Dewan Pendidikan Mengadu ke DPRD ---
Sikapi Mutasi Semena-mena

Tabanan (Bali Post) -
Dewan Pendidikan Tabanan rupanya tidak setengah-setengah memperjuangkan pendidikan di bumi lumbung beras ini. Kamis (2/2) kemarin, sejumlah pengurus Dewan Pendidikan menghadap Bupati dan DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Adanya nota dinas yang dinilai tak senonoh, penerimaan siswa baru (PSB) yang melanggar ketentuan serta mutasi yang sering dilakukan dengan semena-mena menjadi pembicaraan utama pada kedua pertemuan tersebut.

Aspirasi yang dinilai sangat penting yang diperjuangkan yakni agar dilakukan fit and proper test terhadap calon Kepala Dinas Pendidikan, ternyata ditolak tegas oleh Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama.

Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama menyatakan ditolaknya usulan fit and proper test karena tidak ada undang-undang yang mengharuskan seorang Kadis mengikuti tes kelayakan seperti itu. ''Jika dilaksanakan nanti kades juga dites seperti itu, lantas siapa yang layak melakukan tes?,'' ujarnya balik bertanya.

Disinggung mengenai isu santer dikeluarkannya SK perpanjangan Kadisdik IB Manuaba yang telah memasuki masa pensiun, Wiryatama menegaskan pihaknya telah memerintahkan BKD agar tidak ada perpanjangan lagi. ''Tidak ada perpanjangan, harus ada regenerasi,'' terangnya. Apakah sudah disiapkan pengganti Kadisdik? Terhadap pertanyaan ini, Wiryatama menyatakan pengganti sedang digodok oleh Baperjakat, pengganti sedang disiapkan oleh Baperjakat dan mutasi sedang menunggu hari baik.

Rombongan pengurus Dewan Pendidikan yang dipimpin oleh I Wayan Madra Suartana menyampaikan aspirasi yang hampir sama kepada DPRD. Setelah menghadap Bupati, Dewan Pendidikan diterima oleh Ketua Komisi D Ketut Suwardiana di ruang komisi setempat. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh rombongan ini, di antaranya mengusulkan agar pelaksanaan PSB disertai dengan SK Bupati agar sanksinya jelas ketika terjadi pelanggaran. Selain itu seringnya turun nota dinas tentang pemindahan kepala sekolah atau guru yang dinilai tidak senonoh, yang berakibat telah menurunkan kewibawaan pemerintah. Juga tentang amburadulnya pendidikan luar sekolah (PLS) menjadi topik yang menarik.

Pada kesempatan itu juga dipaparkan sering terjadi hambatan kenaikan pangkat terutama bagi guru PNS yang mengajar di sekolah swasta. Rombongan juga menyampaikan berkali-kali kasus mutasi selalu diwarnai sentimen atau like and dislike.

Terhadap berbagai masukan tersebut, Suwardiana membenarkan hal tersebut benar adanya. Ia juga mengakui banyak menemukan ketimpangan di lapangan. Bahkan, ia mengaku telah berupaya berulang kali membicarakan hal tersebut kepada pihak Disdik dan instansi terkait tetapi belum juga menampakkan hasil. ''Lebih dari sepuluh kali saya mengusulkan perbaikan, tetapi rupanya situasi pendidikan semakin memburuk,'' keluhnya.

Menurut politisi dari Kediri ini, selain yang disampaikan oleh Dewan Pendidikan masih banyak keburukan yang ia temui sendiri. Ia mencontohkan guru membludak di kota sedangkan di pedesaan jumlah guru langka. ''Kami sangat sedih, suara kami tidak ada manfaatnya,'' keluhnya. Namun, ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi dari Dewan Pendidikan tersebut. ''Kami berharap untuk periode ke depan ada kemajuan yang signifikan di bidang pendidikan,'' terangnya. (upi)