Nelayan UMKM Berpeluang Peroleh Kredit Modal Kerja

Jakarta (Bali Post) -
Nelayan usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) berpeluang memperoleh kredit modal kerja Rp 5 -25 juta dengan menggadaikan kapalnya. Kemudahan tersebut diperoleh setelah kapal yang dijadikan agunan  itu memperoleh sertifikasi dari PT Sucofindo. Demikian terungkap usai penandatangan kesepatakan bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan Perum Pengadaian di Jakarta, Kamis (2/1) kemarin.

Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP) Freddy Numberi menyatakan, pihaknya akan memfasilitasi bantuan kredit modal kerja bagi nelayan UMKM. Pasalnya, pemanfaatan sumberdaya ikan masih didominasi nelayan skala kecil yang berjumlah 3 juta. "12,5 juta jiwa penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya pada usaha penangkapan ikan maupun usaha pendukungnya," ujar Freddy.

Menurut Menteri, posisi nelayan kerap kali kurang diuntungkan dalam tataran kebijakan makro pemerintah, khususnya di bidang permodalan. Sulitnya akses nelayan di bidang permodalan disebabkan tidak adanya agunan yang dimiliki. "Akibatnya produktivitas mereka sulit berkembang," jelasnya.

Seiring dengan hal tersebut, menurut Freddy, DKP akan meminta PT Sucofindo untuk melakukan sertifikasi bagi nelayan atau kelompok nelayan. Langkah sertifikasi dimaksudkan untuk mengukur kelayakan kredit bagi perbankan terhadap debitur. Pada Mei mendatang, diharapkan konsep ini sudah dapat dioperasionalkan.

Dirut Perum Pengadaian Deddy Kusnaedi menyatakan, pada tahap pertama pihaknya akan menyiapkan plafon kredit Rp 25 milyar. Kredit modal kerja dapat ditujukkan bagi para kelompok nelayan atau nelayan sebagai individu. Bunga yang diberikan pun bersaing dengan komersial, yakni 12 persen. "Artinya setiap bulan hanya 1 persen. Coba bandingkan dengan bunga bank Komersial dengan tingkat hingga 25 persen. Setiap pagu per kreditnya bervariasi dari Rp 5 juta hingga Rp 25 juta," ujarnya.

Menteri  Freddy Numberi kembali menerangkan, fasilitas bantuan modal kerja hanya diberikan kepada kelompok nelayan dengan kapal berat 5-15 Gross Ton (GT). Selain itu, DKP akan memberikan bantuan berupa kantor kepada Perum Pengadaian di tempat pusat pelelangan ikan atau pelabuhan perikanan. Untuk tahap pertama akan dibangun di lima titik seperti Tuban, Banyuwangi, Kendari, Ternate dan Tanjung Padang.

Husni menambahkan,  apabila dalam uji coba mendatang dinilai efektif, maka dapat diterapkan pada daerah lainnya. Pihaknya telah mengidentifkasi 786 titik yang dinilai potensial bagi pengembangan program kerjasama macam ini. "Kalau ada usulan di Bali ingin membuat program ini, akan kita kaji. Apalagi pengembalian kredit di Bali kita nilai bagus karena nasabahnya sangat taat," terangnya. (kmb1)