Satu hal yang sangat dia sayangkan adalah mencuatnya masalah di tubuh partai berlambang beringin ini ke permukaan. Sedari awal pihaknya sudah mewanti-wanti agar masalah ini jangan sampai menjadi konsumsi publik. Lebih baik ini diselesaikan di dalam saja. Namun kenyataannya, kasus ini malah diekspos di Denpasar.

Dana Wiguna juga membantah dirinya dikatakan otoriter dalam memimpin Partai Golkar Jembrana. Dia mengatakan selalu melakukan rapat pleno dalam pengambilan keputusan. Bahkan, dia balik menyerang pimpinan kecamatan yang mendesak agar digelar musdalub. Menurutnya, PK juga tidak melaksanakan tugasnya untuk membentuk pengurus desa (PD). Karena DPD I ingin mendapat struktur PD, maka DPD II akan membentuk tim konsolidasi untuk membentuk PD.

Di sisi lain, pengurus DPD Partai Golkar Bali langsung bergerak untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tubuh Golkar Jembrana. Semua PK dikumpulkan untuk dimintai klarifikasi. Tjok Budi Suryawan selaku Ketua DPD Partai Golkar Bali langsung turun tangan menangani kekisruhan ini.

Aspirasi yang disampaikan pengurus PK dan PD ditampung untuk dibahas lagi oleh DPD I. Bahkan, kader-kader di akar rumput ini juga dimintai konfirmasi apakah mendukung atau menolak musdalub.

Soal beras yang dipermasalahkan kader, Budi Suryawan yang didampingi sejumlah pengurus DPD Bali mengatakan akan melakukan pengecekan. Beras tersebut memang bantuan dari DPD untuk warga miskin. Setiap kabupaten mendapat jatah beras untuk diberikan kepada 100 KK miskin. Data penerima beras harus jelas dan jangan sampai ada yang disalahgunakan. (wah)